Pengantar
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, selanjutnya disebut “KUHP 2023” dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut “KUHAP 2025” yang baru sejak 2 Januari 2026 tidak hanya mengganti kodifikasi hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia.
Perubahan tersebut membawa persoalan yang jauh lebih konkret bagi pengadilan yaitu hukum mana yang harus digunakan terhadap perkara yang berada dalam masa transisi, bagaimana bentuk putusan terhadap jenis pidana baru, bagaimana pemaafan hakim dituangkan, bagaimana mekanisme keadilan restoratif memperoleh pengesahan pengadilan, bagaimana pengakuan bersalah diproses, bagaimana perjanjian penundaan penuntutan diperiksa, serta bagaimana administrasi perkara tetap berjalan ketika sistem elektronik belum menyediakan register untuk mekanisme baru.
Dalam konteks itulah Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, selanjutnya disebut “SEMA Nomor 1 Tahun 2026”, yang ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 2026.
SEMA tersebut secara eksplisit menyebut tiga tujuan antara lain: menjaga kesatuan dan konsistensi penerapan KUHP 2023 dan KUHAP 2025 dalam praktik peradilan perkara pidana atau jinayat, memastikan kelancaran penyelenggaraan peradilan sekaligus menghindari multitafsir, serta memberlakukan hasil pembahasan kelompok kerja implementasi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dan sebagai pedoman dalam penanganan perkara pidana atau jinayat.
Adresat SEMA memperlihatkan karakter institusionalnya. Pedoman tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Syar’iyah, dan Kepala Pengadilan Militer di seluruh Indonesia.
Lampirannya kemudian mendefinisikan “Pengadilan” dan “Penetapan”, lalu membagi pedoman ke dalam pelaksanaan KUHP, pelaksanaan KUHAP, dan register.
Hal mendasar yang harus ditegaskan sejak awal adalah bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2026 tidak dapat dibaca sebagai pengganti KUHP atau KUHAP.
Hak, kewajiban, kewenangan, syarat pemidanaan, mekanisme upaya paksa, maupun hak prosedural para pihak pada dasarnya harus tetap ditelusuri kepada undang-undang.
Fungsi utama SEMA dalam konteks ini adalah memberikan pedoman implementasi bagi internal pengadilan yaitu menerjemahkan norma yang bersifat umum ke dalam produk pengadilan, alur pemeriksaan, pembagian kewenangan, tenggang waktu internal, format amar, dan administrasi perkara.
Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan sekadar apa isi SEMA, melainkan bagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2026 menerjemahkan KUHP 2023 dan KUHAP 2025 ke dalam praktik pengadilan, dan sejauh mana pedoman tersebut tetap berada dalam koridor norma sumbernya.
Ada pula satu catatan metodologis penting. Beberapa ketentuan KUHP 2023 yang dirujuk SEMA telah disesuaikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, selanjutnya disebut “UU 1/2026”. Antara lain, Pasal 3 dan Pasal 76 KUHP 2023 mengalami perubahan, Pasal 120 diubah, serta Pasal 121 KUHP 2023 ditambahkan satu ayat. Karena itu, penerapan SEMA pada saat ini harus dilakukan terhadap teks KUHP yang telah terkonsolidasi, bukan semata-mata terhadap bunyi asli KUHP 2023 sebelum penyesuaian tersebut.
Pembahasan
SEMA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai Pedoman Implementasi bagi Pengadilan
SEMA Nomor 1 Tahun 2026 bekerja pada wilayah yang sangat praktis. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak hanya menyebut norma KUHP dan KUHAP, tetapi menentukan bagaimana pengadilan mengekspresikan norma itu melalui Penetapan, putusan, berita acara, penunjukan hakim, perubahan susunan persidangan, tenggang waktu, serta pencatatan register.
Definisi “Penetapan” dalam lampiran sendiri cukup luas, yaitu penetapan hakim, ketua, atau kepala Pengadilan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan KUHP dan/atau KUHAP.
Dengan konstruksi demikian, SEMA sebaiknya dipahami dalam tiga lapisan.
KUHP dan KUHAP merupakan norma sumber; SEMA memberikan interpretasi dan pedoman operasional bagi badan peradilan; sedangkan putusan, Penetapan, berita acara, dan administrasi perkara menjadi bentuk implementasinya. Pembedaan ini penting karena tidak semua rincian yang terdapat dalam SEMA mempunyai karakter yang sama. Sebagian sekadar mengulang undang-undang, sebagian memperjelas, sebagian membakukan praktik, sementara bagian tertentu secara nyata memberikan pilihan interpretasi terhadap norma undang-undang yang dapat dibaca lebih dari satu cara.
Justru karena itu, membaca SEMA secara terisolasi dapat menimbulkan kesalahan. Ketika SEMA menyebut syarat tertentu secara ringkas, tidak berarti syarat lain dalam KUHP atau KUHAP tidak lagi berlaku. Ketika SEMA memberikan contoh amar, tidak berarti hakim dapat mengabaikan prasyarat substantif yang mendasari jenis pidana tersebut. Demikian pula ketika SEMA menetapkan alur administratif, alur itu tidak dengan sendirinya dapat diperlakukan sebagai norma undang-undang yang menciptakan akibat hukum bagi para pihak di luar yang ditentukan hukum yang lebih tinggi.
Menjembatani Peralihan Hukum Pidana Lama ke KUHP Baru
Salah satu persoalan pertama yang dijawab SEMA adalah penerapan hukum pidana dalam perkara transisional. Norma dasarnya terdapat dalam Pasal 3 KUHP 2023. Namun, Pasal 3 tersebut termasuk ketentuan yang diubah oleh UU 1/2026.
Pasal 3 ayat (1) KUHP 2023 sebagaimana telah diubah dengan UU 1/2026, yang menyatakan:
“Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.”
SEMA mengoperasionalkan norma tersebut dengan menentukan bahwa apabila persidangan telah dimulai dan dakwaan masih menggunakan ketentuan pidana lama, pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang baru, kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan Terdakwa.
Formulasi SEMA tersebut perlu dibaca secara sistematis. Pasal 3 ayat (1) KUHP 2023 pada dasarnya merupakan aturan mengenai hukum pidana materiil yang harus diberlakukan setelah terjadi perubahan peraturan, bukan norma yang mengubah sistem alat bukti. Karena itu, istilah SEMA bahwa “pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang baru” lebih tepat dipahami sebagai arahan agar pemeriksaan dan penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya tindak pidana disesuaikan dengan rumusan hukum materiil yang berlaku berdasarkan Pasal 3, bukan sebagai perintah untuk mengganti hukum pembuktian secara independen dari KUHAP.
Pedoman yang lebih konkret muncul ketika perbuatan tidak lagi merupakan tindak pidana. Pasal 3 ayat (2) KUHP 2023 menentukan bahwa proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum. Setelah perubahan tahun 2026, ayat (3) menegaskan bahwa apabila orang tersebut berada dalam tahanan, pembebasan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan.
Karena SEMA ditujukan kepada pengadilan, pedoman tersebut memusatkan implementasinya pada posisi Terdakwa. Hakim diarahkan mengeluarkan Penetapan yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana, menyatakan proses hukum dihentikan demi hukum, memerintahkan pembebasan apabila Terdakwa ditahan, menentukan status barang bukti apabila ada, dan membebankan biaya perkara kepada negara.
Di sini fungsi SEMA terutama merupakan operasionalisasi dan standardisasi produk pengadilan. Undang-undang menentukan akibat hukum utamanya, sedangkan SEMA membakukan bagaimana akibat tersebut dituangkan ketika perkara sudah berada di pengadilan. Hal ini mengurangi kemungkinan satu pengadilan menggunakan putusan, pengadilan lain menggunakan Penetapan dengan struktur berbeda, atau status barang bukti dan biaya perkara justru terlewat.
SEMA juga membedakan keadaan tersebut dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk penghapusan pelaksanaan putusan pidana, pembebasan Terpidana, dan penyesuaian pelaksanaan putusan terhadap batas pidana baru, SEMA menyatakan Pengadilan tidak mengeluarkan Penetapan karena pelaksanaannya merupakan kewenangan instansi atau pejabat lain yang berwenang. Pemisahan tersebut mempunyai dukungan yang kuat setidaknya terhadap pembebasan Terpidana, karena Pasal 3 ayat (5) KUHP yang telah diubah secara eksplisit menugaskan kepala lembaga pemasyarakatan untuk segera mengeluarkan Terpidana ketika syarat ayat (4) terpenuhi. Untuk penyesuaian batas pidana dalam ayat (7), undang-undang menetapkan akibat hukumnya tetapi tidak pada teks ayat tersebut merinci keseluruhan mekanisme administratifnya.
Pemidanaan Baru dan Pembakuan Amar Putusan
Bagian penting berikutnya adalah “Alternatif Redaksi Amar Putusan”. Pilihan istilah alternatif tidak boleh diabaikan. Pedoman ini bukan perintah agar setiap hakim menyalin seluruh formula secara identik untuk semua perkara. Formula harus tetap disesuaikan dengan jenis tindak pidana, fakta yang terbukti, jenis pidana yang dijatuhkan, status barang bukti, keadaan penahanan, serta syarat khusus yang memang relevan.
Dalam pidana denda, SEMA menyusun rangkaian amar mengenai pernyataan bersalah, jumlah denda, jangka waktu pembayaran satu bulan yang dapat diperpanjang paling lama satu bulan, penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan apabila denda tidak dibayar, pidana pengganti dalam kondisi yang ditentukan, kemungkinan pembayaran dengan cara mengangsur, status barang bukti, dan biaya perkara. Fungsi utamanya adalah membakukan konsekuensi pemidanaan agar amar tidak berhenti pada angka denda, tetapi juga memuat mekanisme pelaksanaannya sesuai rezim KUHP baru.
Untuk pidana pengawasan, perhatian lebih besar diperlukan karena Pasal 76 KUHP 2023 telah diubah oleh UU 1/2026. Ketentuan yang berlaku sekarang menyatakan bahwa pidana pengawasan dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari tiga tahun dan dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana. Putusan harus menetapkan syarat umum berupa tidak melakukan Tindak Pidana lagi, sedangkan syarat khusus dapat berupa penggantian seluruh atau sebagian kerugian dan/atau kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan batas tertentu terhadap kebebasan beragama, kepercayaan, dan politik.
SEMA kemudian menerjemahkannya ke dalam alternatif amar dan bahkan memberi contoh bentuk syarat khusus, seperti rehabilitasi, kewajiban mengikuti pengobatan, pembatasan mengunjungi tempat atau menemui orang tertentu, wajib lapor, dan kewajiban atau larangan tertentu lainnya. Rincian demikian lebih tepat dipahami sebagai pedoman implementatif yang membantu hakim merumuskan syarat secara konkret. Namun, sumber kewenangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan dan batas-batasnya tetap harus dibaca dari KUHP.
Pidana kerja sosial menunjukkan pola serupa. KUHP menentukan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan apabila Tindak Pidana diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. KUHP juga mengatur jangka paling singkat delapan jam dan paling lama 240 jam, batas delapan jam sehari, serta kemungkinan pelaksanaan secara mengangsur dalam jangka paling lama enam bulan.
SEMA selanjutnya memberikan format bagaimana pidana asal dan pengganti kerja sosial dituliskan dalam amar serta bagaimana konsekuensi ketidakpatuhan dicantumkan. Ini merupakan bentuk standardisasi yang penting karena pidana kerja sosial tidak cukup dinyatakan secara abstrak; putusan harus dapat dilaksanakan dan karena itu membutuhkan kejelasan mengenai jumlah jam, tempat, jangka pelaksanaan, dan konsekuensi apabila kewajiban tidak dijalankan.
Pemaafan Hakim Bukan Putusan Bebas atau Putusan Lepas
KUHP baru juga mengintroduksi konstruksi pemaafan hakim yang harus dibedakan dari putusan bebas dan putusan lepas. Dasar materiilnya terletak antara lain pada Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023.
Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023, yang menyatakan:
“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”
Pada sisi hukum acara, Pasal 246 KUHAP 2025 menegaskan bahwa Hakim dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dan mengategorikannya sebagai jenis putusan tersendiri, yaitu Putusan Pemaafan Hakim.
SEMA membakukan amar dengan urutan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, hakim menyatakan memberi maaf, Terdakwa dinyatakan tidak dijatuhi pidana atau tindakan, kemudian diikuti perintah pembebasan dari tahanan apabila relevan, status barang bukti, dan biaya perkara.
Struktur tersebut mempunyai makna konseptual. Pemaafan hakim tidak berarti unsur tindak pidana tidak terbukti. Ia juga bukan putusan lepas karena dasar peniadaan pidana. Titik tolaknya justru adalah kesalahan Terdakwa telah terbukti, tetapi atas dasar keadaan yang dinilai oleh hakim dan pertimbangan keadilan serta kemanusiaan, pidana atau tindakan tidak dijatuhkan. Karena itu, struktur amar SEMA berfungsi mencegah pencampuran kategori putusan yang secara yuridis berbeda.
Pemidanaan Korporasi dan Perubahan KUHP Tahun 2026
Pedoman untuk subjek hukum Korporasi juga harus dibaca dengan memperhatikan UU 1/2026. Pasal 120 KUHP 2023 telah diubah dan sekarang mengatur berbagai pidana tambahan bagi Korporasi, antara lain pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat Tindak Pidana, pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan, perampasan Barang atau keuntungan, pengumuman putusan, pencabutan izin, pembatasan kegiatan, pembekuan kegiatan usaha, sampai pembubaran Korporasi.
Pasal 121 juga telah ditambahkan ayat (3). Norma yang berlaku menetapkan pidana denda bagi Korporasi paling sedikit kategori IV, kecuali undang-undang menentukan lain, lalu membedakan maksimum kategori berdasarkan ancaman pidana Tindak Pidana yang dilakukan. Dalam keadaan Korporasi dijatuhi kategori VIII dan hakim menilai denda belum memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan, ayat (3) membuka kemungkinan denda sampai paling banyak sepuluh persen dari keuntungan tahunan Korporasi pada tahun keuangan sebelum putusan dijatuhkan.
SEMA menyediakan alternatif amar mengenai representasi Korporasi, pidana denda, pembayaran, angsuran, penyitaan dan pelelangan harta, kemungkinan pembekuan kegiatan usaha, pidana tambahan, barang bukti, dan biaya perkara. Di sini kehati-hatian diperlukan: keberadaan beberapa alternatif sanksi dalam contoh SEMA tidak berarti seluruhnya harus atau dapat dijatuhkan secara kumulatif dalam setiap perkara. Hakim tetap harus memeriksa sifat masing-masing pidana menurut KUHP, syarat penjatuhannya, dan hubungan antara pidana pokok, pidana tambahan, serta tindakan.
Pedoman Pemidanaan dan Kualitas Pertimbangan Putusan
Salah satu bagian paling penting secara yuridis terdapat pada pedoman mengenai struktur pertimbangan putusan. SEMA menentukan bahwa pertimbangan berat-ringannya pemidanaan diletakkan setelah pernyataan kesalahan Terdakwa terbukti.
Pasal 54 ayat (1) KUHP 2023 disebut wajib dipertimbangkan melalui sebelas aspek, baik secara alternatif maupun kumulatif, dan SEMA menegaskan bahwa daftar tersebut tidak limitatif sehingga hakim dapat menambahkan pertimbangan lain. SEMA selanjutnya menyatakan bahwa tidak terpenuhinya pertimbangan Pasal 54 ayat (1) secara keseluruhan tidak mengakibatkan batalnya putusan.
KUHP sendiri menggunakan operator normatif yang tegas. Pasal 54 ayat (1) menyatakan “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan”, kemudian memuat sebelas faktor, mulai dari bentuk kesalahan, motif, sikap batin, cara melakukan Tindak Pidana, sikap sesudah perbuatan, riwayat dan keadaan sosial-ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dampak terhadap Korban, pemaafan Korban, sampai nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
KUHAP 2025 memperkuat kewajiban tersebut. Pasal 251 ayat (1) mewajibkan Hakim mempertimbangkan pedoman pemidanaan yang tercantum dalam KUHP dan undang-undang lain dalam setiap putusan pemidanaan, sedangkan ayat (2) mensyaratkan format putusan mencantumkan bagian khusus yang menjelaskan pertimbangan hakim terhadap pedoman pemidanaan.
Pernyataan SEMA mengenai “tidak mengakibatkan batalnya putusan” dapat direkonsiliasi dengan kewajiban tersebut jika dipahami secara hati-hati. Tidak semua faktor dalam Pasal 54 selalu mempunyai fakta yang relevan dalam setiap perkara; misalnya, pemaafan Korban belum tentu ada, atau akibat terhadap keluarga Korban mungkin tidak menjadi isu pembuktian. Karena itu, “wajib dipertimbangkan” tidak harus berarti setiap faktor selalu menghasilkan temuan faktual positif.
Pada saat yang sama, pernyataan bahwa tidak lengkapnya seluruh pertimbangan tidak otomatis membatalkan putusan tidak boleh diubah menjadi kesimpulan bahwa Pasal 54 dapat diabaikan. KUHAP tetap menuntut pertimbangan yang jelas dan lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan, dan beberapa kekurangan formal-material dalam muatan putusan memang secara eksplisit dikaitkan dengan akibat batal demi hukum. Dengan demikian, posisi yang lebih presisi adalah ketidaklengkapan eksplisit terhadap setiap satu dari sebelas faktor tidak dengan sendirinya identik dengan batalnya putusan, tetapi kewajiban mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan memberikan reasoning yang memadai tetap mengikat hakim.
Transisi KUHAP 1981 ke KUHAP 2025: Pemeriksaan Identitas sebagai Titik Batas
Persoalan transisional KUHAP berbeda dari transisi KUHP. Pasal 361 KUHAP 2025 membedakan perkara berdasarkan tahapan proses ketika KUHAP 2025 mulai berlaku. Perkara yang sedang berada dalam Penyidikan atau Penuntutan pada saat berlakunya KUHAP baru tetap diselesaikan menurut KUHAP 1981. Sebaliknya, peristiwa pidana yang telah terjadi tetapi Penyidikan atau Penuntutannya belum dimulai menggunakan KUHAP baru.
Untuk perkara di pengadilan, Pasal 361 membentuk garis pembeda lain. Perkara yang sudah dilimpahkan dan proses pemeriksaannya telah dimulai tetap diperiksa berdasarkan KUHAP 1981, kecuali untuk peninjauan kembali. Namun, perkara yang telah dilimpahkan tetapi pemeriksaan Terdakwa belum dimulai harus diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan KUHAP 2025.
Undang-undang tidak, dalam rumusan Pasal 361 tersebut, menjelaskan secara tekstual peristiwa prosedural apa yang tepatnya dianggap sebagai “proses pemeriksaan Terdakwa telah dimulai”. SEMA mengisi kebutuhan operasional itu dengan menyatakan bahwa proses pemeriksaan Terdakwa adalah persidangan yang memeriksa identitas Terdakwa.
Bagian ini merupakan contoh jelas interpretasi operasional, bukan pengulangan verbatim terhadap KUHAP. Mahkamah Agung mengambil frasa transisional yang terbuka lalu memberinya titik batas faktual yang dapat diterapkan secara seragam oleh pengadilan. Manfaatnya nyata: tanpa kriteria tersebut, pengadilan dapat berbeda pendapat apakah pemeriksaan dimulai ketika sidang dibuka, identitas diperiksa, dakwaan dibacakan, eksepsi diajukan, atau pembuktian dimulai.
Konsekuensi praktisnya juga besar karena pilihan KUHAP lama atau baru memengaruhi keseluruhan arsitektur acara, termasuk kewenangan penahanan. SEMA secara eksplisit menegaskan bahwa perkara yang pemeriksaannya telah dimulai menurut batas tersebut tetap menggunakan KUHAP 1981, termasuk rezim kewenangan penahanannya.
Namun, kriteria pemeriksaan identitas tetap harus dipahami sebagai pedoman interpretatif Mahkamah Agung atas Pasal 361, bukan sebagai frase yang secara literal terdapat dalam undang-undang. Pembedaan tersebut penting untuk menjaga ketepatan metodologis ketika SEMA dikutip dalam argumentasi hukum.
Penggeledahan dan Penyitaan: Penetapan sebagai Produk Pengadilan
Dalam hukum acara baru, SEMA menentukan bahwa pemberian izin, persetujuan, maupun penolakan terhadap penggeledahan dan penyitaan dilakukan dengan Penetapan sesuai KUHAP.
KUHAP sendiri, misalnya pada penggeledahan, mewajibkan Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri sebelum penggeledahan, kecuali dalam keadaan mendesak yang diatur oleh undang-undang. Fungsi SEMA pada bagian ini bukan menciptakan kewenangan penggeledahan atau penyitaan, melainkan memastikan bahwa respons yudisial terhadap permohonan tersebut mempunyai bentuk administratif-yudisial yang seragam berupa Penetapan.
Mekanisme Keadilan Restoratif dan Persoalan Ancaman Lima Tahun
KUHAP 2025 mengatur Mekanisme Keadilan Restoratif atau MKR sebagai mekanisme yang dapat berlangsung sejak Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketika kesepakatan pemulihan telah seluruhnya dilaksanakan, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan.
Terdapat persoalan tekstual yang penting mengenai tindak pidana dengan ancaman tepat lima tahun.
Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut “KUHAP”, yang menyatakan:
“tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;”
Namun:
Pasal 82 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut “KUHAP”, yang menyatakan:
“tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;”
Secara gramatikal, titik lima tahun masuk ke dalam kedua rumusan: “paling lama 5 tahun” sekaligus “5 tahun atau lebih”. SEMA secara tegas mengambil posisi bahwa tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun penjara dapat dilaksanakan MKR dan tidak dikecualikan dari pelaksanaan MKR.
Posisi tersebut harus diklasifikasikan sebagai interpretasi dan harmonisasi operasional, bukan pengulangan sederhana terhadap KUHAP. Secara sistematis, interpretasi tersebut dapat dipahami sebagai upaya memberikan efektivitas kepada Pasal 80 ayat (1) huruf a agar angka lima tahun yang secara eksplisit dimasukkan sebagai batas kelayakan tidak kehilangan arti karena rumusan Pasal 82 huruf e. Namun, secara tekstual memang terdapat tumpang tindih. Karena itu, pernyataan SEMA menyelesaikan persoalan implementasi bagi pengadilan, tetapi tidak menghapus kenyataan bahwa sumber ambiguitasnya berasal dari rumusan undang-undang sendiri.
SEMA kemudian membedakan dengan rinci MKR pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan. Pada tingkat Penyidikan, surat penghentian dimintakan Penetapan kepada ketua pengadilan negeri paling lama tiga hari kerja; ketua pengadilan negeri mengeluarkan Penetapan paling lama tiga hari kerja sejak permohonan diterima; permohonan sedikitnya memuat kesepakatan yang ditandatangani Tersangka, Korban, dan Penyidik, surat penghentian, serta bukti pelaksanaan seluruh kesepakatan. Ketua pengadilan menilai kesesuaian kesepakatan, terpenuhinya syarat, dan pengecualian MKR. Permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan melalui Penetapan, sedangkan permohonan yang memenuhi syarat disahkan.
Pada tingkat Penuntutan, struktur dasarnya serupa, tetapi aktor dan dokumen berubah: kesepakatan ditandatangani Tersangka, Korban, dan Penuntut Umum, sedangkan produk yang disahkan adalah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Pembedaan ini esensial karena MKR pada Penyidikan dan Penuntutan tidak boleh diperlakukan sebagai prosedur tunggal dengan pejabat yang dapat dipertukarkan.
Bagian yang memerlukan kehati-hatian lebih tinggi adalah pernyataan SEMA bahwa penghentian Penyidikan atau Penuntutan berdasarkan MKR yang telah disahkan dengan Penetapan ketua pengadilan negeri tidak dapat diajukan praperadilan. Dalam ketentuan Praperadilan KUHAP yang diperiksa, Pasal 158 huruf b secara umum memasukkan sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau Penuntutan ke dalam kewenangan Praperadilan, sedangkan Pasal 161 memberikan hak kepada Korban, pelapor, atau kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atas penghentian tersebut.
Dengan demikian, larangan praperadilan setelah penghentian MKR disahkan bukan merupakan pengulangan literal Pasal 158 atau Pasal 161. Secara sistematis dapat dipahami bahwa penghentian melalui MKR telah lebih dahulu memperoleh verifikasi yudisial dari ketua pengadilan negeri sehingga Mahkamah Agung memandang tidak diperlukan pengujian kedua melalui Praperadilan. Akan tetapi, karena KUHAP memberikan kewenangan Praperadilan terhadap penghentian secara umum dan ketentuan yang diperiksa tidak secara eksplisit memuat pengecualian tersebut, bagian SEMA ini mempunyai karakter interpretatif yang kuat dan harus dibaca secara hati-hati. Tidak tepat menyajikannya seolah-olah frasa “tidak dapat diajukan praperadilan” berasal langsung dari bunyi KUHAP.
Tiga Mekanisme Pengakuan Bersalah yang Tidak Boleh Dicampurkan
SEMA Nomor 1 Tahun 2026 secara eksplisit membedakan pengakuan bersalah berdasarkan Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP. Pembedaan ini penting karena istilah “pengakuan bersalah” tidak menunjuk pada satu prosedur tunggal.
Pasal 78 berada pada tahap sebelum pemeriksaan pokok perkara. KUHAP menentukan syarat antara lain Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, jenis tindak pidana memenuhi batas ancaman tertentu, dan/atau Terdakwa bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi. Pengakuan harus dilakukan dengan pendampingan Advokat; persidangan tertentu dilakukan oleh Hakim tunggal; apabila diterima, perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan singkat, sedangkan apabila ditolak, pemeriksaan dilanjutkan melalui acara biasa.
SEMA menambahkan desain operasional yang lebih rinci: setelah permohonan Penuntut Umum, ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal; hari sidang ditetapkan paling lama tiga hari setelah penunjukan; Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dan Advokat; dan Penetapan menerima atau menolak dikeluarkan paling lambat tujuh hari kerja sejak hari sidang.
Tenggang tiga hari dan tujuh hari kerja tersebut tidak muncul dalam bunyi Pasal 78 yang telah diperiksa. Karena itu, secara metodologis ketentuan SEMA tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai operasionalisasi dan standardisasi workflow internal pengadilan, bukan sebagai tenggang waktu undang-undang. Konsekuensinya, tidak boleh secara otomatis disimpulkan bahwa setiap pelampauan tenggang internal tersebut menyebabkan proses batal tanpa dasar normatif lebih lanjut.
Pasal 205 bekerja pada konteks yang berbeda. Setelah mekanisme perdamaian pada tahap persidangan tidak menghasilkan kesepakatan, Hakim menanyakan apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan. Jika pengakuan diberikan, Hakim harus menilai antara lain apakah Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan, didampingi Advokat, memperoleh haknya, dan tidak memberikan pengakuan karena tekanan, paksaan, atau penyiksaan. Jika seluruh persyaratan meyakinkan Hakim, perkara diperiksa dengan acara singkat; jika tidak, acara biasa dilanjutkan.
SEMA selanjutnya membakukan persoalan yang tidak sepenuhnya dirinci Pasal 205: ketika pemeriksaan beralih ke acara singkat, perubahan dicatat dalam berita acara; hakim anggota kedua karena jabatannya menjadi hakim tunggal dengan susunan persidangan baru; penahanan dapat dilanjutkan kecuali hakim tunggal berpendapat lain; kewenangan perpanjangan penahanan beralih kepada hakim tunggal; dan nomor perkara tetap menggunakan register pemeriksaan biasa. Ini merupakan contoh nyata bagaimana SEMA berfungsi terutama sebagai pedoman internal pengadilan dalam mengatasi konsekuensi administratif dan organisasional dari mekanisme baru.
Pasal 234 kembali mempunyai konstruksi berbeda. KUHAP menyatakan bahwa ketika Terdakwa, pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Hakim wajib menjelaskan hak yang dilepaskan, kemungkinan pidana, dan memastikan bahwa pengakuan dilakukan secara sukarela. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi dua pertiga maksimum pidana yang didakwakan.
SEMA secara khusus menyatakan Pasal 234 diberlakukan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas lima tahun sampai dengan tujuh tahun. Ini bukan bunyi literal Pasal 234, karena undang-undang hanya menetapkan batas atas “tidak lebih dari 7 tahun”. Batas bawah “di atas 5 tahun” merupakan pembacaan sistematis SEMA untuk membedakan ruang operasional Pasal 234 dari mekanisme Pasal 78 dan Pasal 205 yang bekerja pada ruang ancaman yang lebih rendah.
Pembacaan demikian mempunyai rasionalitas sistematis karena mencegah tiga mekanisme tumpang tindih dalam administrasi pengadilan. Akan tetapi, secara akurat harus dikatakan bahwa batas di atas lima tahun merupakan konstruksi interpretatif SEMA, bukan frasa yang terdapat dalam Pasal 234 ayat (1).
Perjanjian Penundaan Penuntutan dan Peran Baru Pengadilan
KUHAP 2025 juga memperkenalkan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement. Ruang lingkupnya tidak umum. Pasal 328 ayat (2) secara tegas membatasi mekanisme tersebut pada tindak pidana oleh Korporasi. Permohonan dapat diajukan Tersangka, Terdakwa, atau Advokat kepada Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jika Penuntut Umum menerima permohonan, hasil kesepakatan harus disampaikan kepada pengadilan dan pengadilan wajib mengadakan sidang untuk menilai kelayakan dan keabsahannya.
Poin mengenai Korporasi sangat penting karena bagian SEMA yang mengatur sidang pengesahan tidak mengulang setiap kali seluruh syarat substantif Pasal 328. Karena itu, membaca SEMA sendirian dapat menghasilkan kesan yang terlalu luas. Mekanisme tersebut tetap harus dikembalikan kepada Pasal 328, termasuk batas bahwa objeknya adalah tindak pidana oleh Korporasi.
SEMA menentukan bahwa setelah menerima permohonan pengesahan dari Penuntut Umum, ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal; hari sidang ditetapkan paling lama tiga hari setelah penunjukan; Penuntut Umum menghadirkan Tersangka atau Terdakwa; Hakim dapat memerintahkan pemanggilan pihak berkepentingan; dan Hakim menilai persyaratan sebagaimana Pasal 328 ayat (8) dan ayat (12). Jika disetujui, Hakim menerbitkan Penetapan yang menyetujui perjanjian dan menangguhkan Penuntutan sesuai jangka waktu kesepakatan; jika ditolak, Hakim memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan perkara dengan acara biasa.
KUHAP sendiri mengatur bahwa pengesahan harus dituangkan dalam Penetapan, bahwa pengadilan berwenang memantau pelaksanaan, bahwa Penuntut Umum dapat melanjutkan proses apabila kewajiban tidak dipenuhi, dan bahwa setiap perjanjian dicatat secara resmi di pengadilan. Dengan demikian, SEMA pada bagian ini terutama mengisi workflow pengadilan: siapa menunjuk hakim, kapan sidang ditetapkan, siapa hadir, bagaimana hasil dinyatakan, dan siapa melakukan monitoring.
Tiga fungsi pengadilan harus dibedakan. Pertama, fungsi pengesahan, yaitu menilai kelayakan dan keabsahan perjanjian sebelum memberikan Penetapan. Kedua, fungsi pemantauan, yaitu memastikan pelaksanaan perjanjian sepanjang jangka waktu yang telah ditentukan. Ketiga, apabila perjanjian tidak dipenuhi, kewenangan untuk melanjutkan Penuntutan berada pada Penuntut Umum sebagaimana ditentukan KUHAP, bukan pada pengadilan. Pembedaan ini menjaga agar pengawasan yudisial tidak berubah menjadi pengambilalihan fungsi Penuntutan.
Upaya Hukum terhadap Putusan Lepas
SEMA Nomor 1 Tahun 2026 menentukan bahwa putusan lepas dapat diajukan banding dan kasasi secara berjenjang. Banding dirujuk kepada Pasal 244 ayat (5) KUHAP, sedangkan kasasi dirujuk kepada Pasal 299 ayat (2) karena putusan lepas tidak termasuk jenis putusan yang dilarang diajukan kasasi.
Pasal 244 ayat (3) KUHAP sendiri mengatur bahwa apabila perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdapat dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ayat (5) kemudian secara eksplisit menyebut keadaan “Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding” dalam konteks pembebasan Terdakwa dari tahanan. Formulasi tersebut memberikan basis tekstual bahwa banding terhadap putusan lepas memang dikenal KUHAP 2025.
Pada tingkat kasasi, Pasal 299 ayat (2) menentukan jenis putusan yang tidak dapat diajukan kasasi, yaitu antara lain putusan bebas, pemaafan hakim, tindakan, perkara dengan batas ancaman tertentu, serta putusan dalam acara singkat. Putusan lepas tidak tercantum dalam pengecualian itu.
Karena Pasal 299 ayat (1) berbicara mengenai putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, frasa SEMA “secara berjenjang” dapat dipahami sebagai penegasan bahwa kasasi terhadap putusan lepas ditempuh setelah mekanisme tingkat banding sesuai struktur upaya hukum yang berlaku, bukan sebagai jalan melompati tingkatan pemeriksaan.
Register Manual dan Kesinambungan Administrasi Perkara
Bagian terakhir SEMA hanya terdiri dari satu ketentuan singkat, tetapi signifikansinya praktis: apabila register elektronik belum tersedia untuk mencatat administrasi baru dalam KUHAP, pencatatannya dilakukan secara manual.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa perubahan hukum acara tidak cukup hanya dengan perubahan norma. Mekanisme baru seperti Penetapan MKR, pengakuan bersalah, Perjanjian Penundaan Penuntutan, perubahan acara biasa menjadi singkat, atau jenis produk pengadilan baru membutuhkan dukungan pencatatan administrasi yang dapat ditelusuri.
KUHAP sendiri mengarahkan penyelenggaraan peradilan pidana melalui sistem berbasis teknologi informasi yang mencakup Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. SEMA pada dasarnya menyediakan mekanisme transisi ketika infrastruktur elektronik belum sepenuhnya tersedia. Pencatatan manual dalam keadaan demikian bukan penyimpangan dari pedoman; justru merupakan mekanisme yang secara eksplisit disediakan agar administrasi perkara tidak berhenti hanya karena perangkat elektronik belum menampung jenis administrasi baru.
Apa yang Berubah bagi Internal Pengadilan?
Jika keseluruhan SEMA dibaca sebagai satu sistem, perubahannya terhadap internal pengadilan dapat dilihat jauh lebih jelas. Ketua atau kepala Pengadilan memperoleh tugas pada berbagai Penetapan dan penunjukan hakim. Majelis Hakim harus mampu menentukan hukum transisional yang tepat, menerapkan pedoman pemidanaan baru, serta mengelola perubahan dari acara biasa ke acara singkat. Hakim tunggal memperoleh peran dalam pengakuan bersalah dan Perjanjian Penundaan Penuntutan. Panitera dan Panitera Pengganti harus menyesuaikan berita acara, register, nomor perkara, serta pencatatan produk-produk baru. Kepaniteraan harus tetap menjamin kontinuitas administrasi meskipun register elektronik belum tersedia.
Dengan demikian, SEMA bukan semata-mata dokumen interpretasi hukum materiil. Ia juga merupakan instrumen court management. Beberapa bagian bahkan lebih banyak berbicara mengenai distribusi pekerjaan dan dokumentasi dibandingkan substansi delik. Itulah sebabnya keberadaannya dapat mempunyai dampak nyata terhadap para pihak meskipun sumber utama hak dan kewajiban tetap berada pada KUHP dan KUHAP.
Batas Interpretasi SEMA Nomor 1 Tahun 2026
Keseluruhan pedoman perlu ditempatkan dalam batas yang tepat. Ketika SEMA mengulang ketentuan undang-undang, tidak terdapat persoalan metodologis berarti. Ketika SEMA menentukan format amar, produk Penetapan, susunan pemeriksaan, atau pencatatan register untuk mengimplementasikan norma yang sudah ada, fungsi utamanya adalah operasionalisasi dan standardisasi.
Keadaan menjadi lebih kompleks ketika SEMA memilih satu tafsir dari teks undang-undang yang ambigu atau memberikan rincian yang tidak terdapat secara eksplisit dalam undang-undang. Setidaknya terdapat beberapa contoh yang jelas dalam dokumen ini.
Penetapan pemeriksaan identitas Terdakwa sebagai titik dimulainya pemeriksaan menurut Pasal 361 KUHAP merupakan interpretasi operasional. Penentuan bahwa ancaman tepat lima tahun tetap dapat menggunakan MKR merupakan pilihan interpretatif terhadap tumpang tindih Pasal 80 dan Pasal 82 KUHAP. Pemosisian Pasal 234 hanya untuk ancaman di atas lima sampai tujuh tahun merupakan pembagian sistematis yang tidak secara literal disebut dalam Pasal 234. Tenggang tiga hari dan tujuh hari kerja dalam mekanisme pengakuan bersalah Pasal 78 merupakan standardisasi prosedural yang lebih rinci daripada bunyi pasalnya. Demikian pula pernyataan tidak dapat diajukannya Praperadilan terhadap penghentian berdasarkan MKR yang telah disahkan merupakan interpretasi yang perlu dibedakan dari ketentuan umum Praperadilan dalam KUHAP.
Identifikasi demikian tidak dengan sendirinya berarti ketentuan-ketentuan tersebut salah atau melampaui kewenangan Mahkamah Agung. Kesimpulan semacam itu membutuhkan audit kewenangan tersendiri. Akan tetapi, dari sudut metode interpretasi hukum, penting untuk menyebut kategori yang benar. Pedoman yang merupakan interpretasi tidak boleh disajikan seolah-olah merupakan kutipan undang-undang; standardisasi administratif tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai syarat material tindak pidana; dan tenggang waktu internal tidak boleh dianggap mempunyai akibat fatal bagi hak para pihak tanpa dasar normatif yang memadai.
Pada titik itulah fungsi SEMA Nomor 1 Tahun 2026 menjadi paling jelas. Dokumen ini berupaya menjembatani jarak antara kodifikasi dan kenyataan operasional pengadilan. Namun, efektivitas jembatan tersebut tetap bergantung pada disiplin membaca SEMA bersama norma sumbernya.
Penutup
SEMA Nomor 1 Tahun 2026 pada dasarnya merupakan pedoman Mahkamah Agung untuk membuat implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 di lingkungan peradilan menjadi lebih seragam, terstruktur, dan dapat dilaksanakan. Signifikansinya tidak terletak pada penciptaan kodifikasi pidana baru, melainkan pada kemampuannya menerjemahkan perubahan besar hukum pidana dan hukum acara pidana ke dalam keputusan-keputusan operasional yang harus dibuat pengadilan.
Dalam pelaksanaan KUHP, SEMA memberikan pedoman mengenai hukum transisional, penghentian proses ketika perbuatan tidak lagi merupakan tindak pidana, bentuk Penetapan, pemidanaan denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pemaafan hakim, pemidanaan Korporasi, dan struktur pertimbangan pemidanaan. Dalam pelaksanaan KUHAP, SEMA menentukan titik operasional peralihan dari KUHAP lama ke KUHAP baru, bentuk Penetapan penggeledahan dan penyitaan, alur MKR, tiga mekanisme pengakuan bersalah, Perjanjian Penundaan Penuntutan, upaya hukum terhadap putusan lepas, sampai solusi pencatatan manual ketika register elektronik belum tersedia. Arsitektur tersebut tampak langsung dari keseluruhan lampirannya.
Pada saat yang sama, pembacaan yang kredibel terhadap SEMA menuntut pembedaan antara norma undang-undang dan pedoman implementasinya. Beberapa bagian SEMA secara langsung mengikuti KUHP atau KUHAP; beberapa bagian mengoperasionalkan norma; beberapa membakukan administrasi; dan beberapa lainnya secara nyata memberikan interpretasi terhadap teks undang-undang yang mempunyai ruang ambiguitas. Sifat terakhir ini tidak boleh disembunyikan, tetapi juga tidak boleh serta-merta dianggap sebagai cacat tanpa pengujian lebih lanjut.
Hal tersebut terutama terlihat pada batas lima tahun dalam MKR, pemeriksaan identitas sebagai titik transisi KUHAP, pembagian ruang tiga mekanisme pengakuan bersalah, serta posisi penghentian MKR terhadap Praperadilan. Pada isu-isu tersebut, SEMA memberikan jawaban praktis yang dibutuhkan pengadilan. Namun, secara metodologis jawaban itu tetap harus disebut sebagai interpretasi atau operasionalisasi, sepanjang rumusannya tidak identik dengan teks KUHAP.
Karena itu, sumber normatif utama tetap KUHP dan KUHAP. Bahkan dalam membaca KUHP, ketentuan yang telah disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 harus digunakan dalam bentuk terkonsolidasi. SEMA tidak semestinya dibaca secara terpisah dari undang-undang yang hendak diimplementasikannya.
Keberhasilan reformasi hukum pidana Indonesia pada akhirnya tidak ditentukan hanya oleh keberadaan KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Implementasinya juga bergantung pada konsistensi interpretasi, ketepatan menentukan hukum transisional, kualitas pertimbangan putusan, kejelasan pembagian kewenangan, kesiapan administrasi, dan kemampuan aparatur peradilan menerapkan mekanisme baru tanpa mengurangi kepastian hukum maupun perlindungan hak para pihak. Dalam kerangka tersebut, SEMA Nomor 1 Tahun 2026 menjadi instrumen implementatif yang penting, tetapi relevansi dan batas hukumnya tetap harus selalu diuji dengan kembali kepada KUHP dan KUHAP sebagai norma sumber.
Disclaimer Profesional
Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan analisis hukum umum berdasarkan peraturan dan sumber hukum yang tersedia. Penerapan ketentuan terhadap perkara konkret bergantung pada fakta, dokumen, tahapan perkara, dan ketentuan hukum yang relevan sehingga memerlukan pemeriksaan hukum secara tersendiri.
.png)
