Membedah Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Kasus Pembunuhan Kades Karyamukti Ketapang

Pengantar

Penalaran hukum (legal reasoning) adalah inti dari proses peradilan dan pilar penting bagi tegaknya negara hukum. Dalam setiap putusan yang dijatuhkan, hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang” (la bouche de la loi), tetapi juga sebagai penegak kebenaran materiel yang bertugas menyusun dan menafsirkan realitas peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Proses intelektual ini, yang berujung pada vonis atau putusan, tidak hanya menentukan nasib hukum seorang terdakwa, tetapi juga mencerminkan denyut rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, menelusuri alur penalaran hakim dalam sebuah putusan menjadi hal penting untuk memahami bagaimana hukum dijalankan dan ditegakkan dalam praktik.

Artikel ini menjadikan kasus pembunuhan Kepala Desa Karyamukti, Ketapang, sebagai studi kasus yang relevan dan kompleks untuk dianalisis. Perkara ini menarik bukan semata-mata karena status korban sebagai pejabat publik, melainkan karena kompleksitas pembuktiannya yang melibatkan dinamika kekerasan dalam rumah tangga, pembuktian unsur esensial pembunuhan berencana (met voorbedachten rade), serta pergeseran paradigma penalaran yang kentara antara putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Kasus ini menyediakan kanvas yang kaya untuk menelaah bagaimana hakim pada level yang berbeda menafsirkan fakta, menerapkan norma, dan pada akhirnya, memaknai keadilan.

Secara eksplisit, artikel ini bertujuan untuk:

(1) merekonstruksi alur penalaran (ratio decidendi) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang dan Pengadilan Tinggi Pontianak;

(2) menganalisis secara kritis konsistensi penalaran tersebut dengan doktrin dan asas-asas fundamental hukum pidana; dan

(3) mengevaluasi implikasi putusan ini terhadap perdebatan teoretis antara keadilan formalistik dan keadilan substantif dalam praktik peradilan di Indonesia.

Metodologi yang digunakan adalah analisis yuridis-kualitatif dengan menelaah secara mendalam dokumen putusan pengadilan yang relevan, diperkaya dengan tinjauan terhadap teori hukum, doktrin, dan yurisprudensi terkait.

Duduk Perkara dan Isu Hukum Utama

Latar Belakang Singkat Perkara

Perkara ini bermula dari penemuan jenazah Andriyansyah, seorang Kepala Desa di Karyamukti, di kediamannya pada tanggal 29 November 2024. Terdakwa, Ratnida Alias Nida Binti Asri, yang merupakan istri siri korban, pada awalnya menginformasikan kepada saksi-saksi bahwa korban meninggal dunia akibat bunuh diri dengan cara gantung diri.

Namun, laporan awal ini segera runtuh ketika pihak keluarga korban dan aparat penegak hukum menemukan berbagai kejanggalan pada jenazah dan tempat kejadian perkara (TKP). Penyelidikan yang mendalam akhirnya mengarahkan status tersangka tunggal kepada Terdakwa.

Fakta persidangan mengungkap bahwa latar belakang hubungan antara Terdakwa dan korban diwarnai oleh konflik rumah tangga yang intens dan berkepanjangan. Terdakwa, yang dinikahi secara siri, kerap mengalami kekerasan verbal dari korban yang sering merendahkannya dengan sebutan “barang bekas” dan membanding-bandingkannya dengan istri sah korban.

Puncak dari konflik ini terjadi pada malam sebelum peristiwa pembunuhan, tanggal 28 November 2024, ketika terjadi pertengkaran hebat yang dipicu oleh kecemburuan Terdakwa atas dugaan perselingkuhan korban. Upaya Terdakwa untuk merekayasa TKP agar seolah-olah terjadi peristiwa bunuh diri menjadi fakta material yang sangat signifikan, yang kemudian digunakan oleh hakim sebagai salah satu pilar utama dalam pembuktian unsur niat jahat (mens rea) dan perencanaan.

Kerangka Yuridis: Dakwaan Pembunuhan Berencana

Berdasarkan hasil penyidikan, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan konstruksi primair-subsidair. Dakwaan primair yang menjadi fokus utama pembuktian adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) tentang pembunuhan berencana. Pasal tersebut berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Struktur delik dalam Pasal 340 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Objektif

(a) perbuatan merampas nyawa orang lain (actus reus); dan

(b) objeknya adalah nyawa orang lain.

- Unsur Subjektif

(a) dengan sengaja (opzet); dan

(b) dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachten rade).

Elemen esensial yang membedakan tindak pidana ini dari pembunuhan biasa (doodslag) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP adalah adanya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Pasal 338 KUHP sendiri menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Perbedaan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berimplikasi pada ancaman pidana yang jauh lebih berat.

Menurut doktrin hukum pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah mapan, unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak dapat diartikan sekadar sebagai niat sesaat yang timbul dari emosi yang memuncak. Unsur ini mensyaratkan terpenuhinya tiga kondisi kumulatif:

(1) adanya keputusan kehendak untuk membunuh yang diambil dalam suasana batin yang tenang;

(2) adanya jeda waktu yang cukup (cooling-down period) antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan, yang memungkinkan pelaku untuk berpikir dan mempertimbangkan kembali tindakannya; dan

(3) pelaksanaan perbuatan dilakukan dengan pikiran yang tenang dan terkendali.

Pembuktian unsur inilah yang menjadi tantangan utama bagi Penuntut Umum dan menjadi titik sentral dalam penalaran hukum hakim pada perkara ini.

Rekonstruksi dan Analisis Kritis Penalaran Hakim

Logika Pembuktian di Pengadilan Negeri Ketapang (Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN Ktp)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang dalam pertimbangannya membangun sebuah alur penalaran yang sistematis dan berbasis pada pembuktian ilmiah untuk meyakinkan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi. Ratio decidendi atau landasan hukum utama putusan ini dapat direkonstruksi sebagai berikut:

**Pembuktian Actus Reus dan Hubungan Kausalitas**

Penalaran hakim pada tahap ini bersifat positivistik-empiris, dengan menempatkan bukti ilmiah sebagai fondasi yang tidak terbantahkan. Keyakinan hakim untuk menolak skenario bunuh diri dan menetapkan adanya perbuatan merampas nyawa didasarkan pada beberapa temuan dalam alat bukti, pertama alat bukti surat, yaitu Surat Visum Et Repertum Nomor : Visum et Repertum (Autopsi) Nomor: VER/10/XI/Dokkes tanggal 30 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Polda Kalimantan Barat dan ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Andri Yansyah pada tanggal 30 November 2024, pukul 17.20 wib, kesimpulan visum tersebut secara tegas menyatakan:

“...Bahwa disimpulkan penyebab kematian Andri Yansyah adalah kekerasan tumpul pada leher berupa luka lecet berbentuk garis putus-putus dari belakang telinga kiri ke belakang telinga kanan melalui sisi depan leher yang menyebabkan hambatan saluran nafas sehingga mati lemas.”

Selanjutnya, berdasarkan Keterangan Ahli Sheila Agustika Herliv, Ahli sebelumnya bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Fatima Ketapang dan saat ini ahli sedang menjalankan Pendidikan dokter spesialis di RSCM Jakarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa jejas jerat di leher korban Andriyansyah diketahui berada di tengah leher dan berbentuk melingkar ke belakang berbentuk huruf U yang mana hal tersebut berbeda dengan bentuk jejas di leher yang terjadi apabila seseorang melakukan gantung diri;

- Bahwa berdasarkan ilmu yang dipelajari jika seseorang yang gantung diri berbentuk melingkar meninggi ke belakang seperti bentuk huruf V karena gravitasi serta posisi jejas berada dibawah dagu, sedangkan pada korban bentuk jejas adalah mendatar;

- Bahwa ukuran jejas di leher korban Andriyansyah yang melingkar pada leher panjang kurang lebih dua puluh empat centimeter, berbentuk garis melingkar, dengan pola tidak utuh, warna kecoklatan, lebar rata-rata nol koma tiga centimeter;

- Bahwa selain bentuk jejas di leher korban Andriyansyah yang berbeda dengan ciri-ciri atau bentuk jejas di leher seseorang yang gantung diri, juga tidak ditemukan tanda lain yang biasa ditemukan pada seseorang yang gantung diri seperti adanya lidah tidak tergigit atau terjulur keluar, urine, cairan spema ataupun feses ditubuh;

Selanjutnya, Keterangan Ahli Agung Utomo, Ahli bekerja sebagai Polisi di Satreskrim Polresta Pontianak Polda Kalbar dan ahli memiliki kompetensi di bidang identifikasi dan olah TKP, dengan riwayat pendidikan pengembangan & pelatihan ahli sebagai Coaching Clinic Olah TKP, Coaching Clinic peralatan alat Digitalisasi IPS dan AK23, Coaching Clinic Pemeriksa Sidik Jari, Coaching Clinic Sket Wajah & FR, JICA tingkat Polda, JICA tingkat Mabes tahun 2024, dan Odontologi oleh Bid Dokes Polda Kalbar., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli dihadirkan di Persidangan sehubungan ahli telah melakukan identifikasi dan olah TKP di kamar tempat korban Andriyansyah meninggal dunia diduga gantung diri;

- Bahwa Ahli jelas pada kasus gantung diri korban cenderung memiliki latar belakang permasalahan, korban cenderung mencari tempat tersebunyi untuk melaksanakan niatnya, contoh di sebuah bangunan / ruangan yang terkunci dari dalam. Atau korban mencari tempat sepi seperti hutan, bangunan kosong yang tidak dilalui oleh orang, korban terkadang meninggalkan surat kematian berupa pesan permintaan maaf kepada keluarga atau orang yang dikenal, situasi atau tempat di mana korban gantung diri cenderung rapi (tidak ada tanda-tanda perlawanan), biasanya ditemukan jejas penjeratan mendekati daun telinga (meninggi dan meninggalkan gesekan pertama dan kedua oleh tali penjerat, lidah pada korban bisanya menjulur (keluar) tergantung posisi jeratan tali yang menekan otot leher, biasanya ditemukan cairan sperma atau urin, dan pada bagian belakang, ditemukan kotoran tinja; dan posisi jari mengepal akibat menahan rasa sakit, ditemukan lebam mayat pada ujung jari atau telapang kaki, di lokasi biasanya ditemukan alat pijakan seperti kursi sebagai media korban pada saat memasang tali simpul pada benda tertentu yang posisinya di atas kepala korban, dan tali simpul pada leher biasanya menggunakan simpul hidup yang berbentuk “V”;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan pada mati akibat penjeratan terdapat ciri pada leher korban, ditemukan jejas mendatar, pakaian korban dilihat tidak rapi akibat adanya perlawanan, dan situasi TKP berantakan;

- Bahwa dari informasi hasil Visum Et Repertum terhadap jenazah korban Andriyansyah tersebut, korban Andriyansyah tidak memiliki ciri-ciri korban gantung diri karena bentuk luka tekan/jejas yang berada di tengah leher korban Andriyansyah berbentuk seperti huruf U kebelakang leher dimana bentuk luka tekan/jejas yang ditemukan terhadap korban gantung diri seharusnya berbentuk huuf V meninggi karena adanya gaya gravitasi yang menarik tubuh korban dimana tidak jarang akibat gantung diri bentuk leher dari korban gantung diri memanjang karena terlalu lama tergantung;

Kemudian, Keterangan Ahli dr. Vernando Parlindungan, Sp.F.M., Ahli bekerja sebagai dokter di RSUD Kabupaten Landak dengan riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli sebagai berikut Pendidikan dokter umum di Universitas Kristen Indonesia, kemudian ahli mendapatkan gelar dokter spesialis forensic dan medicolegal di Jakarta dan ahli mendapatkan gelar megister hukum di Surabaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kekerasan tumpul pada leher berupa luka lecet berbentuk garis putus-putus dari belakang telinga kiri ke belakang telinga kanan melalui sisi depan leher korban Andriyansah tidak sama dengan ciri-ciri korban gantung diri;

- Bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan khusus terhadap kondisi organ pada jenazah yang dijerat ataupun gantung diri, namun perbedaan tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri fisik luar dari jenazah tersebut. Selain itu pada korban jerat biasanya terdapat luka-luka tanda perlawanan yang dilakukan korban ketika dijerat seseorang;

- Bahwa korban gantung diri memiliki ciri-ciri berupa kekerasan tumpul pada leher berupa luka lecet berbentuk garis berbentuk huruf V yang meninggi dan adanya patah tulang pada leher korban dan/atau leher yang memanjang akibat tergantung;

Temuan-temuan ini secara fundamental meruntuhkan alibi awal yang dibangun oleh Terdakwa terkait Gantung Diri. Keterangan ahli di persidangan semakin memperkuat kesimpulan ini dengan menegaskan bahwa ciri-ciri luka pada leher korban sama sekali tidak kompatibel dengan mekanisme gantung diri. Dengan mendasarkan pada bukti forensik yang objektif, hakim berhasil mengkonstruksi fakta perbuatan (actus reus) dan hubungan kausalitas antara tindakan kekerasan tersebut dengan kematian korban, sekaligus menyingkirkan narasi alternatif secara meyakinkan.

**Pembuktian Mens Rea: Kesengajaan dan Perencanaan**

Ini merupakan bagian paling krusial dan kompleks dari penalaran hakim PN Ketapang. Hakim secara cermat merangkai serangkaian fakta untuk membuktikan adanya niat yang terencana, bukan sekadar kesengajaan spontan.

1. Identifikasi Momen Perencanaan (Jeda Waktu)

Hakim mengidentifikasi adanya jeda waktu yang cukup antara pertengkaran hebat pada malam hari tanggal 28 November 2024 dengan eksekusi pembunuhan pada pagi hari tanggal 29 November 2024. Jeda waktu semalam suntuk ini dinilai lebih dari cukup bagi Terdakwa untuk mendinginkan emosinya, berpikir dengan tenang, dan menyusun rencana perbuatannya. Jeda ini membedakan perbuatan tersebut dari pembunuhan biasa yang umumnya lahir dari emosi sesaat (heat of passion).

2. Analisis Suasana Batin yang Tenang

Meskipun terdapat riwayat konflik, hakim menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam kondisi batin yang tenang dan terkalkulasi. Deduksi ini ditarik dari beberapa fakta kunci. Pertama, korban dihabisi nyawanya saat sedang tertidur lelap, sebuah metode yang menunjukkan ketiadaan perlawanan dan pelaksanaan yang terencana untuk meminimalisasi risiko. Kedua, dan yang paling memberatkan, adalah tindakan Terdakwa pasca-perbuatan. Terdakwa tidak menunjukkan kepanikan, melainkan secara sistematis dan tenang melakukan serangkaian tindakan untuk menyamarkan perbuatannya yaitu merekayasa TKP agar terlihat seperti lokasi bunuh diri, dan kemudian menghubungi saksi-saksi untuk “menemukan” korban seolah-olah ia tidak tahu menahu. Rangkaian perbuatan post-factum ini dianggap sebagai cerminan dari kondisi batin yang terkendali saat melakukan perbuatan (pre-factum).

3. Penguatan dari Bukti Psikologis

Penalaran hakim tersebut mendapatkan dukungan kuat dari hasil Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik. Laporan ahli psikologi menyimpulkan bahwa Terdakwa ”memiliki kemampuan untuk memanipulasi informasi relevan dalam rencana kompleks, dan menunjukan adanya keterampilan dalam memecah-mecah masalah kompleks”. Temuan ini secara langsung mengafirmasi bahwa Terdakwa memiliki kapasitas intelektual dan psikologis untuk merancang dan melaksanakan sebuah pembunuhan berencana.

Berdasarkan rangkaian pembuktian yang saling bersesuaian tersebut, Majelis Hakim PN Ketapang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.

Pergeseran Fokus di Pengadilan Tinggi Pontianak (Putusan Nomor 498/PID/2025/PT PTK)

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak mengambil pendekatan yang berbeda secara fundamental dalam aspek pemidanaan, meskipun sependapat dengan putusan bersalah yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama.

Afirmasi Putusan Bersalah

Setelah memeriksa berkas perkara, termasuk memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim PT Pontianak menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum (judex facti) PN Ketapang. PT Pontianak menegaskan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama telah cukup membuktikan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan primair. Dengan demikian, putusan mengenai status bersalah Terdakwa atas tindak pidana pembunuhan berencana dikuatkan.

Modifikasi Pidana atas Dasar Keadilan dan Kemanusiaan

Titik sentral dan paling signifikan dari putusan banding adalah perubahan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Penalaran hakim tinggi secara eksplisit bergeser dari ranah yuridis-formal yang kaku ke ranah filosofis dan sosiologis yang lebih fleksibel. Ratio decidendi dari pengurangan hukuman ini tertuang dalam kutipan kunci berikut:

“bahwa berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun tersebut adalah kurang mencerminkan rasa keadilan, sehingga demi keadilan dan rasa kemanusiaan adalah beralasan hukum untuk dikurangi sebagimana ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan mengingat bahwa Terdakwa seorang wanita ibu rumah tangga yang mempunyai anak kecil hasil hubungannya dengan korban yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang ibu dan juga mengingat paradigma sekarang ini tentang pemidanaan di negara kita telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang mengutamakan asas keadilan korektif... rehabilitatif... dan keadilan restoratif... sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026”

Penalaran ini, meskipun tampak humanis, mengandung sejumlah kelemahan fundamental yang patut dibedah secara kritis.

Pertama, argumen yang berpusat pada ”kepentingan terbaik anak” (best interests of the child) mengandung paradoks logis yang tajam. Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa harus merawat anak yang menjadi yatim, padahal kondisi yatim piatu sang anak adalah akibat langsung dari perbuatan pidana Terdakwa yang telah merampas nyawa ayah dari anak tersebut. Lebih jauh lagi, argumen ini mengabaikan kondisi kesehatan mental Terdakwa. Hasil pemeriksaan psikologi forensik secara eksplisit menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki ”karakter manipulatif”, ”regulasi emosi yang buruk”, ”riwayat perilaku impulsivitas yang menetap dan selalu meningkat”, serta ”potensi melakukan tindakan agresif”. Menempatkan seorang anak dalam pengasuhan seorang ibu dengan profil psikologis demikian (yang terbukti mampu melakukan pembunuhan berencana terhadap pasangannya) justru berpotensi bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

Alih-alih mendapatkan kasih sayang, anak tersebut berisiko tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil dan berpotensi membahayakan perkembangan psikologisnya. Dengan demikian, dalil “kebutuhan kasih sayang ibu” menjadi rapuh ketika dihadapkan pada fakta kondisi kejiwaan Terdakwa yang tidak dapat dikatakan “normal”.

Kedua, justifikasi yang didasarkan pada pergeseran paradigma pemidanaan (keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif) merupakan sebuah mis-aplikasi konsep. Keadilan restoratif, misalnya, secara fundamental bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam kasus pembunuhan, di mana korban tidak mungkin lagi berpartisipasi, penerapan konsep ini menjadi tidak relevan. Demikian pula, keadilan korektif dan rehabilitatif bertujuan untuk memperbaiki pelaku. Namun, apakah pengurangan hukuman yang signifikan untuk kejahatan paling berat (pembunuhan berencana) merupakan cara yang proporsional untuk mencapai tujuan tersebut, terutama ketika perbuatan Terdakwa menunjukkan perencanaan dan manipulasi yang matang? Argumen ini terkesan digunakan secara formalistik tanpa analisis mendalam mengenai kesesuaiannya dengan fakta perkara.

Ketiga, rujukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) sebagai landasan filosofis adalah sebuah lompatan yuridis yang problematis. Pada saat putusan dijatuhkan, KUHP baru tersebut masih berstatus ius constituendum (hukum yang dicita-citakan) dan belum berlaku efektif. Meskipun hakim dapat melakukan penafsiran antisipatif atau futuristik, penggunaannya untuk secara drastis mengubah pemidanaan pada kasus kejahatan serius berisiko menggerus asas kepastian hukum (legal certainty) yang dijamin oleh hukum yang berlaku saat itu (ius constitutum). Penalaran ini lebih menyerupai obiter dicta (pertimbangan sampingan) yang dipaksakan menjadi ratio decidendi, sehingga melemahkan kekuatan argumentasi putusan secara keseluruhan.

Evaluasi Putusan: Mendefinisikan Ulang Keadilan dalam Kasus Pembunuhan Kades Karyamukti

Analisis terhadap kedua putusan ini menyingkap sebuah perdebatan fundamental yang melampaui sekadar dikotomi sederhana antara keadilan formalistik dan substantif. Justru, kasus ini memaksa kita untuk bertanya: keadilan substantif bagi siapa, dan dengan cara apa?

Putusan PN Ketapang: Formalitas sebagai Keadilan Substantif Sejati

Sepintas, putusan PN Ketapang yang menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara tampak sebagai manifestasi keadilan formalistik. Hakim secara teliti dan sistematis menerapkan Pasal 340 KUHP terhadap serangkaian fakta yang terbukti, menghasilkan sebuah putusan yang logis dan menjunjung tinggi kepastian hukum. Namun, pandangan ini terlalu dangkal. Jika ditelaah lebih dalam, putusan PN Ketapang justru merupakan perwujudan keadilan substantif yang sejati dan komprehensif.

Keadilan substantif dalam kasus ini tidak dapat direduksi hanya pada nasib Terdakwa. Ia harus mencakup:

1. Keadilan bagi Korban dan Keluarga

Putusan yang setimpal adalah satu-satunya bentuk pengakuan hukum atas hilangnya nyawa seorang manusia secara brutal dan terencana. Ia memberikan validasi atas penderitaan keluarga yang ditinggalkan.

2. Keadilan bagi Masyarakat

Korban adalah seorang Kepala Desa, seorang figur publik yang kematiannya mengguncang tatanan sosial di komunitasnya. Hukuman yang tegas berfungsi sebagai penegasan kembali bahwa negara tidak menoleransi kejahatan keji, terutama yang menimpa aparaturnya, sekaligus memberikan efek jera (deterrent effect) yang krusial bagi stabilitas sosial.

3. Keadilan bagi Anak

Ironisnya, hukuman yang proporsional bagi Terdakwa adalah bentuk keadilan paling fundamental bagi sang anak. Ia menegaskan bahwa perbuatan yang telah merenggut nyawa ayahnya dan menjadikannya yatim piatu adalah sebuah kesalahan absolut yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebuah tragedi yang dapat diringankan dengan dalih kasih sayang.

Dengan demikian, putusan PN Ketapang, melalui formalitasnya, berhasil mencapai substansi keadilan yang multidimensional. Ia tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan (sejauh mungkin) rasa keadilan bagi korban, keluarga, dan masyarakat luas.

Putusan PT Pontianak: Simplifikasi Berbahaya dan Keadilan Substantif yang Terdistorsi

Sebaliknya, putusan PT Pontianak, yang mengklaim bertindak atas nama “rasa keadilan dan kemanusiaan,” justru jatuh ke dalam perangkap simplifikasi yang berbahaya. Dengan memfokuskan pertimbangannya secara sempit pada hubungan Terdakwa dengan anaknya, hakim tinggi telah mengabaikan dimensi keadilan yang lebih luas dan esensial.

Penalaran PT Pontianak secara problematis telah:

1. Memprioritaskan status pelaku di atas perbuatannya

Peran Terdakwa sebagai “ibu” seolah-olah diberi bobot lebih tinggi daripada perannya sebagai pelaku pembunuhan berencana yang terbukti. Ini adalah sebuah kekeliruan logis dan moral yang mereduksi kejahatan menjadi sekadar variabel dalam kalkulasi belas kasihan.

2. Menggunakan anak sebagai justifikasi, bukan subjek

Dalih “kebutuhan kasih sayang” secara instrumental menggunakan keberadaan anak untuk meringankan hukuman pelaku, tanpa secara serius mempertimbangkan dampak psikologis jangka panjang bagi seorang anak yang diasuh oleh individu yang telah membunuh ayahnya dan terbukti memiliki karakter manipulatif. Ini adalah antitesis dari prinsip “kepentingan terbaik bagi anak”.

3. Menciptakan ketidakadilan substantif

Dengan mengurangi hukuman secara signifikan, putusan ini secara efektif mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Ia mengirimkan sinyal yang meresahkan bahwa pertimbangan personal pelaku dapat mengalahkan bobot kejahatan yang telah dilakukannya.

Pada akhirnya, apa yang ditampilkan oleh PT Pontianak bukanlah keadilan substantif, melainkan sebuah sentimentalitas yuridis yang gagal menangkap kompleksitas dan gravitasi dari tindak pidana yang diadili.

Sintesis Kritis

Analisis terhadap putusan kasus pembunuhan Kades Karyamukti ini menunjukkan sebuah benturan paradigmatik dalam penalaran yudisial. Penalaran judex facti di Pengadilan Negeri Ketapang, dengan konstruksi pembuktian yang kokoh berbasis fakta dan ilmu forensik, tidak hanya berhasil memenuhi tuntutan kepastian hukum, tetapi juga secara fundamental mewujudkan keadilan substantif yang sejati bagi korban, keluarga, dan masyarakat.

Putusan ini adalah contoh bagaimana formalitas hukum, ketika diterapkan secara cermat dan proporsional, dapat menjadi medium bagi tercapainya keadilan yang paling hakiki.

Di sisi lain, penalaran judex juris di Pengadilan Tinggi Pontianak, meskipun mengafirmasi status bersalah Terdakwa, merepresentasikan sebuah kegagalan dalam memaknai keadilan. Dengan berlindung di balik retorika “kemanusiaan” dan “paradigma pemidanaan modern,” hakim banding telah mengadopsi penalaran yang problematis, logis inkonsisten, dan secara sosial rabun.

Pengurangan hukuman yang didasarkan pada status Terdakwa sebagai seorang ibu bukan hanya merupakan sebuah logical fallacy, tetapi juga sebuah bentuk pengabaian terhadap penderitaan korban dan rasa keadilan publik.

Informasi dan Konsultasi Lanjutan

Apabila Anda memiliki persoalan hukum yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui tautan yang tersedia, menghubungi melalui surel di lawyerpontianak@gmail.com, atau menghubungi Kantor Hukum Eka Kurnia Chrislianto & Rekan di sini.