Penetapan Upah Minimum 2027 sebagai Masalah Kewenangan dan Perlindungan Pekerja
Penetapan upah minimum tahun 2027 bukan sekadar persoalan berapa nominal kenaikan gaji pekerja. Persoalan hukumnya terletak pada siapa yang berwenang menetapkan standar minimum, apa dasar penghitungan yang sah, bagaimana data kebutuhan hidup layak diuji, dan sejauh mana kebijakan gubernur dapat diterapkan secara seragam pada daerah dengan struktur ekonomi berbeda. Pertanyaan ini penting bagi pekerja, serikat pekerja, pelaku usaha, dan pemerintah daerah di Kalimantan Barat karena kesalahan memahami jenis upah minimum dapat berakibat pada kekeliruan pembayaran maupun tuntutan hak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut “UU 27/2026”, berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan memperbarui konstruksi pengaturan pengupahan. Undang-undang tersebut tidak dapat dibaca terpisah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, peraturan pemerintah tentang pengupahan yang belum bertentangan, serta keputusan gubernur sebagai instrumen penetapan angka untuk wilayah tertentu. Artikel ini secara khusus menelaah mekanisme penetapan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK bagi tahun 2027, bukan mengulangi seluruh ikhtisar UU 27/2026 yang telah dipublikasikan sebelumnya pada 9 November 2026.1
Pada batas penelitian 17 November 2026, angka upah minimum tahun 2027 untuk Kalimantan Barat tidak dinyatakan sebagai angka final dalam tulisan ini. Informasi nominal yang dapat diperiksa berasal dari keputusan tahun 2026, sedangkan jadwal penetapan tahun 2027 mengikuti keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 16 November 2026. Dengan pembedaan tersebut, masyarakat dapat menilai data yang telah berlaku tanpa menganggap simulasi kenaikan sebagai keputusan pemerintah.4
Hak atas Penghidupan Layak dan Batas Kebijakan Pengupahan
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sedangkan Pasal 28D ayat (2) menjamin hak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kedua norma konstitusi tersebut menyediakan orientasi penilaian kebijakan upah minimum: negara berkewajiban merancang kerangka perlindungan yang rasional, sementara pengusaha beroperasi dalam batas kewajiban hukum yang ditetapkan secara sah.
Konstitusionalitas kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari tingginya persentase kenaikan. Ukuran yang relevan meliputi keterkaitan data dengan kondisi daerah, prosedur pembentukan keputusan, perlakuan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pekerja dan perusahaan, serta keberadaan mekanisme administratif untuk memperbaiki kesalahan. Pada saat yang sama, pertimbangan kemampuan usaha tidak boleh dipakai sebagai alasan umum untuk mengesampingkan norma minimum yang telah ditetapkan.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 pernah menempatkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan usaha, dan kesejahteraan pekerja dalam satu kerangka kebijakan. Instruksi tersebut penting sebagai dokumen historis yang memperlihatkan keberlanjutan persoalan keseimbangan kepentingan, tetapi tidak dapat menggantikan ketentuan kewenangan dan formula dalam UU 27/2026.9
Dari Putusan MK 168/2023 ke UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memperjelas pentingnya keterlibatan dewan pengupahan daerah, keberadaan upah minimum sektoral, dan pemahaman “indeks tertentu” sebagai representasi kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan hidup layak. Putusan tersebut menjadi konteks historis dan konstitusional bagi rumusan Pasal 137 sampai dengan Pasal 139 UU 27/2026. Namun, norma yang berlaku sekarang harus dirujuk langsung kepada undang-undang baru, bukan hanya kepada frasa lama yang pernah dinyatakan konstitusional bersyarat.2
Pasal 311 UU 27/2026 mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 dan bagian tertentu klaster ketenagakerjaan UU Nomor 6 Tahun 2023. Sementara itu, Pasal 310 mempertahankan ketentuan pelaksanaan terdahulu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru. Akibatnya, PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana diubah oleh PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025 harus diperiksa secara norma demi norma. Penyebutan “masih berlaku” terhadap PP lama tidak berarti seluruh rumusannya otomatis dapat diterapkan tanpa menilai kesesuaiannya dengan undang-undang yang lebih tinggi.3
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 mengenai kebutuhan hidup layak, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 khusus penetapan upah minimum 2025, juga perlu ditempatkan pada konteks waktu dan perubahan masing-masing. Khusus Permenakertrans 13/2012, sejumlah bagiannya telah mengalami pencabutan melalui regulasi berikutnya. Karena itu, daftar komponen atau prosedur survei lama tidak dapat dikutip sebagai mekanisme 2027 yang pasti tanpa audit status keberlakuan.10
Mengapa Gubernur Wajib Menetapkan UMP tetapi Dapat Menetapkan UMK
Perbedaan mendasar telah terlihat dalam Pasal 137 ayat (2) UU 27/2026, yang menyatakan:
Pasal 137 ayat (2) — UU 27/2026Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi dan Upah minimum sektoral provinsi.
Sebaliknya, Pasal 137 ayat (3) UU 27/2026 menyatakan:
Pasal 137 ayat (3) — UU 27/2026Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dan Upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Rumusan “wajib” membentuk kewajiban hukum untuk menetapkan UMP dan UMSP, sedangkan “dapat” memberikan ruang pilihan administratif dalam penetapan UMK dan UMSK. Akan tetapi, sifat fakultatif tidak sama dengan kewenangan yang dapat digunakan tanpa alasan. Ketika gubernur mempertimbangkan akan menetapkan atau tidak menetapkan UMK, penilaian tetap harus berkaitan dengan syarat undang-undang, data daerah, prosedur pengupahan, serta asas penggunaan kewenangan pemerintahan yang sah.
Pasal 137 ayat (4) mensyaratkan penetapan UMK dilakukan setelah UMP. Selanjutnya, ayat (5) menyatakan bahwa UMK harus lebih tinggi dari UMP. Hubungan berjenjang ini penting: UMK bukan standar yang dapat ditetapkan lebih rendah atau sama dengan UMP apabila memang diterbitkan sebagai UMK tersendiri. Ketika suatu kabupaten belum memiliki UMK sendiri, analisis harus berangkat dari ketentuan UMP yang berlaku, tanpa menciptakan angka UMK baru sekadar untuk melengkapi daftar wilayah.
Pasal 137 ayat (5) — UU 27/2026Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.
Bupati dan wali kota bukan pejabat yang secara mandiri menerbitkan keputusan akhir UMK. Perannya berada dalam proses administrasi, usulan, dan koordinasi yang harus dibaca bersama fungsi dewan pengupahan dan ketentuan pelaksanaan. Penetapan akhir oleh gubernur dapat dilihat secara konkret dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1355/NAKERTRAN/2025, yang mencatat surat-surat rekomendasi kepala daerah sebelum menetapkan UMK 2026.5
Tenggat 21, 25, 26, dan 30 November 2026: Apa Kedudukannya?
Kementerian Ketenagakerjaan dalam publikasi 16 November 2026 menyebut bahwa pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, pengumuman UMSP lima hari setelahnya yaitu 26 November 2026, penetapan UMK paling lambat 25 November 2026, dan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK yaitu 30 November 2026. Jadwal tersebut perlu dibedakan dari kata “wajib” dan “dapat” yang secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 137 UU 27/2026.4
Tanggal pengumuman adalah target penyampaian keputusan kepada publik, sedangkan norma kewenangan menentukan jenis upah minimum yang wajib atau dapat ditetapkan. Menggunakan tanggal 25 November sebagai bukti bahwa setiap gubernur mutlak wajib menetapkan UMK akan keliru secara sistematik. Demikian pula tanggal 30 November merupakan rujukan UMSK dalam pengumuman Kemnaker, bukan tenggat UMSP. Ketentuan kalender dan peraturan pelaksana harus diperiksa apabila timbul perbedaan antara jadwal sosialisasi dan pengaturan formal yang berlaku.
Sampai tanggal batas penelitian 17 November 2026, pengumuman tersebut belum dapat menggantikan keputusan gubernur mengenai angka upah 2027. Perlu dibedakan pula tahun penetapan, yaitu November 2026, dari tahun kebijakan pengupahan yang dituju, yakni 2027. Keputusan untuk tahun 2026 sendiri telah menentukan masa berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2026 menurut diktum KELIMA Kepgub 1355/NAKERTRAN/2025.
Rujukan jadwal: Kementerian Ketenagakerjaan, 16 November 2026. Tanggal tidak boleh diperlakukan sebagai angka upah yang sudah ditetapkan.
Rangkaian Penetapan Upah Minimum dari Data hingga Keputusan Gubernur
Penetapan upah minimum secara hukum merupakan proses berlapis yang memadukan informasi statistik, analisis kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan, pertimbangan KHL, penyusunan rekomendasi dewan pengupahan, dan keputusan pejabat berwenang. Pasal 138 UU 27/2026 menempatkan data dari lembaga pemerintah penyelenggara statistik sebagai dasar kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Untuk memperoleh KHL, undang-undang mengatur survei pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terlebih dahulu direncanakan bersama dewan pengupahan nasional.
Pasal 138 ayat (5) — UU 27/2026Hasil survei kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik kepada dewan pengupahan daerah sebagai salah satu dasar menyusun rekomendasi penetapan besaran Upah minimum oleh gubernur.
Dewan pengupahan bukan pengganti kewenangan gubernur; rekomendasinya merupakan bahan yang harus diletakkan dalam tata cara penetapan. Keterlibatan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, akademisi, serta pakar ketenagakerjaan dimaksudkan agar penentuan upah tidak sekadar mengikuti satu kepentingan. Namun, penting pula mengakui bahwa data statistik, rekomendasi, dan keputusan akhir merupakan dokumen berbeda yang dapat memiliki tanggal dan status berbeda.15
Bagan ini merupakan konstruksi analitis berdasarkan Pasal 137–139 dan ketentuan dewan pengupahan UU 27/2026. Bukan reproduksi SOP pemerintah tertentu.
Kebutuhan Hidup Layak dan Penggunaan Estimasi Susenas pada 2027
Pasal 138 ayat (1) UU 27/2026 menyatakan bahwa penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Norma ini mengharuskan pengambil kebijakan membedakan dasar ekonomi makro dari ukuran kecukupan kebutuhan pekerja. KHL bukan sinonim inflasi; inflasi mengukur perubahan harga, sedangkan KHL berhubungan dengan tingkat kebutuhan yang hendak dipenuhi oleh standar upah.
Pasal 138 ayat (1) — UU 27/2026Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan Ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan pada 16 November 2026 menerangkan bahwa untuk mendukung penyusunan upah 2027 sedang disiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Empat kelompok yang disebut ialah pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Untuk kabupaten/kota, pendekatannya menggunakan pengelompokan berdasarkan sebelas parameter karakteristik daerah. Pernyataan tersebut menjelaskan metode estimasi yang sedang disiapkan pemerintah, tetapi tidak boleh dipersamakan dengan angka hasil survei KHL spesifik yang sudah final untuk setiap kabupaten/kota.12
Secara doktrinal terdapat pertanyaan mengenai hubungan Pasal 138 ayat (3), yang memerintahkan pelaksanaan survei KHL, dengan penggunaan estimasi Susenas dalam tahap persiapan 2027. Perbedaan keduanya bukan alasan otomatis untuk menyatakan kebijakan tidak sah, tetapi juga tidak boleh ditutup dengan asumsi bahwa setiap estimasi memiliki kedudukan prosedural sama dengan survei yang diatur undang-undang. Jawaban memerlukan pemeriksaan ketentuan menteri yang didelegasikan pada Pasal 138 ayat (6), metodologi data, serta dokumen pembahasan dewan pengupahan daerah.
Manakala nilai KHL dipakai dalam proses penentuan upah, sumber data, tingkat geografis, periode pengumpulan, pengolahan statistik, dan keputusan dewan pengupahan harus dijelaskan. Tanpa informasi itu, angka yang dipublikasikan sebagai “KHL resmi Pontianak 2027” berpotensi menyesatkan. Sebab, validitas angka KHL tidak lahir dari popularitas pemberitaannya, tetapi dari sumber, metode, dan posisi hukumnya.
Indeks Alfa 0,5–1,0, PP 49/2025, dan Masalah Transisi Formula
Pasal 139 UU 27/2026 mengatur dua dasar penghitungan, yaitu formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak. Formula tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks alfa memiliki makna sebagai variabel proporsional yang berkaitan dengan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan angka langsung kenaikan gaji. Dengan demikian, menyebut alfa 0,5 sampai 1 sebagai kenaikan 0,5% sampai 1% merupakan kesalahan matematis sekaligus konseptual.
Pasal 139 ayat (3) — UU 27/2026Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas bawah 0,5 (nol koma lima) sampai paling tinggi 1 (satu).
Pasal 139 ayat (4) — UU 27/2026Penentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai tertinggi formula penghitungan Upah minimum atau kebutuhan hidup layak yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah.
Dalam rezim terdahulu, Pasal 26 PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana diubah PP Nomor 49 Tahun 2025 menggunakan formula penyesuaian yang mengombinasikan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa. PP 49/2025 menetapkan batas alfa 0,50 sampai 0,90, sedangkan UU 27/2026 kini menggunakan 0,5 sampai 1,0. Perbedaan ini bersifat material karena undang-undang berkedudukan lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Pasal 310 UU 27/2026 mempertahankan peraturan pelaksana sebelumnya hanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang baru.3
Tidak tepat menyimpulkan bahwa semua bagian formula lama seketika tidak berlaku. Tidak tepat pula menyatakan bahwa PP 49/2025 dengan batas alfa lama dapat diterapkan tanpa penyesuaian. Penilaian yang lebih terukur ialah mengidentifikasi bagian formula yang masih sejalan, bagian yang tidak selaras, serta peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai nilai KHL dan hubungan nilai tertinggi menurut Pasal 139 ayat (4). Sampai instrumen pelaksana yang relevan ditemukan, simulasi berikut hanya dapat digunakan untuk menunjukkan pengaruh aritmetika dari perubahan asumsi, bukan memprediksi keputusan pemerintah.
Angka keluaran = nilai resmi 2026 × (1 + persentase pilihan). Simulasi ini bukan formula Pasal 139, bukan hasil dewan pengupahan, bukan prediksi ataupun keputusan UMP/UMK 2027.
Peta Resmi Upah Minimum Kalimantan Barat 2026 sebagai Titik Pembanding
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1355/NAKERTRAN/2025 tanggal 23 Desember 2025 menetapkan UMK 2026 untuk 13 kabupaten/kota. Data utama yang relevan ialah Kota Pontianak Rp3.205.220, Kabupaten Kubu Raya Rp3.100.000, Kabupaten Ketapang Rp3.561.801, dan Kabupaten Kayong Utara Rp3.370.586 per bulan. UMP Kalimantan Barat tahun 2026 tercatat Rp3.054.552, yang terkait dengan Keputusan Gubernur Nomor 1350/NAKERTRAN/2025. Ketapang memiliki UMK tertinggi dalam lampiran Keputusan Nomor 1355 tersebut.56
Lampiran Kepgub 1355/NAKERTRAN/2025 tidak mencantumkan Kabupaten Sekadau. Karena itu, Sekadau tidak boleh ditempatkan seolah-olah memiliki angka UMK tersendiri sebesar Rp3.054.552 yang ditetapkan oleh Kepgub 1355. Nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai acuan UMP di wilayah yang tidak mempunyai keputusan UMK tersendiri, dengan tetap memeriksa keputusan yang berlaku untuk periode terkait. Perbedaan terminologi ini penting bagi perusahaan yang mempunyai fasilitas usaha di lebih dari satu wilayah Kalimantan Barat.14
Selisih antara UMK Ketapang dan UMP Kalbar 2026 adalah Rp507.249, sedangkan UMK Pontianak lebih tinggi Rp150.668 dan UMK Kubu Raya lebih tinggi Rp45.448 daripada UMP. Angka selisih merupakan hasil perhitungan aritmetis atas nilai resmi tahun 2026, bukan hasil penetapan tarif tambahan atau proyeksi selisih tahun 2027.
| Wilayah | Jenis acuan | Nominal bulanan 2026 |
|---|---|---|
| Kabupaten Ketapang | UMK | Rp3.561.801 |
| Kabupaten Kayong Utara | UMK | Rp3.370.586 |
| Kabupaten Bengkayang | UMK | Rp3.252.580 |
| Kota Singkawang | UMK | Rp3.247.387 |
| Kabupaten Mempawah | UMK | Rp3.220.801 |
| Kabupaten Landak | UMK | Rp3.211.256 |
| Kota Pontianak | UMK | Rp3.205.220 |
| Kabupaten Sambas | UMK | Rp3.202.663 |
| Kabupaten Sintang | UMK | Rp3.187.965 |
| Kabupaten Sanggau | UMK | Rp3.121.747 |
| Kabupaten Melawi | UMK | Rp3.109.431 |
| Kabupaten Kapuas Hulu | UMK | Rp3.106.259 |
| Kabupaten Kubu Raya | UMK | Rp3.100.000 |
| Kabupaten Sekadau | Acuan UMP | Rp3.054.552 |
Menampilkan 14 wilayah. Kabupaten Sekadau menggunakan acuan UMP, bukan UMK tersendiri.
Sumber: Keputusan Gubernur Kalimantan Barat 1355/NAKERTRAN/2025 (13 UMK) dan acuan UMP 2026 dari Kepgub 1350/NAKERTRAN/2025. Sekadau ditampilkan sebagai acuan UMP, bukan UMK tersendiri. Pengolahan dan visualisasi: LawyerPontianak.com.
Pemberitaan lokal yang menampilkan simulasi kenaikan sekitar 5% sampai 10% untuk Pontianak menghasilkan rentang aritmetis sekitar Rp3,36 juta sampai Rp3,53 juta apabila langsung diterapkan pada nilai UMK 2026. Untuk Kubu Raya, ilustrasi kenaikan 10% menghasilkan Rp3,41 juta. Nilai-nilai ini bukan besaran yang dapat ditagih sebagai UMP/UMK 2027. Proses perhitungan resmi harus mengikuti ketentuan hukum, data yang sah, rekomendasi yang relevan, dan keputusan gubernur. Ketika keputusan 2027 terbit, angka resmi dapat mengubah secara signifikan gambaran yang disusun dari ilustrasi persentase.13
Upah Minimum Sektoral dan Batas Perbedaan Antarwilayah
Pasal 142 UU 27/2026 mengaitkan upah minimum sektoral dengan sektor unggulan, karakteristik dan risiko kerja yang berbeda, serta tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi. Penentuan sektoral didasarkan pada rekomendasi dewan pengupahan, dengan besaran UMSP yang lebih tinggi daripada UMP dan UMSK yang lebih tinggi daripada UMK. Persyaratan ini menunjukkan bahwa sektoral bukan semata-mata label bidang usaha, melainkan hasil proses seleksi menurut dasar hukum yang ditentukan.
Penetapan UMSP bersifat wajib dalam Pasal 137 ayat (2), tetapi penentuan sektor yang memenuhi ketentuan harus tetap berlandaskan syarat substantif dan prosedural. Sebaliknya, penetapan UMSK berada dalam kewenangan fakultatif Pasal 137 ayat (3). Perusahaan yang mengoperasikan beberapa jenis kegiatan tidak boleh menganggap semua pekerjanya secara otomatis mengikuti angka sektoral hanya karena salah satu kegiatan berkaitan dengan sektor tertentu. Identifikasi sektor harus meneliti ruang lingkup keputusan gubernur dan klasifikasi kegiatan usaha yang dipakai.
Pengupahan yang layak
Gubernur dapat: UMK, UMSK
Peta konseptual disusun berdasarkan Pasal 137–146 UU 27/2026. Setiap cabang menunjukkan kelompok masalah hukum, bukan urutan prosedur wajib.
Dalam konteks Kalimantan Barat, keberadaan perusahaan perkebunan, pengolahan, perdagangan, jasa, dan industri lain dapat memperlihatkan variasi kebutuhan pengupahan. Namun, analisis harus mengacu pada keputusan sektoral yang benar-benar berlaku. Menyebut sektor unggulan tertentu sebagai penerima UMSP/UMSK 2027 sebelum ada dasar administratif yang dapat diperiksa akan menjadi klaim yang melampaui bukti.
Penerapan pada Hubungan Kerja: Masa Kerja, Komponen Upah, dan Usaha Mikro-Kecil
Pasal 140 ayat (1) UU 27/2026 menetapkan bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan bersangkutan. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, Pasal 146 menjadikan struktur dan skala upah sebagai pedoman penentuan upah. Dengan demikian, mengumumkan angka UMK bukan berarti semua pekerja tanpa membedakan masa kerja harus menerima nominal identik. Kewajiban struktur dan skala upah mengharuskan pertimbangan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja.
Pasal 140 ayat (1) — UU 27/2026Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
Upah minimum merupakan upah bulanan terendah dalam bentuk upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Apabila komponen upah terdiri atas upah pokok serta tunjangan tidak tetap, Pasal 140 ayat (3) mewajibkan upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum. Karena itu, perusahaan tidak boleh menyimpulkan kepatuhan hanya dengan menjumlahkan seluruh pembayaran yang belum tentu merupakan komponen pengupahan yang boleh diperhitungkan.
UU 27/2026 membuka mekanisme permohonan perkecualian bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi upah minimum melalui Pasal 140 ayat (6) sampai dengan ayat (8), dengan syarat antara lain kesepakatan bipartit dan audit eksternal yang dilampirkan untuk penetapan gubernur. Permohonan bukan persetujuan otomatis. Perusahaan yang sekadar mengaku merugi tidak serta-merta dapat membayar di bawah standar.
Pasal 140 ayat (7) — UU 27/2026Pengajuan permohonan perkecualian Upah minimum dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bipartit dan telah dilaksanakan audit secara eksternal.
Berbeda dari mekanisme permohonan tersebut, Pasal 144 mengatur pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dengan batas tidak lebih rendah daripada 50% dari upah minimum yang berlaku. Penggunaan ketentuan tersebut tetap membutuhkan pembuktian klasifikasi usaha dan kepatuhan pada syarat undang-undang, bukan hanya pernyataan sepihak bahwa perusahaan merupakan UMKM.
Pasal 144 ayat (3) — UU 27/2026Kesepakatan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah minimum yang berlaku.
Perusahaan dan pekerja perlu menilai apakah perjanjian kerja, kebijakan upah, dan komponen pembayaran masing-masing sesuai dengan keputusan gubernur yang berlaku. Kekeliruan mengklasifikasikan lokasi kerja, sektor, atau komponen tunjangan dapat menyebabkan perhitungan selisih upah tidak tepat bahkan ketika nominal total yang dibayarkan tampak melebihi standar.
Pengawasan, Koreksi Administratif, dan Risiko Pelanggaran Pengupahan
Upah minimum yang telah ditetapkan bukan sekadar rekomendasi. Pasal 140 ayat (5) UU 27/2026 melarang pengusaha membayar upah lebih rendah daripada upah minimum. Undang-undang juga mengatur ancaman pidana bagi perbuatan tertentu yang memenuhi unsur Pasal 288. Namun, keberadaan ketentuan pidana tidak menghapus kebutuhan pengujian tentang identitas pemberi kerja, hubungan kerja, besaran yang seharusnya dibayar, periode pelanggaran, pengecualian yang sah, dan unsur tindak pidana menurut ketentuan yang berlaku.
Pasal 140 ayat (5) — UU 27/2026Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.
Dari sisi tindakan administratif, pengawasan ketenagakerjaan terkait penerapan norma upah perlu membaca Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2026. Kedua peraturan tersebut penting dalam pemeriksaan kekurangan hak pekerja, prosedur verifikasi, serta tindak lanjut administratif. Identifikasi jalur pengaduan dan pemeriksaan harus mengikuti kewenangan instansi, kedudukan laporan, dan sifat perselisihan masing-masing.7
Bagi pekerja, langkah pembuktian yang rasional mencakup pemeriksaan keputusan gubernur, perjanjian kerja, bukti pengupahan, komponen upah, masa kerja, dan riwayat komunikasi. Bagi perusahaan, langkah kepatuhan memerlukan audit struktur dan skala upah, kesesuaian penggolongan pekerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, serta mekanisme koreksi apabila terjadi kekurangan pembayaran. Perundingan bipartit dan mekanisme perselisihan hubungan industrial dapat relevan sesuai karakter sengketa, tetapi tidak semua laporan pelanggaran merupakan perkara yang sama secara prosedural.
Aspek hukum administrasi tidak dapat diabaikan. Keputusan gubernur memiliki fungsi menetapkan ukuran yang dijalankan oleh subjek hukum di wilayahnya, sedangkan pengawas ketenagakerjaan menjalankan fungsi yang berbeda. Apabila muncul keberatan terhadap dasar penghitungan atau proses penerbitan keputusan, objek yang dipersoalkan, kedudukan hukum pihak, kewenangan peradilan, dan syarat prosedural harus diuji terlebih dahulu; tidak tepat menyatakan bahwa setiap keberatan otomatis menjadi gugatan PTUN yang pasti diterima.
Hubungan dengan Dana Cadangan Pesangon dan Ketentuan Pidana PHK
Penetapan upah minimum dan Dana Cadangan Pesangon merupakan dua perangkat pelindungan yang berkaitan, tetapi tidak identik. Upah minimum berhubungan dengan standar imbalan dalam hubungan kerja, sedangkan Pasal 253 UU 27/2026 menempatkan Dana Cadangan Pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK dalam ruang lingkup yang ditentukan undang-undang. Pasal tersebut juga mengatur pengecualian bagi pengusaha usaha mikro dan kecil serta mendelegasikan pengaturan lanjut kepada peraturan pemerintah.11
Pasal 253 ayat (1) — UU 27/2026Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja.
Perdebatan publik pada 13–16 November 2026 mengenai persiapan penyelenggaraan dana cadangan dan risiko pidana PHK perlu dinilai tanpa mencampur kewajiban yang berbeda. Pasal 253 terutama memuat rezim penyediaan dana dan sanksi administratif, sedangkan Pasal 294 serta Pasal 295 memuat tindak pidana tertentu yang terkait dengan kewajiban mempekerjakan kembali atau kesengajaan tidak membayar hak pekerja yang ditentukan. Ancaman pidana itu tidak dapat diringkas menjadi pernyataan bahwa setiap PHK merupakan tindak pidana.
Pasal 312 UU 27/2026 memberikan batas paling lama satu tahun untuk pembentukan peraturan pelaksanaan. Ketentuan tersebut tidak dengan sendirinya memberi pembebasan umum selama satu tahun atas semua kewajiban Dana Cadangan Pesangon. Waktu, kelembagaan pengelola, dan prosedur operasionalnya memerlukan pengujian lebih lanjut terhadap peraturan pelaksanaan yang benar-benar diterbitkan. Pembahasan lebih mendalam mengenai dana cadangan, unsur pidana, pesangon, dan uang pisah menjadi objek artikel tersendiri agar analisis penetapan UMP/UMK tetap terfokus.
Kesimpulan: Kepastian Upah Minimum Bergantung pada Norma, Data, dan Keputusan
UU 27/2026 membedakan secara tegas kewajiban gubernur menetapkan UMP dan UMSP dari kewenangan fakultatif menetapkan UMK dan UMSK. Pembedaan ini harus dibaca bersama syarat UMK yang lebih tinggi daripada UMP, proses rekomendasi dewan pengupahan, standar KHL, variabel ekonomi dan ketenagakerjaan, serta pengaturan sektoral. Kedudukan gubernur sebagai pejabat penetap tidak menjadikan rekomendasi bupati/wali kota atau hasil pembahasan dewan pengupahan dapat diabaikan, tetapi juga tidak mengalihkan kewenangan penetapan akhir kepada mereka.
Perubahan rentang indeks alfa menjadi 0,5–1,0, ketentuan memilih nilai tertinggi antara formula dan KHL yang disepakati, serta penggunaan estimasi Susenas untuk persiapan tahun 2027 menunjukkan bahwa implementasi memerlukan konsistensi antara aturan yang lebih tinggi, peraturan pelaksanaan, dan kualitas data. Tidak satu pun unsur tersebut membenarkan pengumuman besaran UMP/UMK 2027 tanpa keputusan gubernur yang sah.
Bagi Kalimantan Barat, Kepgub 1355/NAKERTRAN/2025 menyediakan data UMK 2026 yang dapat diaudit untuk 13 kabupaten/kota, sedangkan UMP 2026 menjadi acuan penting bagi wilayah tanpa UMK tersendiri. Ketika penetapan 2027 diumumkan, perusahaan perlu memeriksa wilayah dan sektor berlakunya ketentuan, sementara pekerja perlu memeriksa masa kerja, komponen upah, serta kesesuaian pembayaran. Dengan metode demikian, kebijakan pengupahan dinilai bukan dari kepastian angka yang belum terbit, melainkan dari legalitas proses dan perlindungan hak yang benar-benar dapat diuji.
Artikel ini ditulis berdasarkan keadaan dan sumber yang dapat diperiksa sampai 17 November 2026. Apabila pemerintah menerbitkan keputusan atau peraturan pelaksanaan baru setelah tanggal tersebut, pembacaan hukum untuk tahun 2027 harus diperbarui berdasarkan instrumen resmi yang baru.
Catatan kaki dan sumber
Rujukan hukum primer menggunakan naskah resmi; sumber berita dan publikasi lembaga diberi atribusi dengan format catatan lengkap. Peraturan historis digunakan hanya untuk menguraikan perubahan kebijakan.
Bibliografi. Peraturan perundang-undangan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, LN 2026 Nomor 179, TLN 7222, Pasal 137–154; salinan resmi JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Kembali ke teks
Bibliografi. Putusan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, diucapkan 31 Oktober 2024, khususnya pengujian ketentuan pengupahan dan upah minimum sektoral; salinan putusan. Kembali ke teks
Bibliografi. Peraturan perundang-undangan. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025; salinan PP 49/2025. Kembali ke teks
Berita/Artikel. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja,” Berita Kemnaker, 16 November 2026, publikasi resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Keputusan administrasi. Gubernur Kalimantan Barat, Keputusan Nomor 1355/NAKERTRAN/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, 23 Desember 2025, diktum KESATU–KELIMA dan lampiran; salinan resmi JDIH Kota Pontianak. Kembali ke teks
Bibliografi. Keputusan administrasi. Gubernur Kalimantan Barat, Keputusan Nomor 1350/NAKERTRAN/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, 19 Desember 2025; identitas dan keberadaan keputusan dicatat dalam konsiderans Kepgub 1355/NAKERTRAN/2025 serta inventarisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat. Kembali ke teks
Bibliografi. Peraturan perundang-undangan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2026; JDIH Kemnaker. Kembali ke teks
Bibliografi. Peraturan bersejarah. Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, terutama diktum PERTAMA dan KEDUA; digunakan sebagai sumber perkembangan historis, bukan pengganti UU 27/2026. Kembali ke teks
Bibliografi. Peraturan bersejarah. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Peraturan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; penelusuran perubahan/pencabutan antara lain melalui Permenaker 21/2016 dan 18/2020 diperlukan sebelum menjadikan ketentuannya sebagai dasar yang masih operasional. Kembali ke teks
Bibliografi. Peraturan perundang-undangan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 144–147, Pasal 253, Pasal 288, Pasal 294–295, dan Pasal 310–313, salinan resmi. Kembali ke teks
Berita/Artikel. Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja,” 16 November 2026, sumber primer keterangan pejabat; menjelaskan penggunaan estimasi KHL berdasarkan Susenas dan klasterisasi 11 parameter. Kembali ke teks
Berita/Artikel. Bisnis.com, “Siap-siap! UMP 2027 Ditetapkan Paling Lambat 21 November 2026,” 16 November 2026, berita dan ilustrasi usulan kenaikan; angka simulasi dalam pemberitaan tidak memiliki kedudukan sebagai keputusan gubernur. Kembali ke teks
Bibliografi. Data pengupahan. Gubernur Kalimantan Barat, Lampiran Keputusan Nomor 1355/NAKERTRAN/2025, 23 Desember 2025, mencakup 13 kabupaten/kota dengan UMK tersendiri dan tidak mencantumkan Kabupaten Sekadau; lampiran keputusan. Kembali ke teks
Bibliografi. Peraturan perundang-undangan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, Pasal 153 mengenai dewan pengupahan, Pasal 138 mengenai data, Pasal 139 mengenai formula atau KHL, serta Pasal 310 mengenai keberlakuan peraturan pelaksana; naskah otentik. Kembali ke teks
Batas penggunaan artikel
Artikel ini ditujukan untuk pendidikan dan analisis hukum berdasarkan instrumen yang diperiksa sampai 17 November 2026. Angka 2026 adalah acuan historis yang dapat diverifikasi, bukan penetapan 2027. Ilustrasi aritmetis tidak menggantikan keputusan gubernur, peraturan pelaksanaan, maupun pemeriksaan syarat dalam hubungan kerja konkret. Nasihat hukum individual memerlukan pemeriksaan fakta, dokumen, status pekerjaan, dan ketentuan yang berlaku pada peristiwa terkait.

