Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
Eksaminasi atas kedudukan hukum, bukti pendidikan, dan akibat hukum setelah pelantikan. Telaah hingga .
Buka salinan resmi putusan MKAmar Putusan dan Pokok Eksaminasi
Pada , Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, selanjutnya disebut “Putusan MK 01/2026”. Dalam pokok permohonan, amar putusan tersebut menyatakan:
“Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.”
Dalam eksepsi, MK mengabulkan keberatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejauh mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan menolak eksepsi Termohon serta Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Eksaminasi ini menilai dasar kewenangan Mahkamah, alasan penyimpangan tenggang pengajuan, dan fungsi penilaian bukti pendidikan dalam putusan yang berakhir pada syarat penerimaan permohonan. 1
Kedudukan hukum para Pemohon menentukan amar akhir. Kaitan dalil pencalonan dengan penetapan hasil menjelaskan penolakan eksepsi kewenangan. Penilaian atas bukti pendidikan menjadi premis faktual bagi penyimpangan tenggang. Pelantikan membatasi pemulihan yang dapat diberikan melalui PHPU terhadap orang yang sudah menjabat. Setelah putusan itu, Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan dalam perkara tata usaha negara pada . Pada , Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Masing-masing peristiwa memiliki dasar dan akibat hukum tersendiri. 2
Permohonan diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan sepuluh perseorangan warga negara. KPU menjadi Termohon. Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara (Militan GBRN) didengar sebagai Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan. Para Pemohon mendalilkan cacat syarat pendidikan pada pencalonan Gibran dan mempersoalkan pembentukan ketentuan pengecualian bukti pendidikan dalam peraturan KPU. KPU membela kelengkapan dan keteraturan verifikasinya. Militan GBRN membantah dalil tentang kecukupan syarat pendidikan dan, bersama KPU, mempersoalkan ruang kewenangan MK. Para Pemohon meminta antara lain pernyataan mengenai syarat pendidikan, diskualifikasi, pembatalan empat keputusan KPU sepanjang menyangkut Gibran, pembatalan pelantikannya, serta perintah kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih pengganti. MK tidak menjatuhkan satu pun perintah atau pembatalan yang diminta itu. 3
Telusuri kronologi dan dokumen yang menjadi objek perkara
Surat keterangan penyetaraan jenjang menengah yang dipersoalkan bertanggal . Keputusan penilaian kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri yang juga disampaikan dalam pendaftaran bertanggal . Prabowo Subianto dan Gibran mendaftar pada . KPU menetapkan peserta melalui Keputusan Nomor 1632 Tahun 2023 pada dan nomor urut melalui Keputusan Nomor 1644 Tahun 2023 pada . Kedua keputusan itu menentukan siapa yang tampil dalam kontestasi dan dengan nomor urut berapa. 4
Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 bertanggal menetapkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Itulah objek hasil yang dijadikan titik taut dalam PHPU Presiden. Pada MK mengucapkan dua putusan PHPU Presiden. KPU lalu menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai pasangan calon terpilih melalui Keputusan Nomor 504 Tahun 2024 pada . Penetapan tersebut dituangkan pula dalam Berita Acara KPU Nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024. Keputusan 504/2024 menetapkan siapa yang terpilih berdasarkan hasil yang telah ditetapkan. MPR melantik keduanya pada . 5
Kepaniteraan menerima permohonan perkara 2026 pada dan meregistrasinya pada . Pemeriksaan pendahuluan berlangsung 21 September, jawaban dan keterangan disidangkan 23 September, pembuktian berlangsung 30 September dan 1 Oktober, dan pemberi keterangan dari instansi pendidikan didengar 2 Oktober. Mahkamah bermusyawarah pada 5 Oktober dan selesai mengucapkan putusan pada , sebagaimana dicatat dalam penutup salinan resmi. Petitum yang dibacakan pada sidang pendahuluan dan direkam dalam [2.1] sejalan secara substansial dengan rumusannya pada [3.3]. Register publik yang diperiksa tidak mencatat penyerahan perbaikan. Naskah pada salinan putusan menjadi rujukan untuk membatasi tuntutan yang dinilai dalam artikel ini. 6
Kewenangan Mahkamah dan Ruang Lingkup Sengketa
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”, menempatkan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Lingkup kewenangannya dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
Untuk perselisihan hasil, kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, selanjutnya disebut “UU MK”, yang menyatakan:
“memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
Pasal 74 sampai dengan Pasal 78 UU MK mengatur pihak yang berhak, penetapan yang dapat dipersoalkan, tata cara, dan bentuk amar. 7
Dalam pembahasan Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, laporan Komisi A kepada Rapat Paripurna MPR pada 8 November 2001 membedakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum dari kewajiban memutus pendapat DPR mengenai Presiden atau Wakil Presiden. Pembedaan itu tercermin dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2). Riwayat pembentukan tersebut membantu menjelaskan mengapa pemeriksaan hasil pemilihan dan penilaian atas jabatan yang sedang dijalankan mengikuti dasar kewenangan serta hukum acara masing-masing. 8
Objek PHPU Presiden dirumuskan dalam Pasal 473 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, selanjutnya disebut “UU Pemilu”, yang menyatakan:
“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
Ruang keberatan lebih lanjut diatur dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:
“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK juga menghubungkan permohonan dengan penetapan hasil yang memengaruhi penentuan pasangan calon terpilih atau pasangan calon yang masuk putaran kedua. 9
Dalam Putusan MK 01/2026, pada paragraf [3.1.3], Mahkamah memberi ruang untuk menilai dugaan pelanggaran pada tahapan sebelumnya apabila terdapat indikasi bahwa pelanggaran itu memengaruhi hasil. Mahkamah merujuk dua putusan PHPU Presiden Tahun 2024 untuk menjelaskan pembagian forum dan ruang pemeriksaan. Dalam perkara ini, hubungan yang didalilkan ialah keabsahan kepesertaan seorang calon yang memperoleh suara bersama pasangannya. Apabila cacat kepesertaan terbukti dan berpengaruh terhadap penetapan pasangan terpilih, dalil itu dapat relevan sekalipun angka rekapitulasi tidak dipersoalkan. Pencantuman Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 memberi hubungan formal dengan penetapan hasil. Hubungan substantifnya tetap memerlukan penilaian atas fakta, norma, dan pemulihan yang diminta. KPU menekankan bahwa preseden terdahulu memperhitungkan persoalan proses yang belum diselesaikan oleh forum berwenang. Pertimbangan [3.1.3] menekankan indikasi pengaruh terhadap hasil. Ketiadaan laporan sebelumnya, dengan sendirinya, belum menunjukkan dasar bagi MK untuk menjalankan fungsi penanganan sengketa proses yang diberikan kepada Bawaslu. 10
Asas yang mendasari penafsiran itu terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut “UU HAM”, hak politik yang relevan dirumuskan antara lain dalam petikan yang menyatakan:
“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak”
Persamaan hak memberi alasan untuk menjaga integritas pencalonan. Forum dan pemulihan tetap mengikuti objek yang dipersoalkan. Keberatan yang semata-mata menyasar penetapan calon atau nomor urut perlu diuji menurut aturan sengketa proses. Tuntutan pembatalan pelantikan memerlukan kewenangan yang menjangkau tindakan MPR dan status pejabat. Pertimbangan [3.1.4] menerima kewenangan secara formal, sedangkan [3.6] menilai perkara itu secara substantif sudah tidak tepat ditempatkan dalam rezim PHPU. Kedua pertimbangan dapat dibaca bersama dengan membedakan pemeriksaan hubungan dalil dengan penetapan hasil dari ketersediaan pemulihan terhadap status pejabat setelah pelantikan. 11
Telusuri forum penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu
Sengketa proses timbul antarpeserta atau antara peserta dan penyelenggara sebagai akibat keputusan KPU. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menangani sengketa proses. Batas pengajuannya diatur dalam Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu, yang menyatakan:
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”
Untuk golongan sengketa yang dapat berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pasal 470 ayat (2) huruf b UU Pemilu mencakup sengketa antara KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat keputusan penetapan pasangan calon. Upaya administratif di Bawaslu harus digunakan lebih dahulu. Pasal 471 ayat (2) UU Pemilu menyatakan:
“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.”
Jalur khusus ini memiliki subjek dan objek tersendiri. PHPU Presiden di MK bertumpu pada penetapan perolehan suara yang berpengaruh terhadap hasil. 12
Dugaan pelanggaran administratif menyangkut tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi tahapan Pemilu dan dapat melahirkan perbaikan atau sanksi dalam ruang kewenangan yang ditetapkan UU Pemilu. Laporan pelanggaran oleh pelapor yang berhak tunduk pada batas yang antara lain diatur Pasal 454 ayat (6). Dugaan tindak pidana pemilu mengikuti ketentuan pidana dan mekanisme penanganan melalui Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. DKPP memeriksa etik penyelenggara dan dapat menjatuhkan sanksi etik sesuai UU. Menerima suatu laporan atau menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara tidak dengan sendirinya memberi lembaga itu kewenangan mengubah hasil pilpres atau mengosongkan jabatan Wakil Presiden. 13
Tenggang Pengajuan dan Keadaan Khusus
Kualifikasi pemohon dan tenggang pengajuan berada dalam satu ketentuan. Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu menyatakan:
“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023, diucapkan pada 25 Mei 2023, menyelaraskan Pasal 74 ayat (3) UU MK dengan ketentuan tersebut. Menurut amar angka 2 putusan pengujian itu, Pasal 74 ayat (3) UU MK selengkapnya dimaknai:
“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”
Tata cara pengajuan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, selanjutnya disebut “PMK 4/2023”. Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023 menyatakan:
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.”
Pasal 7 ayat (3) PMK 4/2023 menyatakan:
“Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.”
Menurut [3.7.1] Putusan MK 01/2026, tenggat biasa berakhir pada Sabtu, , pukul 24.00 WIB. Permohonan yang masuk pada September 2026 melampaui tenggat tersebut. 15
Pada [3.2], MK menunda penilaian atas tenggang waktu dan kedudukan hukum setelah mencatat bahwa persoalan syarat pendidikan tersebut belum didalilkan oleh para pemohon dalam dua PHPU Presiden Tahun 2024. Setelah pembuktian, Mahkamah menemukan bahwa berkas yang diperiksa belum memberikan bukti penamatan yang meyakinkan. Dalam pertimbangan [3.7.1], MK memberikan alasan khusus mengenai pengajuan permohonan yang melampaui tenggang waktu dalam perkara ini, sebagai berikut:
“hanya dibenarkan karena adanya keadaan/kejadian khusus dan asas ius curia novit.”
Pertimbangan itulah yang mendasari penolakan eksepsi tenggang KPU. 16
Asas ius curia novit menempatkan penemuan dan penerapan hukum pada hakim. Dasar yang dikutip MK ialah Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”, yang menyatakan:
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
Kewajiban memeriksa memberi dasar untuk menilai apakah permohonan berada dalam kewenangan pengadilan dan memenuhi syarat penerimaan. Teks pasal tersebut mengatur kewajiban hakim ketika hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Penyimpangan terhadap tenggat yang ditetapkan UU Pemilu memerlukan alasan hukum tersendiri. 17
Argumen bagi langkah MK ialah bahwa perkara yang berhubungan dengan integritas hasil dapat kehilangan forum efektif apabila pemeriksaan ditutup sebelum indikasi keadaan khusus dinilai. Kesulitannya terletak pada ketiadaan unsur awal yang terukur untuk menentukan kapan pembuktian perlu diperluas, terutama ketika kedudukan hukum sudah dapat dinilai dari identitas pemohon. Sengketa mengenai surat penyetaraan itu telah diperiksa dalam perkara tata usaha negara, bahkan sampai putusan banding, sebelum permohonan PHPU diterima. Riwayat tersebut membuktikan bahwa persoalan atas surat sudah muncul sebelumnya. Waktu ketika bukti sumber mengenai penamatan dapat diperoleh secara wajar tetap perlu dibuktikan secara tersendiri. 18
Pada tahap awal, hakim dapat menilai kekhususan dokumen yang ditunjuk, hubungan dalil dengan hasil, dan alasan mengapa bukti yang diperlukan tidak dapat diperoleh melalui forum yang tersedia pada waktunya. Temuan setelah pembuktian dapat menguatkan atau menggugurkan indikasi awal tersebut. Pembenaran menjadi melingkar apabila dasar untuk membuka pemeriksaan baru diperoleh dari hasil pemeriksaan yang hendak dibenarkan. Ukuran awal ini merupakan usulan penulis. Paragraf [3.2] dan [3.7.1] belum merumuskannya sebagai syarat umum. Relevansinya terlihat pada jaminan yang dirumuskan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Penerapannya menuntut ukuran tenggang yang dapat diketahui dan diuji secara setara oleh semua kontestan. 19
Periksa perbedaan tenggat pengajuan dan batas waktu memutus
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan pada Tahun 2026, selanjutnya disebut “PMK 1/2026”, ditetapkan dan mulai berlaku pada 16 September 2026, sesudah pengajuan dan sebelum registrasi. Pasal 3 memisahkan penjadwalan dari penilaian atas kewenangan, kedudukan hukum, tenggang, objek, dan pokok perkara. Pasal 4 merujuk hukum acara PMK 4/2023 sepanjang PMK 1/2026 tidak menentukan lain. Pencabutan dalam Pasal 6 ayat (1) terbatas pada Lampiran II PMK Nomor 1 Tahun 2024 mengenai jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Lampiran PMK 1/2026 memulai jadwal dari pencatatan 17 September, memuat pemeriksaan lanjutan, dan menjadwalkan pengucapan putusan lanjutan pada 5 sampai dengan 6 Oktober. Pasal 2 memberi ruang untuk menyesuaikan jadwal menurut penanganan permohonan. Dasar untuk mengesampingkan keberatan tentang tenggang dalam perkara konkret terdapat dalam pertimbangan putusan. Delegasi Pasal 86 UU MK mengenai kelancaran pelaksanaan tugas memberi dasar pengaturan acara yang tetap tunduk pada tenggat yang ditentukan undang-undang. 20
Batas penyelesaian PHPU Presiden dalam Pasal 78 huruf a UU MK dinyatakan sebagai berikut:
“paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”
Pasal 50 PMK 4/2023 menyatakan:
“Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.”
Lampiran PMK 1/2026 mengikuti ukuran tersebut. Pengucapan pada 6 Oktober masih berada dalam jangka 14 hari kerja dari pencatatan pada 17 September. Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu menggunakan rumusan lain, yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.”
Apabila tenggang undang-undang dihitung sebagai hari kalender dari penerimaan administratif pada 10 September, pengucapan pada 6 Oktober melewati 14 hari. 21
Penyelarasan kedua rumusan memerlukan alasan tentang pengertian diterimanya permohonan dan cara menghitung hari. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023, MK menolak permintaan memperpanjang tenggang penyelesaian menjadi 30 hari kerja. Mahkamah mempertimbangkan kemungkinan putaran kedua, jadwal pelantikan, dan prinsip peradilan cepat. Amar pengujian tersebut memaknai tenggang pengajuan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK. Putusan MK 01/2026 belum menjelaskan secara eksplisit bagaimana perbedaan pemicu dan satuan hari untuk batas penyelesaian diterapkan pada fakta perkara ini. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 283/PUU-XXIV/2026 tanggal 16 September 2026, permohonan pengujian ketentuan yang relevan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Penghitungan batas penyelesaian dan akibat hukumnya perlu dinilai tersendiri dari dasar yang menentukan amar PHPU dalam perkara ini. 22
Syarat Pendidikan dan Penilaian Bukti Kelulusan
Persyaratan pendidikan materiil terdapat dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu, yang menyatakan:
“berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”
Bukti untuk pendaftaran ditentukan dalam Pasal 227 huruf l UU Pemilu, yang menyatakan:
“bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”
Frasa “surat keterangan lain” membuka ruang bagi dokumen selain ijazah apabila isinya membuktikan kelulusan dan asal serta legalisasinya memenuhi ketentuan. 23
Pasal 18 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut “PKPU 19/2023”, mengikuti rumusan tentang bukti kelulusan. Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 menyatakan:
“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”
Pasal 18 dan Pasal 42 PKPU 19/2023 berlaku pada pencalonan yang dinilai di sini. Perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 menyasar Pasal 13 ayat (1) huruf q mengenai usia. 24
Dalam pembacaan yang selaras dengan hierarki norma, Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 mengatur cara membuktikan syarat dalam keadaan tertentu. Keputusan penilaian kesetaraan ijazah perguruan tinggi memberi informasi tentang jenjang atau ijazah yang dinilai. Untuk menyimpulkan bahwa syarat tamat jenjang menengah juga terpenuhi, diperlukan dasar yang menerangkan hubungan kedua jenjang dalam riwayat pendidikan yang bersangkutan. Penafsiran yang menghapus syarat materiil dalam undang-undang akan menempatkan PKPU melampaui tingkat kewenangannya. Dugaan bahwa pengecualian dibentuk untuk menguntungkan calon tertentu berkedudukan sebagai dalil para Pemohon. Pertimbangan [3.5] berpusat pada surat penyetaraan dan verifikasi KPU. Amar terbatas pada penerimaan permohonan. Pengujian keberlakuan Pasal 18 ayat (3) terhadap UU Pemilu menjadi kewenangan MA berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 25
Untuk menilai penerbitan surat pada 2019, MK menggunakan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut “Permendikbud 29/2014”, yang menyatakan:
“Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.”
Dalam uraian MK, standar layanan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33/MPK.D/KS/2018 mencakup dokumen hasil belajar sesuai jenjang atau surat keterangan yang menunjukkan tamat belajar. Karena itu, dokumen perlu diuji menurut kemampuannya membuktikan bahwa suatu jenjang telah ditamatkan. 26
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, selanjutnya disebut “Permendikbudristek 58/2024”, mulai berlaku pada 9 Oktober 2024 dan mencabut Permendikbud 29/2014. Ketentuan peralihannya mengenai fotokopi tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Permendikbudristek 58/2024, yang menyatakan:
“Fotokopi atas Ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024/2025 disahkan oleh Satuan Pendidikan yang menerbitkan.”
Penggunaan aturan 2014 oleh MK berkenaan dengan hukum yang berlaku ketika dokumen diterbitkan pada 2019. Verifikasi pencalonan pada 2023 dan hukum acara persidangan pada 2026 diperiksa menurut aturan yang relevan pada saat masing-masing tindakan dilakukan. 27
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diajukan sebagai Bukti P-102, T-33, dan PT-4 merupakan satu dokumen. Tiga pihak mengajukan salinannya. Surat tersebut berbeda dari Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tentang Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerangkan bahwa surat penyetaraan 6 Agustus 2019 diterbitkan berdasarkan penilaian lama studi, hasil belajar, dan padanan kurikulum. Berkas yang diterangkan mencakup dokumen hasil belajar dari Singapura serta certificate of attendance, catatan nilai, dan dokumen pendaftaran studi dari Australia. Menurut keterangan kementerian, berkas permohonan penyetaraan belum memuat ijazah atau dokumen sejenis sebagai bukti tamat pada jenjang yang dipersoalkan. Dalam pertimbangan [3.6] Putusan MK 01/2026, Mahkamah menjelaskan hasil penilaiannya terhadap bukti dalam persidangan sebagai berikut:
“tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan”
Penilaian tersebut berkaitan dengan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma yang dapat menjadi dasar penyetaraan ijazah jenjang menengah. 28
Pembedaan itu substantif. Sertifikat kehadiran menunjukkan keikutsertaan. Transkrip dan keterangan nilai dapat menerangkan mata pelajaran dan capaian belajar. Nilai pembuktiannya tentang penamatan bergantung pada isi serta konfirmasi dari lembaga yang berwenang. Penilaian bahwa pengetahuan seseorang setara dengan pengetahuan lulusan belum membuktikan fakta kelulusan formal. Temuan MK terbatas pada berkas dan persidangan yang diperiksanya. Tuduhan pemalsuan, kesengajaan, atau ketiadaan dokumen pada semua arsip memerlukan bukti lain tentang perbuatan, sumber dokumen, dan ruang penelusuran. 29
Periksa kekuatan keterangan instansi dan verifikasi KPU
Atase pendidikan Singapura menyampaikan hasil penelusuran arsip pada perwakilan Indonesia dan menjelaskan bahwa belum ada komunikasi langsung dengan sekolah yang disebut. Atase pendidikan Australia menerangkan praktik penerbitan tanda lulus dan hasil penelusuran di perwakilan Indonesia. Tidak adanya berkas pada perwakilan diplomatik tidak membuktikan keadaan semua arsip sekolah. Bawaslu menyatakan tidak menerima laporan atau menemukan pelanggaran terkait syarat pendidikan tersebut selama tahapan Pemilu 2024, sekaligus menjelaskan adanya keterbatasan akses terhadap dokumen pencalonan. Karena ruang pengawasannya terbatas, keterangan itu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh dokumen pendukung pernah diuji secara faktual. 30
KPU mengandalkan surat dari instansi yang berwenang dan menerangkan bahwa penerbitnya tidak menimbulkan keraguan yang memicu klarifikasi. Praduga keabsahan memungkinkan suatu produk administrasi tetap berlaku sebelum dibatalkan melalui kewenangan yang sah. Ruang lingkup verifikasi dokumen menurut Pasal 42 ayat (1) PKPU 19/2023 antara lain mencakup:
“kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon”
Pasal 42 ayat (2) PKPU 19/2023, pada bagian mengenai pemicu verifikasi lebih lanjut, menyatakan:
“Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon, KPU dapat melakukan klarifikasi”
Klarifikasi dapat ditujukan kepada pengusul atau instansi yang berwenang. MK mencatat bahwa rezim Pilpres saat itu belum mengatur tahap verifikasi faktual tersendiri. Pada akhir [3.5], MK menyebut bahwa proses penerbitan surat secara prosedural telah memenuhi ketentuan yang digunakan, lalu menilai bahwa isi surat itu menyetarakan pengetahuan. Untuk memperkuat verifikasi, MK memberi perhatian pada kecermatan dan keterukuran alasan klarifikasi. Perbedaan judul dan isi dokumen, ketidakjelasan penerbit atau legalisasi, serta ketidaksesuaian jenjang adalah contoh pemicu objektif yang dapat digunakan untuk merumuskan standar klarifikasi berdasarkan prinsip kecermatan. 31
Pasal 36 dan Pasal 37 UU MK mengatur jenis alat bukti serta penilaiannya dengan memperhatikan persesuaian antarbukti. Pasal 45 ayat (1) UU MK mengaitkan putusan dengan UUD NRI Tahun 1945, alat bukti, dan keyakinan hakim. Persyaratan minimum ditentukan Pasal 45 ayat (2) UU MK, yang menyatakan:
“Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.”
Rumusan itu dikenakan pada amar pengabulan. Tiga salinan surat penyetaraan tetap berasal dari satu dokumen. Dalil cacat perlu ditopang bukti spesifik, dan nilai pembuktian dokumen perlu diuji dengan keterangan pemegang arsip serta bukti yang berlawanan. 32
Pasal 38 huruf e dan Pasal 44 PMK 4/2023 memungkinkan MK mendengar pihak lain yang dipandang perlu. Risalah sidang 2 Oktober 2026 merekam pertanyaan majelis dan jawaban pemberi keterangan, termasuk mengenai terminologi surat dan jangkauan penelusuran arsip perwakilan Indonesia. Bagian [2.9] putusan merangkum keterangan tersebut, [2.10] mencatat penerimaan keterangan tertulis amicus curiae, dan [2.11] merujuk Berita Acara Persidangan. Eksaminasi ini menggunakan salinan putusan dan risalah yang tersedia untuk umum. Bukti asli, seluruh naskah amicus curiae, dan Berita Acara Persidangan hanya dijangkau sejauh disebut dalam bahan tersebut. Standar yang sama berlaku bagi calon mana pun. Nilai bukti mengikuti penerbit, isi, dan hubungannya dengan syarat hukum, dengan kesempatan yang patut bagi pihak yang berkepentingan untuk menanggapinya. 33
Kedudukan Hukum sebagai Dasar Amar
Amar memuat hasil operatif putusan. Holding adalah jawaban pengadilan atas isu yang diselesaikannya. Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menopang jawaban itu, sedangkan obiter dictum adalah pernyataan yang melampaui alasan yang diperlukan untuk menyelesaikan isu. Temuan fakta dapat menjadi premis bagi suatu ratio decidendi, dan satu paragraf pertimbangan dapat memuat alasan dengan fungsi berbeda. 34
Fakta material bagi amar akhir ialah kapasitas para Pemohon sebagai perkumpulan, partai politik, dan perseorangan warga negara. Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK merumuskan kategori pemohon PHPU Presiden sebagai berikut:
“pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”
Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 menyatakan:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.”
Rumusan itu sejalan dengan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu. Menurut [3.7.2] serta [4.3] dan [4.4] Putusan MK 01/2026, para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Akibat hukumnya ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UU MK, yang menyatakan:
“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”
Rangkaian fakta, norma, dan penerapan ini merupakan alasan penentu amar akhir. 35
Hak pengusulan diatur oleh Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”
Hak pengusulan partai berlaku pada tahap pencalonan. Kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU Presiden diberikan kepada pasangan calon. Kepentingan pemilih dan pemantau terhadap integritas pemilu tetap dapat disalurkan melalui mekanisme yang menyediakan kedudukan hukum bagi mereka. Dalam perkara ini, MK mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara (Militan GBRN) karena keadaan khusus yang didalilkan. Pada [3.7.2], MK juga menyatakan perkumpulan itu tidak memenuhi kualifikasi Pihak Terkait menurut Pasal 3 ayat (3) PMK 4/2023. Penilaian atas perkumpulan menjawab kapasitasnya sendiri. Ketiadaan kedudukan hukum para Pemohon sudah mencukupi bagi amar tidak dapat diterima. Amar penolakan pokok menurut Pasal 77 ayat (4) UU MK menjawab apakah permohonan beralasan. Amar pengabulan menurut ayat (2) dan ayat (3) memberi pemulihan yang diatur hukum acara. 36
Pada [3.1.2]–[3.1.4], alasan yang diperlukan untuk menolak eksepsi kewenangan adalah hubungan yang dapat diperiksa antara dalil pencalonan dan keputusan penetapan hasil. Pernyataan yang lebih luas tentang peran MK sebagai pelindung demokrasi memberi arah penafsiran. Bagian itu mempunyai bobot persuasif sejauh dibaca dalam kerangka kewenangan yang diberikan konstitusi. Pada [3.5]–[3.7.1], penilaian atas bukti kelulusan diperlukan untuk menjelaskan mengapa MK menolak eksepsi tenggang dalam perkara ini. Kedudukan hukum tetap menjadi dasar yang cukup bagi amar akhir. Sementara itu, anjuran verifikasi yang lebih berlapis memberi panduan persuasif bagi penyelenggara, dan pertimbangan tentang pelantikan menjelaskan batas pemulihan. 37
Uji hasilnya jika satu fakta material berubah
Uji pembalikan yang dikaitkan dengan Eugene Wambaugh menanyakan apakah hasil atas suatu isu berubah bila proposisi yang diuji dibalik. Arthur L. Goodhart mengarahkan perhatian pada fakta yang dianggap material oleh pengadilan serta keputusan yang dibangun atas fakta itu. Keduanya dipakai sebagai alat baca. Tujuan pembentuk norma (ratio legis) membantu menjelaskan singkatnya tenggat untuk memastikan hasil segera berkepastian. Koherensi antarnorma (ratio iuris) membantu menjelaskan mengapa perlindungan hak politik berjalan bersama pembagian kewenangan. Kedua pertimbangan itu tetap perlu dihubungkan dengan fakta material sebelum dipakai sebagai alasan putusan. Jika bukti penamatan pendidikan memadai dan keadaan khusus yang ditemukan MK gugur, alasan yang dinyatakan bagi penyimpangan tenggang kehilangan premisnya. Jika permohonan diajukan tepat waktu, pengecualian itu tidak diperlukan sejak awal. Pada kedua skenario, selama identitas pemohon sama, hasil mengenai kedudukan hukum tetap sama. 38
Jika pemohonnya pasangan calon yang memenuhi persyaratan lain, dasar amar tidak dapat diterima pada [3.7.2] hilang. Dalam keadaan itu [3.6] memberi alasan kuat untuk tetap menutup diskualifikasi dari jabatan dan pembatalan pelantikan melalui PHPU. Ada pembacaan yang lebih luas bahwa perkara itu secara substantif berada di luar rezim PHPU sehingga penghalangnya berdiri sendiri. Namun, [4.1] menerima kewenangan dan [4.3]–[4.4] serta amar menempatkan kedudukan hukum sebagai alasan yang menentukan hasil. Karena itu, [3.6] paling kuat dibaca sebagai alasan pembatas pemulihan dalam konfigurasi tersebut. Putusan ini belum menetapkan amar yang harus dijatuhkan terhadap pasangan calon dengan objek atau petitum berbeda. 39
Paragraf [3.8] dan [4.5] menerangkan bahwa eksepsi lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Amar dalam eksepsi angka 1 menyatakan:
“Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum”
Amar dalam eksepsi angka 2 menyatakan:
“Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.”
Secara sistematis, rumusan umum pada angka 2 menyelesaikan eksepsi yang tersisa pada tingkat amar, termasuk yang secara eksplisit dinilai tidak beralasan. Rumusan itu belum menunjukkan bahwa MK telah memutus semua unsur ne bis in idem. Pada [3.2] MK mencatat bahwa soal syarat pendidikan tersebut belum didalilkan oleh pemohon dalam dua perkara 2024. Bagian penutup salinan 2026 tidak memuat pendapat berbeda (dissenting opinion) atau persetujuan dengan alasan tersendiri (concurring opinion). Pendapat berbeda Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat terdapat dalam putusan PHPU Presiden Tahun 2024. 40
Saat berlakunya finalitas ditetapkan dalam Pasal 47 UU MK, yang menyatakan:
“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”
Daya operatif amar mengikuti perkara dan objeknya. Pejabat yang berwenang wajib menindaklanjuti perintah yang dijatuhkan sesuai hukum acara. Alasan penentu memiliki bobot interpretatif pada perkara dengan fakta dan norma sebanding. Pertimbangan tambahan dapat digunakan secara persuasif sesuai mutu alasan dan kecocokannya dengan objek baru. Istilah stare decisis membantu menerangkan teknik membaca preseden. Daya ikat dalam hukum Indonesia ditentukan oleh sumber kewenangan, jenis putusan, dan akibat hukum yang diberikan oleh norma. Istilah erga omnes atau inter partes baru berguna apabila pembaca mengetahui apakah akibat yang dibicarakan menyangkut pengujian norma, penetapan hasil tertentu, atau penggunaan pertimbangan dalam perkara lain. 41
Relevansi Putusan Pembanding
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 diajukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya menggugat penetapan hasil serta antara lain mempersoalkan pencalonan yang berkaitan dengan syarat usia, tindakan penyelenggara, dan dugaan pelanggaran yang dinilai memengaruhi hasil. Keduanya berakhir dengan penolakan pokok permohonan pada 22 April 2024. Pada 2026 terdapat irisan pada keputusan penetapan hasil, tetapi kapasitas para pengaju dan dasar faktual utamanya berbeda. Untuk mengajukan keberatan ne bis in idem, kesamaan objek harus diperiksa bersama identitas serta kapasitas pihak dan dasar sengketa. Sebuah fakta lama yang baru dikemukakan, penemuan baru atas fakta lama, dan isu yang belum pernah diputus mempunyai arti berbeda. Perkara bernomor baru yang diperiksa pada 2026 tidak membatalkan atau membuka kembali dua amar 2024. Tidak ada dasar tekstual untuk menyebut putusan 2026 sebagai overruling terhadap keduanya. 42
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua memberi analogi terbatas. MK menyimpangi tenggat pilkada ketika persoalan kewarganegaraan calon terpilih diperiksa sesudah penetapan tetapi sebelum pelantikan. Pemohonnya ialah pasangan calon nomor urut 3. MK membedakan status mereka sebagai peserta dari ambang selisih suara yang penerapannya disimpangi dalam perkara itu. Pada pokok perkara, MK mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Sebaliknya, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan yang sama, MK mengabulkan eksepsi kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Perbandingan ini menunjukkan mengapa keadaan khusus yang membenarkan penyimpangan suatu syarat acara harus diuji per syarat dan per perkara. 43
Bandingkan Sekadau, pengujian undang-undang, dan Konstitusi Kenya
Sekadau menguji batas analogi pascapelantikan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, ada perkara yang diajukan sebelum pelantikan dan rangkaian pengangkatan terjadi saat sengketa pascapenghitungan ulang masih diperiksa. MK menolak permohonan pokok sekaligus membatalkan pelantikan dan rangkaian tindakan administratif tertentu yang dinilainya prematur, lalu mempertahankan hasil penghitungan ulang. Rangkaian itu berbeda dari permohonan tahun 2026 terhadap pelantikan MPR yang sudah terjadi hampir dua tahun sebelum permohonan masuk. Karena itu, kaidah bahwa setiap pelantikan menutup semua pemulihan akan terlalu luas, sama halnya dengan menarik kewenangan membatalkan pelantikan Wakil Presiden dari contoh pilkada tersebut. 44
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PUU-XXIII/2025, diucapkan 19 Januari 2026, menangani pengujian Pasal 169 huruf r. MK menyatakan permohonannya tidak dapat diterima karena posita dan petitumnya kabur. Perkara Nomor 400/PUU-XXIV/2026 kemudian kembali menguji norma syarat pendidikan, dengan permintaan pemaknaan yang mencakup verifikasi faktual. Sampai batas telaah 15 November 2026, sumber resmi mencatat pemeriksaan pendahuluan pada 4 November dan menjadwalkan perbaikan pada 17 November. Agenda itu belum merupakan putusan. Perkara pengujian undang-undang menguji norma terhadap UUD, sedangkan PHPU menilai perselisihan penetapan hasil pada pemilu tertentu. 45
Konstitusi Kenya memberi a person akses untuk menggugat terpilihnya Presiden di Supreme Court dalam tujuh hari setelah deklarasi hasil. Pasal 140 mengatur putusan final dalam 14 hari sejak permohonan diajukan dan pemilihan baru dalam 60 hari bila pemilihan dinyatakan tidak sah. Pasal 145 dan Pasal 150 mengatur pemberhentian dalam masa jabatan melalui lembaga legislatif, termasuk penerapan mekanisme itu pada Wakil Presiden dengan penyesuaian. Perbedaan subjek dan pemicu tenggat menunjukkan bahwa desain akses dan stabilitas hasil dapat diatur secara terpisah. Di Indonesia, jawabannya tetap mengikuti UUD, UU MK, dan UU Pemilu. 46
Inna Linsa, Vidya Virmala Sari, dan Yazwardi melihat ketegangan antara pemeriksaan substantif dan penegakan syarat acara. Mereka mengusulkan antara lain pemulihan deklaratif dan penataan prosedur. Keberatan tentang ambang pemeriksaan layak diterima karena putusan tidak memberi ukuran pengecualian yang teruji sejak awal. Namun, pendapat bahwa amar deklaratif tersedia dalam perkara ini memerlukan dasar tambahan. Pasal 53 ayat (2) PMK 4/2023 memberi ruang penambahan amar, tetapi ruang itu tetap bekerja dalam kompetensi PHPU dan harus dibaca bersama akibat ketiadaan kedudukan hukum. Pembacaan yang lebih kuat membedakan, pada tingkat setiap isu, alasan yang menentukan amar dari alasan yang dapat dinilai oleh forum lain berdasarkan kewenangannya. Teks Pasal 475 bahkan mengatur kedudukan pemohon dan tenggang dalam ayat yang sama. Perbedaan fungsi kedua syarat membantu menjelaskan perlakuan yang berbeda, sementara alasan untuk menyimpangi tenggang tetap harus dapat dibenarkan secara mandiri. Pembacaan bahwa MK bermaksud meneruskan perkara ke forum lain hanya didukung sejauh [3.6] menunjukkan adanya batas kompetensi. Rujukan itu tidak memberi mandat baru kepada forum lain. Rangkaian beberapa perkara dengan jenis dan posita berbeda belum cukup untuk menarik kesimpulan empiris tentang keberpihakan atau pola putusan secara umum. 47
Akibat Hukum Putusan Kasasi atas Surat Penyetaraan
Pada , MA mengabulkan kasasi H.M. Subhan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, selanjutnya disebut “Putusan MA 742/2026”. MA membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026. Dalam amar mengadili sendiri, MA menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima, mengabulkan gugatan, dan menyatakan batal Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Amar angka 3 dalam pokok perkara menyatakan:
“Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019”
Menurut keterangan resmi kementerian koordinator, pencabutan dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 11 November 2026. Akibat administratif terhadap surat penyetaraan jenjang menengah tersebut bersumber dari amar kasasi dan keputusan pelaksanaannya. 49
Pertimbangan butir 3 dan 4 Putusan MA 742/2026 memperlakukan Putusan MK 01/2026 sebagai fakta hukum baru yang diketahui umum (notoire feiten) ketika menilai eksepsi kedaluwarsa dan kurang pihak. Salinan MA menyebut 5 Oktober 2026. Salinan resmi MK membedakan tanggal musyawarah pada 5 Oktober dari pengucapan pada 6 Oktober, yang menentukan saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 47 UU MK. Setelah menilai dasar penerbitan surat tersebut, MA dalam pertimbangan butir 6 menggunakan penilaian sebagai berikut:
“melanggar asas kecermatan formal”
Pertimbangan itu perlu dibaca bersama [3.5] Putusan MK 01/2026, yang menyebut proses penerbitan memenuhi ketentuan secara prosedural dan menilai isi surat sebagai penyetaraan pengetahuan. Perbedaan objek dan standar penilaian menerangkan mengapa MA dapat memberi akibat langsung terhadap surat melalui amarnya sendiri. Amar PHPU tetap berlaku menurut objek dan hasilnya, sedangkan jabatan Wakil Presiden tunduk pada hukum ketatanegaraan. 50
Kedudukan hukum juga mengikuti objeknya. H.M. Subhan merupakan Pemohon X dalam PHPU dan penggugat atas surat penyetaraan dalam perkara tata usaha negara. Dalam butir 1 dan 2 pertimbangan kasasi, MA mengaitkan ruang korektif peradilan serta kepentingan menggugat dengan objek konkret yang dinilainya dan hak memilih serta dipilih. Kualifikasi pasangan calon tetap menjadi ukuran kedudukan hukum dalam PHPU Presiden. 51
Tenggang gugat diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, selanjutnya disebut “UU Peratun”, yang menyatakan:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”
Kepentingan yang dirugikan menjadi dasar penilaian kedudukan hukum menurut Pasal 53 UU Peratun. Dalam perkara lain, penerapan kedua ketentuan itu memerlukan pemeriksaan hubungan penggugat dengan keputusan, kewajiban menempuh upaya administratif, dan saat tenggang mulai berjalan. 52
Dalam perkara lain atas surat yang sama, PTUN Jakarta diberitakan menyatakan gugatan Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT gugur pada 12 November 2026 setelah objeknya dicabut. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa bentuk dan waktu pemulihan mengikuti status keputusan yang digugat dan hukum acara forum masing-masing. 53
Penggunaan pertimbangan MK dalam perkara lain perlu diuji menurut hubungannya dengan unsur yang diperiksa, ketersediaan dokumen sumber, dan kesempatan pihak yang terdampak untuk menanggapinya. Keberadaan putusan yang dapat diketahui umum dan pembuktian fakta historis yang dibahas di dalamnya perlu dinilai secara tersendiri. Kajian tersendiri atas Putusan MA 742/2026 akan membahas dasar kewenangan korektif peradilan tata usaha negara, pertimbangan terhadap tenggang gugat, dan penerapan asas kecermatan. 54
Periksa jalur etik dan batasnya
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berwenang menilai perilaku hakim dalam kerangka kode etik. PMK Nomor 11 Tahun 2024 mengatur susunan majelis, termasuk keadaan ketika seluruh hakim konstitusi dilaporkan. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/MKMK/L/10/2026 menjelaskan pada [4.4] bahwa Ridwan Mansyur, salah satu hakim terlapor, tetap mengisi unsur hakim berdasarkan penetapan rapat permusyawaratan untuk keadaan seluruh hakim dilaporkan. MKMK menolak laporan itu pada 5 November 2026. Putusan yang dibacakan pada hari itu dalam laporan terkait mencakup Nomor 06, 08, dan 09, yang menolak laporan, serta Nomor 07, yang menyatakan laporan tidak dapat diterima. Register juga mencatat persidangan laporan Nomor 11. Hingga batas telaah, putusannya belum ditemukan pada halaman putusan MKMK yang diperiksa. Pertanyaan tentang konflik kepentingan harus dihubungkan dengan orang, perkara, fakta kepentingan, dan norma yang berlaku, termasuk Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman. Status pelaporan dan akibat etik harus dibaca menurut putusan masing-masing. Jalur etik tidak berfungsi sebagai banding atas putusan PHPU. 55
Pemberhentian dan Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Saat Putusan MK 01/2026 diucapkan, Gibran telah menjabat sebagai Wakil Presiden. Pada [3.6], MK mengaitkan pelantikan dengan berakhirnya status calon dan menyatakan diskualifikasi atau pembatalan statusnya sebagai Wakil Presiden tidak dapat diberikan dalam perkara itu. Pertimbangan tersebut menetapkan batas pemulihan yang diminta dalam PHPU. Sah atau tidaknya tindakan administrasi sebelum pelantikan mengikuti penilaian tersendiri oleh forum yang berwenang. Rujukan Mahkamah kepada lembaga yang berwenang menurut UUD NRI Tahun 1945 muncul dalam pertimbangan. Amar menyelesaikan perkara penerimaan permohonan. Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyediakan mekanisme untuk menilai dasar pemberhentian dalam masa jabatan. 56
Dasar pemberhentian dirumuskan dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat kepada undang-undang. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, selanjutnya disebut “PMK 21/2009”, mengaitkan syarat jabatan dengan Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terkait. 57
Cacat sejak pencalonan dapat relevan apabila syarat yang dipersoalkan masih berlaku bagi pejabat saat penilaian dan fakta yang terbukti memengaruhi keterpenuhannya. Persoalan itu harus dinilai dalam perkara pendapat DPR yang memenuhi Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Pembatalan surat penyetaraan menyediakan fakta hukum yang relevan untuk dinilai dalam kerangka tersebut. Putusan MK 01/2026 menyelesaikan PHPU Presiden dengan objek dan syarat penerimaan yang telah diuraikan. 58
Telusuri prosedur pemberhentian dalam masa jabatan
DPR membentuk pendapat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Permintaan kepada MK hanya dapat diajukan dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota DPR yang hadir, dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul. MPR bersidang paling lambat 30 hari sejak usul diterima. Keputusan pemberhentian memerlukan kehadiran sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR dan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir, setelah Presiden atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Warga dapat menyampaikan aspirasi kepada DPR. Pemicu pemeriksaan konstitusional tetap permintaan DPR sesuai Pasal 7B. 59
Kenyataannya, pada Gibran menyampaikan pernyataan berhenti atas permintaan sendiri kepada Presiden dan pimpinan MPR. Ketua MPR menyatakan jabatan kosong sejak pernyataan berhenti itu, dan Sekretariat Negara mengonfirmasi penerimaan surat oleh Presiden. Rapat paripurna DPR untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat yang dijadwalkan pada hari itu dibatalkan, sebagaimana diberitakan berdasarkan surat pembatalan dan konfirmasi anggota DPR. Pemicu pengisian jabatan dalam peristiwa ini adalah kekosongan setelah pernyataan berhenti. Putusan PHPU tidak memicu hitungan 60 hari, dan tindakan MPR mengisi kekosongan tidak memerlukan putusan pemberhentian untuk peristiwa berhenti tersebut. 60
Pengisian jabatan setelah kekosongan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, selanjutnya disebut “UU MD3”, dan Pasal 136 ayat (1) Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut “Tata Tertib MPR”, mengatur pengusulan dua calon beserta kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang. Pasal 137 Tata Tertib MPR menugaskan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen calon. Calon terpilih ditetapkan dengan Ketetapan MPR dan dilantik menurut tata tertib. Hingga , MPR menjadwalkan sidang pengisian jabatan untuk . 61
Implikasi bagi Perkara Mendatang
Bagi peserta pemilu yang mempersoalkan syarat calon pada saat tahapan berjalan, objek pertama yang perlu diidentifikasi ialah keputusan pencalonan, tanggal penetapannya, dan kedudukan pemohon pada forum yang berwenang. Bukti paling langsung biasanya berasal dari penerbit dokumen atau arsip keputusan verifikasi. Catatan yang menunjukkan kapan bukti diminta, diterima, atau ditolak memperjelas apakah persoalan masih dapat diselesaikan sebelum penetapan hasil. Jika yang dipersoalkan adalah aturan yang berlaku umum, uji peraturan di bawah undang-undang di MA atau pengujian undang-undang di MK memiliki objek, kedudukan hukum, dan akibat tersendiri. Jika yang dipersoalkan adalah produk instansi pendidikan, dasar gugatan TUN perlu dibangun dari objek dan kepentingan hukum yang konkret, dengan menilai upaya administratif, tenggang, dan apakah masih ada pemulihan yang dapat dijalankan. 62
Putusan MK 01/2026 menunjukkan bahwa MK dapat menilai persoalan pencalonan yang mempunyai hubungan material dengan penetapan hasil dan menguji apakah dokumen yang diajukan membuktikan tamat pendidikan. Dalam perkara ini, temuan mengenai bukti menjelaskan perlakuan atas tenggang pengajuan, sedangkan ketiadaan kedudukan hukum menentukan amar tidak dapat diterima. Penggunaannya dalam perkara mendatang bergantung pada hubungan dalil dengan hasil, kekuatan bukti, tahap sengketa, kualifikasi pemohon, dan jenis pemulihan yang dapat diberikan. Pembatalan surat penyetaraan dalam perkara kasasi dan pengisian jabatan setelah pernyataan berhenti mengikuti objek, prosedur, dan dasar hukum masing-masing. 63
Catatan kaki
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), bagian 4 dan bagian 5, 377–378, serta penutup, 379–380. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.1.2]–[3.1.4], 358–362, [3.5]–[3.7.2], 366–377, dan [4.1]–[4.4], 377–378. Salinan resmi. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026), amar kasasi dan amar mengadili sendiri, 6–7. Direktori resmi dan unduhan salinan. Berita/Artikel. Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Keterangan Pers Presiden terkait Pengunduran Diri Wakil Presiden,” 12 November 2026. Keterangan resmi Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “MPR RI Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden,” 12 November 2026. Keterangan resmi MPR. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [1.1]–[1.2], 1–6, [2.1], 70–71, [3.1], 357–358, [3.3], 363–365, [3.5], 366–368, dan bagian 5, 378. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [2.3], 233–235, dan [3.5], 370–371. Salinan resmi. Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, 13 November 2023. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, 14 November 2023. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, 20 Maret 2024, diktum penetapan. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, 24 April 2024, konsiderans huruf a, c, dan d serta diktum penetapan. Naskah peraturan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Berita Acara Nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024 (24 April 2024), 1, lampiran yang diperiksa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.6], 375–376. Salinan resmi. Berita/Artikel. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “MPR Gelar Sidang Paripurna Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI Masa Jabatan 2024–2029,” 20 Oktober 2024. Keterangan resmi MPR. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [2.1], 6 dan 70–71, [3.3], 364–365, serta penutup, 379–380. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (21 September 2026), 14–16. Risalah resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Detail Proses dan Dokumen Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026,” SIPPI, diakses 15 November 2026. Register perkara. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) dan (2) serta Pasal 24C ayat (1) dan (2). Naskah UUD. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 74–78. Naskah undang-undang. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Buku. Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999–2002, buku VI, Kekuasaan Kehakiman, ed. revisi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 588–589. Buku VI. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 473 ayat (3) dan Pasal 475 ayat (2). Naskah peraturan. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 74 ayat (2) huruf b. Naskah undang-undang. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [2.3], 149–151, dan [3.1.3]–[3.1.4], 359–362. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (22 April 2024), [3.1.1], 862–864. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (22 April 2024), [3.2.1], 1572–1575. Salinan resmi. Pembagian forum dalam kedua putusan 2024 termuat pada penunjuk masing-masing. Putusan 2026 merujuk [3.2.1] secara bersama-sama. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1). Naskah UUD. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1). Naskah peraturan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.1.2]–[3.1.4], 358–362, dan [3.6], 375–376. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 466, Pasal 467 ayat (2) dan (4), Pasal 468–471, Pasal 473, dan Pasal 475. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, ketentuan pemohon, objek, dan pengajuan permohonan. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 454 ayat (3) dan (6), Pasal 456–458, Pasal 460–465, dan Pasal 476–487. Naskah peraturan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.1.3], 359–361. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 475 ayat (1). Naskah peraturan. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 74 ayat (3). Naskah undang-undang. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023 (25 Mei 2023), [3.11] dan amar angka 2, 71–73 dan 76. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 7 ayat (2) dan (3). Naskah peraturan. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal I. Naskah peraturan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.7.1], 376–377. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.2], 362–363, [3.6]–[3.7.1], 375–377, dan [4.2], 378. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1). Naskah peraturan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.1.4], 361–362, dan [3.7.1], 376–377. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026), riwayat putusan tingkat pertama dan banding, 2, serta amar, 6. Direktori resmi dan unduhan salinan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT (12 Agustus 2026), amar banding. Direktori Putusan MA. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.2], 362–363, dan [3.7.1], 376–377. Salinan resmi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1). Naskah UUD. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.2], 362–363, dan [3.7.1], 376–377. Salinan resmi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1). Naskah UUD. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan pada Tahun 2026, konsiderans huruf a–d, Pasal 1–6, dan Lampiran angka 1 serta 13–16. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 86. Naskah undang-undang. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.1.4], 361–362. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 78 huruf a. Naskah undang-undang. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 50. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan pada Tahun 2026, Lampiran angka 1 dan 15. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 475 ayat (3). Naskah peraturan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [2.1], 6, dan penutup, 379. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023 (25 Mei 2023), [3.12] dan amar, 73–76. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 283/PUU-XXIV/2026 (16 September 2026), [3.6]–[3.7] serta bagian 4 dan bagian 5, 80–83. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), bagian 3 dan penutup, 357–377 dan 379. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 18 ayat (1) huruf m dan ayat (3) serta Pasal 42. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal I. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [2.1], bagian dalil Pasal 18 ayat (3), [3.3]–[3.5], 363–375, dan amar, 378. Salinan resmi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1). Naskah UUD. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 1 angka 7. Naskah peraturan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.5], 371–373, termasuk uraian Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33/MPK.D/KS/2018. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pasal 24–26, diundangkan 9 Oktober 2024. Naskah peraturan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.5], 371–373. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [2.9], 337–356, [3.3], 364, dan [3.5], 369–373. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.5]–[3.6], khususnya 372–376. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.5]–[3.6], khususnya 372–376. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [2.7]–[2.9], 322–356, dan [3.5], 367–370. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (2 Oktober 2026), 6–20. Risalah resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.5], 373–375. Salinan resmi. Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 42 ayat (1) dan (2). Naskah peraturan. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah, Pasal 10 ayat (1) huruf d beserta penjelasannya. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 45 ayat (1) dan (2). Naskah undang-undang. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.5], khususnya 371–375. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 38 huruf e dan Pasal 44. Naskah peraturan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [2.9]–[2.11], 337–357. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (2 Oktober 2026), 13–20 dan 27–30. Risalah resmi. Kembali ke teks
Buku. Eugene Wambaugh, The Study of Cases: A Course of Instruction in Reading and Stating Reported Cases, Composing Head-Notes and Briefs, Criticising and Comparing Authorities, and Compiling Digests, ed. ke-2 (Boston: Little, Brown, and Company, 1894), 17–18. Katalog Columbia Law School. Jurnal. Arthur L. Goodhart, “Determining the Ratio Decidendi of a Case,” The Yale Law Journal 40, no. 2 (1930): 169–171, 182–183. Naskah artikel. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.7.2], 377, serta [4.3]–[4.4] dan amar, 378. Salinan resmi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 74 ayat (1) huruf b dan Pasal 77 ayat (1). Naskah undang-undang. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 475 ayat (1). Naskah peraturan. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) huruf a. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2). Naskah UUD. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.7.2], 377, dan [4.3]–[4.4], 378. Salinan resmi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 77. Naskah undang-undang. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 3 ayat (1) dan (3) serta Pasal 53. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.1.2]–[3.1.4], 358–362, [3.5]–[3.7.2], 366–377, dan [4.1]–[4.4], 377–378. Salinan resmi. Kembali ke teks
Buku. Eugene Wambaugh, The Study of Cases: A Course of Instruction in Reading and Stating Reported Cases, Composing Head-Notes and Briefs, Criticising and Comparing Authorities, and Compiling Digests, ed. ke-2 (Boston: Little, Brown, and Company, 1894), 17–18. Katalog Columbia Law School. Jurnal. Arthur L. Goodhart, “Determining the Ratio Decidendi of a Case,” The Yale Law Journal 40, no. 2 (1930): 169–171, 182–183. Naskah artikel. Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.1.2]–[3.1.4], 358–362, [3.5]–[3.7.2], 366–377, dan [4.1]–[4.4], 377–378. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.1.2]–[3.1.4], 358–362, [3.5]–[3.7.2], 366–377, dan [4.1]–[4.4], 377–378. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [2.5], 287–296, [3.2], 362–363, [3.8], 377, [4.5] dan amar, 378, serta penutup, 379–380. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (22 April 2024), bagian 6, 1011 dan seterusnya. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (22 April 2024), bagian 6, 1688 dan seterusnya. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1). Naskah UUD. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 47, Pasal 56–57, dan Pasal 77. Naskah undang-undang. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 475 ayat (4). Naskah peraturan. Jurnal. Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman, “Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 20, no. 1 (2023): 78–80, 95–96. DOI artikel. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (22 April 2024), identitas Pemohon, [3.1.1]–[3.1.3], 862–867, dan amar, 1010. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (22 April 2024), identitas Pemohon, [3.2.1]–[3.2.3], 1572–1578, dan amar, 1688. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.1.3] dan [3.2], 359–363. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [2.5], 287–296, [3.2], 362–363, [3.8], 377, [4.5] dan amar, 378, serta penutup, 379–380. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (22 April 2024), bagian 6, 1011 dan seterusnya. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (22 April 2024), bagian 6, 1688 dan seterusnya. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (15 April 2021), [3.7]–[3.13], 153–158, [3.22], 172–173, dan amar, 174–176. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 (15 April 2021), amar. Register putusan. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 (27 Mei 2021), [3.6]–[3.9], 57–60, [3.13]–[3.15], 62–71, dan amar, 73–75. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PUU-XXIII/2025 (19 Januari 2026), [3.3.4]–[3.4], 28, dan amar, 29. Salinan resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 400/PUU-XXIV/2026 (4 November 2026), pemeriksaan pendahuluan. Risalah resmi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Detail Proses dan Dokumen Perkara Nomor 400/PUU-XXIV/2026,” SIPPI, diakses 15 November 2026. Register perkara. Kembali ke teks
Bibliografi. Republic of Kenya, Constitution of Kenya (2010, revisi 2022), art. 140(1)–(3), 145, dan 150. Naskah Kenya Law. Kembali ke teks
Jurnal. Inna Linsa, Vidya Virmala Sari, dan Yazwardi, “Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden: Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026,” Yustisi 13, no. 3 (2026): 396–402. Laman jurnal. Bibliografi. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 53 ayat (2). Naskah peraturan. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 475 ayat (1). Naskah peraturan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.6], 375–376, dan [3.7.2], 377. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026), amar kasasi dan amar mengadili sendiri, 6–7. Direktori resmi dan unduhan salinan. Kembali ke teks
Berita/Artikel. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, “Menko Yusril: Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tindak Lanjut Putusan MA, Tidak Ada Lagi Upaya Hukum,” 12 November 2026. Keterangan resmi tentang keputusan pencabutan. Nomor, tanggal, dan pokok keputusan pencabutan dirujuk melalui keterangan resmi tersebut. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026), pertimbangan butir 3–6, 4–5, dan amar, 6–7. Direktori resmi dan unduhan salinan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.5], 374–375, dan penutup, 379. Salinan resmi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 47. Naskah undang-undang. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026), pertimbangan butir 1–2, 3–4. Direktori resmi dan unduhan salinan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [1.1], 2–3, dan [3.7.2], 377. Salinan resmi. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 53 dan Pasal 55. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 dan Pasal 5. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, teks Pasal 55. Salinan pada JDIH Kementerian ESDM. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 97. Naskah peraturan. Berita/Artikel. Danandaya Arya Putra, “Gugatan Suket Gibran di PTUN Gugur, Penggugat Dihukum Bayar Biaya Perkara,” Okezone, 12 November 2026. Baca sumber. CNN Indonesia, “Hakim PTUN Putuskan Gugatan Suket Ijazah SMA Gibran Gugur,” 12 November 2026. Baca sumber. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026), pertimbangan butir 3–6, 4–5, dan amar, 6–7. Direktori resmi dan unduhan salinan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.5], 374–375, dan penutup, 379. Salinan resmi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 47. Naskah undang-undang. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 12. Naskah peraturan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 05/MKMK/L/10/2026 (5 November 2026), [4.4], 20–21, [4.6]–[4.9], 21–32, dan amar, 32. Salinan Putusan 05. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 07/MKMK/L/10/2026 (5 November 2026), [4.5]–[4.7] dan amar, 13–14. Salinan Putusan 07. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” diakses 15 November 2026. Register putusan MKMK. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Jadwal Sidang MKMK,” diakses 15 November 2026. Jadwal sidang. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.6], 375–376, dan amar, 378. Salinan resmi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 7A–7B, Pasal 9, dan Pasal 24C ayat (2). Naskah UUD. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6, Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1)–(7), dan Pasal 24C ayat (2). Naskah UUD. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 80–85. Naskah undang-undang. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 2. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.6], 375–376, dan amar, 378. Salinan resmi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 7A–7B, Pasal 9, dan Pasal 24C ayat (2). Naskah UUD. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6, Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1)–(7), dan Pasal 24C ayat (2). Naskah UUD. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 80–85. Naskah undang-undang. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 2. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6, Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1)–(7), dan Pasal 24C ayat (2). Naskah UUD. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 80–85. Naskah undang-undang. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 2. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Berita/Artikel. Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Keterangan Pers Presiden terkait Pengunduran Diri Wakil Presiden,” 12 November 2026. Keterangan resmi Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “MPR RI Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden,” 12 November 2026. Keterangan resmi MPR. Fath Putra Mulya, “Gibran Resmi Mundur, Rapat Paripurna HMP Batal Digelar,” ANTARA, 12 November 2026. Baca sumber. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, “Menko Yusril: Pengunduran Diri Wakil Presiden Gibran Tidak Memerlukan Persetujuan MPR,” 12 November 2026. Baca sumber. Bibliografi. Republik Indonesia, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 129 dan Pasal 134. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 ayat (2). Naskah UUD. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pasal 46–49. Anotasi resmi. Republik Indonesia, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 134–142, 46–49. Naskah peraturan. Berita/Artikel. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “MPR Akan Selenggarakan Sidang Paripurna untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Wapres pada 2 Desember 2026,” 12 November 2026. Pengumuman resmi MPR. Kembali ke teks
Bibliografi. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1). Naskah UUD. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 51 dan Pasal 74. Naskah undang-undang. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 466–471 dan Pasal 473–475. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 53 dan Pasal 55. Naskah peraturan. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 dan Pasal 5. Naskah peraturan. Kembali ke teks
Bibliografi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026), [3.1.2]–[3.1.4], 358–362, [3.5]–[3.7.2], 366–377, dan [4.1]–[4.4], 377–378. Salinan resmi. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026), amar kasasi dan amar mengadili sendiri, 6–7. Direktori resmi dan unduhan salinan. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 ayat (2). Naskah UUD. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pasal 46–49. Anotasi resmi. Republik Indonesia, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 134–142, 46–49. Naskah peraturan. Berita/Artikel. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “MPR Akan Selenggarakan Sidang Paripurna untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Wapres pada 2 Desember 2026,” 12 November 2026. Pengumuman resmi MPR. Kembali ke teks

