Pertanyaan
Selamat sore bang, saya baru baca berita kalau direktur Mie Gacoan di Bali
jadi tersangka. Katanya gara-gara putar lagu di restoran tapi tidak bayar
royalti. Saya sebagai orang awam jadi bingung, kok bisa seserius itu sampai
jadi kasus pidana? Sebenarnya aturannya bagaimana? Apakah semua tempat usaha
seperti kafe atau toko kalau memutar lagu harus bayar? Kalau iya, bayarnya
ke mana dan bagaimana hitungannya? Lalu, apa benar hukumannya bisa sampai
penjara dan denda miliaran? Tolong jelaskan secara lengkap biar saya dan
pengusaha lain tidak salah langkah, terima kasih.
Jawaban
Pengantar
Musik dan suasana adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam
industri jasa dan ritel modern. Alunan melodi yang dipilih dengan cermat
bukan lagi sekadar latar, melainkan elemen strategis untuk menciptakan
pengalaman pelanggan (customer experience), meningkatkan kenyamanan,
dan pada akhirnya, mendorong transaksi.
Namun, sebuah ironi kini mengemuka ketika senandung yang dahulu menjadi
aset kini bertransformasi menjadi sumber risiko hukum pidana yang
signifikan. Realitas pahit ini terungkap secara gamblang melalui penetapan
tersangka terhadap
I Gusti Ayu Sasih Ira, Direktur PT Mitra Bali Sukses, selaku operator waralaba populer Mie
Gacoan di Bali, oleh Kepolisian Daerah Bali atas dugaan pelanggaran hak
cipta.
Kasus ini, yang bermula dari laporan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI)
atas pemutaran lagu-lagu komersial tanpa pembayaran royalti, berfungsi
sebagai sebuah lonceng peringatan yang memekakkan telinga bagi seluruh
ekosistem bisnis di Indonesia. Reaksi publik yang terbelah, sebagaimana
tercermin dalam riuhnya perdebatan di media sosial, menunjukkan adanya
kesenjangan pemahaman yang fundamental antara norma hukum formal dan
persepsi masyarakat awam. Banyak yang terkejut bahwa tindakan yang dianggap
sepele—”hanya memutar lagu”—dapat berujung pada ancaman pidana penjara dan
denda miliaran rupiah.
Peristiwa ini bukanlah sebuah anomali, melainkan kulminasi dari evolusi
penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Ia merupakan manifestasi logis dari
kerangka hukum yang telah dibangun secara sistematis melalui
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta
yang selanjutnya disebut dengan “UU tentang Hak Cipta” dan dipertegas oleh peraturan pelaksananya,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
yang selanjutnya disebut dengan “PP 56/2021”
Penegakan hukum yang menargetkan subjek bisnis populer seperti Mie Gacoan
dapat dilihat sebagai sebuah tindakan strategis untuk mengirimkan pesan yang
jelas dan kuat yaitu era kelonggaran telah berakhir. Tujuannya bukan
sekadar menghukum satu entitas, tetapi untuk memicu perubahan perilaku di
seluruh industri melalui sebuah preseden yang memaksa setiap pelaku usaha
untuk meninjau ulang kepatuhan mereka.
Tulisan kami ini akan membedah secara komprehensif permasalahan pidana bagi
pelaku usaha yang memutar lagu di tempat usahanya dengan menggunakan kasus
Mie Gacoan sebagai studi kasus sentral. Analisis akan dilakukan melalui
empat lensa yang saling melengkapi:
1.
Praktis: Langkah konkret apa yang harus dilakukan pelaku usaha untuk
memastikan kepatuhan hukum?
2.
Akademis: Bagaimana doktrin hukum pidana, hak kekayaan intelektual, dan
pertanggungjawaban korporasi diterapkan dalam konteks ini?
3.
Filosofis: Di mana titik keseimbangan keadilan antara perlindungan hak
ekonomi pencipta dan kelangsungan iklim usaha yang kondusif?
4.
Kritis: Seberapa efektif dan adil sistem Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)
yang ada saat ini dalam menjalankan mandatnya?
Melalui analisis mendalam ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat
memahami tidak hanya “apa” yang menjadi larangan, tetapi juga “mengapa”
larangan itu ada, “bagaimana” ia ditegakkan, dan “apa” implikasinya bagi
masa depan industri kreatif dan komersial di Indonesia.
Anatomi Regulasi Hak Cipta Musik di Indonesia: Kerangka Hukum yang Tak Terbantahkan
Untuk memahami mengapa pemutaran musik di tempat usaha dapat berujung pada
sanksi pidana, esensial untuk membedah fondasi hukum yang mengaturnya.
Kerangka regulasi di Indonesia, yang terdiri dari Undang-Undang tentang Hak
Cipta sebagai payung hukum utama dan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk
teknis, telah menciptakan sebuah jaring hukum yang presisi dan sulit untuk
dihindari.
UU tentang Hak Cipta merupakan pilar utama yang memberikan perlindungan
hukum bagi pencipta dan karya-karyanya. Beberapa ketentuan di dalamnya
secara langsung relevan dengan kewajiban pelaku usaha.
Definisi dan Hak Fundamental
Sebagaimana ketentuan
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta, yang selanjutnya disebut dengan “UU tentang Hak Cipta”, beberapa definisi menjadi kunci:
-
Hak Cipta
Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.
-
Hak Ekonomi
Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat
ekonomi atas Ciptaan.
-
Penggunaan Secara Komersial
Pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
-
Royalti
Imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait
yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
Hak Ekonomi dan Kewajiban Izin
Inti dari permasalahan ini terletak pada hak ekonomi. Sebagaimana ketentuan
Pasal 9 ayat (1) UU tentang Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi eksklusif untuk
melakukan, antara lain, “Pengumuman Ciptaan” (huruf g). Memutar lagu di
restoran, kafe, atau toko secara yuridis diklasifikasikan sebagai bentuk
“Pengumuman Ciptaan” kepada publik.
Kewajiban bagi pengguna diatur secara tegas dalam
Pasal 9 ayat (2) UU tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa:
“Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”
Larangan ini diperkuat oleh Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, yang menyatakan:
“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang
melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”
Ketentuan ini secara eksplisit melarang penggunaan karya cipta untuk tujuan
komersial—seperti menarik pelanggan atau menciptakan suasana di tempat
usaha—tanpa memperoleh izin terlebih dahulu.
Ancaman Sanksi Pidana
Pelanggaran terhadap hak ekonomi tidak hanya berimplikasi pada gugatan
perdata, tetapi juga diancam dengan sanksi pidana yang berat.
Pasal 113 ayat (3) UU tentang Hak Cipta menjadi pasal yang
menjerat Direktur Mie Gacoan Bali dan menjadi momok bagi pelaku usaha
lainnya. Pasal tersebut menyatakan:
“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf
g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Pasal ini secara spesifik mengkriminalisasi pelanggaran hak “Pengumuman
Ciptaan” (Pasal 9 ayat (1) huruf g) untuk tujuan komersial, yang merupakan
perbuatan inti dalam kasus pemutaran musik di tempat usaha.
Apabila UU tentang Hak Cipta menyediakan dasar filosofis dan ancaman
sanksi, PP 56/2021 menyediakan mekanisme praktis yang menutup celah bagi
pelaku usaha untuk berkelit. Sebelum adanya PP ini, pelaku usaha seringkali
beralasan bingung mengenai prosedur pembayaran dan kepada LMK mana royalti
harus disetorkan. PP 56/2021 menihilkan argumen tersebut.
Penegasan Lingkup Kewajiban
Sebagaimana ketentuan
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang selanjutnya disebut dengan “PP 56/2021”, secara eksplisit menyebutkan bentuk layanan publik bersifat komersial
yang wajib membayar royalti, di antaranya:
“b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;”
Penyebutan secara spesifik ini menghilangkan keraguan interpretatif dan
menegaskan bahwa setiap restoran dan kafe, terlepas dari skala usahanya,
tunduk pada kewajiban ini.
Mekanisme Satu Pintu (One-Stop System)
PP 56/2021 merevolusi mekanisme pembayaran royalti dengan menunjuk Lembaga
Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai satu-satunya gerbang untuk
penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti. Sebagaimana ketentuan
Pasal 9 dan Pasal 10 PP 56/2021,
setiap orang yang ingin menggunakan lagu secara komersial harus
mengajukan lisensi dan membayar royalti melalui LMKN. Sistem ini menyederhanakan proses dan menghilangkan alasan “kebingungan
prosedural” yang sebelumnya sering digunakan sebagai dalih.
Tarif yang Terukur
Sistem ini juga memberikan kepastian mengenai besaran biaya. Dalam kasus
Mie Gacoan, perhitungan kerugian didasarkan pada tarif yang telah
ditetapkan, yakni Rp 120.000,- per kursi per tahun untuk kategori
restoran/kafe. Tarif ini, bersama dengan tarif untuk jenis usaha lain
seperti hotel dan karaoke, diatur lebih lanjut oleh LMKN dan disahkan oleh
Menteri, memberikan dasar yang jelas bagi penagihan.
Kombinasi antara UU tentang Hak Cipta dan PP 56/2021 ini diharapkan dapat
menciptakan sebuah kerangka hukum yang solid. UU menyediakan ancaman pidana
yang berat sebagai “tongkat” (stick), sementara PP menyediakan mekanisme
pembayaran yang jelas dan terpusat, menutup celah pembelaan berbasis
ketidaktahuan prosedural. Kasus Mie Gacoan adalah manifestasi pertama dari
bekerjanya “jaring hukum” ini secara penuh, di mana penegak hukum kini dapat
fokus pada penindakan pelanggaran substantif karena aspek proseduralnya
telah dibuat gamblang.
Pertanggungjawaban Pidana: Korporasi atau Pengurus?
Ketika pelanggaran hak cipta dilakukan oleh sebuah badan usaha, pertanyaan
krusial yang muncul adalah siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana,
apakah korporasi sebagai subjek hukum, atau pengurusnya sebagai individu?
Kasus Mie Gacoan, di mana seorang direktur ditetapkan sebagai tersangka,
menyoroti kompleksitas dan pilihan strategis dalam penegakan hukum pidana
korporasi.
Frasa “Setiap Orang” yang digunakan dalam
Pasal 113 UU tentang Hak Cipta secara tradisional merujuk pada
manusia perorangan (natuurlijk persoon). Namun, perkembangan hukum
pidana modern telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat
melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban. Meskipun
UU tentang Hak Cipta saat ini tidak secara eksplisit
mendefinisikan korporasi sebagai subjek pidana di semua pasalnya, beberapa
doktrin dan peraturan lain membuka jalan untuk penjeratan korporasi.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (yang selanjutnya disebut dengan “PERMA 13/2016”) menjadi
pedoman penting bagi hakim. PERMA ini menetapkan kriteria kapan korporasi
dapat dinyatakan bersalah, antara lain jika korporasi:
1)
Memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut;
2)
Membiarkan terjadinya tindak pidana;
3)
Tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk memastikan
kepatuhan hukum.
Dalam konteks pemutaran musik ilegal, sebuah restoran atau kafe jelas
mendapatkan manfaat (menciptakan suasana yang menarik pelanggan) dan dapat
dianggap membiarkan pelanggaran terjadi jika tidak memiliki lisensi.
Namun, UU tentang Hak Cipta sendiri memberikan landasan yang lebih
eksplisit untuk menargetkan pengurus.
Pasal 118 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan:
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 115,
Pasal 116, dan Pasal 117 dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum,
pidana dijatuhkan terhadap badan hukum dan/atau pengurusnya.”
Pasal ini secara tegas mengadopsi prinsip pertanggungjawaban ganda, yang
memungkinkan penjatuhan pidana kepada badan hukum, pengurusnya, atau
keduanya secara bersamaan.
Ini memberikan diskresi kepada penuntut umum untuk memilih siapa yang
akan didakwa berdasarkan bukti dan strategi penuntutan.
Penetapan Direktur PT Mitra Bali Sukses sebagai tersangka merupakan pilihan
taktis dari penegak hukum. Menghukum korporasi seringkali hanya berujung
pada sanksi denda, yang bagi perusahaan besar dapat dianggap sebagai “biaya
operasional” (cost of doing business) dan kurang memberikan efek
jera. Sebaliknya, ancaman pidana penjara bagi seorang direktur, sebagaimana
diatur dalam Pasal 113 ayat (3), menciptakan risiko personal yang tidak
dapat dialihkan atau diasuransikan. Ini adalah sebuah langkah yang dirancang
untuk memaksimalkan efek jera (deterrence).
Secara teoretis, pembuktian kesalahan (mens rea) seorang direktur
juga lebih sederhana daripada membuktikan “niat jahat kolektif” sebuah
korporasi. Jaksa hanya perlu membuktikan bahwa direktur, dalam kapasitasnya,
mengetahui atau secara wajar seharusnya mengetahui adanya pemutaran musik
tanpa lisensi di gerai-gerai yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan ia
tidak mengambil tindakan yang patut untuk mencegah atau menghentikan
pelanggaran tersebut. Pembiaran ini dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan
yang memenuhi unsur pidana. Dengan demikian, penargetan pengurus menjadi
jalur paling efisien untuk memaksa dewan direksi di seluruh Indonesia
menempatkan isu kepatuhan hak cipta sebagai prioritas utama, sebuah hasil
yang sulit dicapai jika sanksi hanya berupa denda korporasi.
Yurisprudensi sebagai Kompas Penegakan Hukum
Hukum tidak hanya hidup dalam teks undang-undang, tetapi juga dalam
putusan-putusan pengadilan yang menafsirkannya. Analisis terhadap
yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia secara konsisten
telah menegakkan hak ekonomi pencipta dan menghukum pelanggaran hak cipta
untuk penggunaan komersial, membangun fondasi yang kokoh bagi penegakan
hukum saat ini.
Ada evolusi yang jelas dalam target penegakan hukum, bergerak dari pelaku
hilir (pembajak) ke pelaku hulu (pengguna komersial), dan dari bisnis yang
produk intinya adalah musik (karaoke) ke bisnis yang menggunakan musik
sebagai layanan pelengkap (restoran).
Fase Awal: Menjerat Pembajak dan Penjual Fisik
Pada awalnya, penegakan hukum pidana hak cipta banyak berfokus pada
pembajakan dan penjualan VCD/DVD bajakan. Putusan-putusan seperti
Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 150/Pid.Sus/2015/PN Bdw.,
tertanggal 28 September 2015, menghukum penjual VCD bajakan karena mendistribusikan salinan ciptaan
secara komersial tanpa izin. Putusan-putusan ini menetapkan prinsip dasar
bahwa penjualan karya tanpa izin untuk keuntungan adalah tindak pidana.
Fase Kedua: Menargetkan Pengguna Komersial Inti
Penegakan hukum kemudian bergeser ke bisnis di mana musik adalah produk
utamanya.
-
Kasus Karaoke
Sengketa perdata antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) melawan PT
Vizta Pratama (Inul Vizta Karaoke Manado) menjadi tonggak penting yang
perkaranya bergulir hingga tingkat Peninjauan Kembali. Awalnya, pada
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor
01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga.Mks tertanggal 28 Maret 2013, Inul Vizta dihukum membayar royalti. Namun, putusan ini dibatalkan di
tingkat kasasi melalui
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013
tertanggal 31 Maret 2015, yang menyatakan gugatan KCI tidak dapat diterima. Puncaknya,
melalui upaya hukum luar biasa, Mahkamah Agung mengeluarkan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015
tertanggal 19 Oktober 2016, yang membatalkan putusan kasasi dan mengabulkan permohonan KCI.
Putusan akhir ini menegaskan bahwa penyediaan fasilitas karaoke di mana
pelanggan menyanyikan lagu merupakan bentuk “pengumuman” dan “penggandaan”
ciptaan secara komersial yang wajib membayar royalti;
-
Kasus Konser
Kasus perdata antara komposer Ari Sapta Hernawan (Ari Bias) melawan Agnes
Monica Muljoto (Agnez Mo) juga relevan. Melalui
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 30 Januari 2025, pengadilan menghukum Agnez Mo untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5
miliar karena membawakan lagu “Bilang Saja” dalam tiga konser komersial
tanpa izin langsung dari pencipta. Putusan ini, yang saat ini sedang
dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, menunjukkan keseriusan pengadilan
dalam melindungi hak ekonomi bahkan dari pelanggaran oleh sesama pelaku
industri hiburan.
Fase Ketiga: Menjangkau Pengguna Komersial Pelengkap
Kasus Mie Gacoan menandai dimulainya fase ketiga, di mana prinsip-prinsip
yang telah mapan dari fase sebelumnya kini diterapkan pada bisnis yang
menggunakan musik sebagai ambience atau layanan pelengkap.
Yurisprudensi pidana yang menjadi analogi paling kuat adalah kasus
penggunaan perangkat lunak (software) bajakan yang menjerat Terdakwa
ANGELA SITA REVUELTA SEPTIKARANI Binti SARPOMO, seorang manajer.
Perkara ini diputus pertama kali oleh Pengadilan Negeri Bantul, yang dalam
putusannya menyatakan
Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp
80.000.000. Putusan ini kemudian dikuatkan di tingkat banding melalui
Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK
tertanggal 29 Desember 2020. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini sangat relevan dan dapat
dielaborasi sebagai berikut:
1)
Unsur “Tanpa Hak”:
Terbukti karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti lisensi yang sah
untuk software yang digunakan.
2)
Unsur “Penggunaan Komersial”:
Terbukti karena software tersebut diinstal di komputer perusahaan dan
digunakan untuk kegiatan operasional yang bertujuan mencari keuntungan.
3)
Pertanggungjawaban Individu:
Hakim membebankan tanggung jawab kepada Terdakwa sebagai manajer yang
memiliki wewenang dan pengetahuan atas penggunaan software ilegal
tersebut.
Analogi dari kasus ini ke pemutaran musik di restoran sangatlah jelas.
Mengganti “software” dengan “lagu” dan “lisensi software” dengan “lisensi
musik dari LMKN” akan menghasilkan konstruksi hukum yang serupa.
Yurisprudensi ini menunjukkan bahwa pengadilan siap untuk menghukum individu
dalam posisi manajerial atas pelanggaran HKI yang dilakukan oleh perusahaan
untuk kepentingan komersial.
Pelaku usaha di sektor F&B dan ritel yang selama ini merasa kebal karena “hanya memutar musik latar” pada dasarnya telah salah membaca arah angin yudisial. Fondasi hukum telah dibangun selama bertahun-tahun, dan kini penegakan hukum hanya tinggal menerapkannya pada kategori bisnis baru.
Penegakan hukum hak cipta musik tidak terjadi di ruang hampa. Ia melibatkan
berbagai pemangku kepentingan dengan perspektif yang berbeda dan menghadapi
tantangan implementasi yang kompleks. Konflik ini pada intinya bukan sekadar
sengketa hukum, melainkan masalah tata kelola (governance).
Suara Pelaku Usaha: Antara Kepatuhan dan Keberatan
Asosiasi pengusaha seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) menunjukkan sikap yang
ambivalen. Di satu sisi, mereka mengakui prinsip perlindungan hak cipta.
Sekjen PHRI bahkan menyatakan bahwa asosiasinya telah memiliki MoU dengan
LMKN sejak 2016, menunjukkan adanya kesadaran di tingkat asosiasi.
Namun di sisi lain, mereka menyuarakan keprihatinan yang kuat, terutama
mengenai momentum penegakan hukum yang agresif di tengah kondisi ekonomi
yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Mereka meminta kelonggaran dan
sosialisasi yang lebih baik. APRINDO bahkan melontarkan ancaman untuk
berhenti memutar musik sama sekali di gerai ritel, sebuah langkah yang
menunjukkan adanya negosiasi daya tawar dan resistensi terhadap apa yang
dianggap sebagai beban baru.
Suara Pemerintah dan LMKN: Penegakan Aturan demi Kreator
Dari perspektif pemerintah dan LMKN, PP 56/2021 adalah instrumen untuk
memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencipta lagu, yang
karyanya selama ini dieksploitasi secara komersial tanpa imbalan yang layak.
LMKN berargumen bahwa sistem satu pintu dan skema tarif yang jelas—seperti
tarif per kursi untuk restoran atau tarif per meter persegi untuk
ritel—justru memberikan kemudahan dan transparansi bagi pelaku usaha.
Akar Masalah: Krisis Kepercayaan pada LMK/LMKN
Di balik perdebatan mengenai tarif dan sanksi, terdapat masalah yang lebih
fundamental: krisis kepercayaan. Banyak pelaku usaha dan masyarakat umum
yang skeptis apakah dana royalti yang dikumpulkan benar-benar sampai ke
tangan pencipta lagu yang berhak. LMK dan LMKN seringkali dianggap sebagai
“kotak hitam” yang mekanisme internalnya tidak transparan. Keraguan ini
menjadi bahan bakar utama bagi resistensi untuk membayar. Meskipun PP
56/2021 mewajibkan LMKN untuk diaudit oleh akuntan publik setiap tahun ,
hasil audit tersebut belum cukup dipublikasikan secara luas untuk membangun
legitimasi sosial. Tanpa kepercayaan, kepatuhan akan selalu bersifat
koersif, mahal untuk ditegakkan, dan rentan terhadap konflik.
Dampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Narasi pemidanaan yang menyasar perusahaan besar seperti Mie Gacoan
menimbulkan kekhawatiran di kalangan UMKM. Sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP
56/2021, pemerintah menjanjikan “keringanan tarif Royalti” untuk usaha
mikro. Namun, sosialisasi mengenai mekanisme dan besaran keringanan ini
masih sangat minim. Akibatnya, banyak pemilik warung kopi atau kafe kecil
yang merasa terancam oleh aturan yang sama yang menjerat korporasi besar,
padahal kapasitas finansial dan pemahaman hukum mereka sangat terbatas.
Tanpa adanya skema yang jelas, terjangkau, dan mudah diakses bagi UMKM,
kebijakan ini berisiko menjadi kontraproduktif dan mematikan usaha kecil
yang justru menjadi tulang punggung perekonomian.
Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis
Penetapan tersangka dalam kasus Mie Gacoan bukanlah insiden tunggal,
melainkan sebuah penanda zaman yang tegas. Ia menggarisbawahi bahwa
pemutaran musik untuk tujuan komersial di tempat usaha tanpa lisensi yang
sah adalah pelanggaran hukum serius yang membawa risiko pidana nyata, tidak
hanya bagi korporasi tetapi juga bagi pengurusnya secara pribadi. Era di
mana kewajiban membayar royalti dapat diabaikan atau dianggap sebagai
imbauan moral telah berakhir, digantikan oleh era penegakan hukum yang
didukung oleh kerangka regulasi yang solid dan yurisprudensi yang
konsisten.
Kombinasi UU Hak Cipta dan PP 56/2021 telah menciptakan sistem yang secara
yuridis kuat. Namun, kekuatan hukum ini belum diimbangi dengan legitimasi
sosial yang memadai. Tantangan ke depan bukan lagi pada perumusan aturan,
melainkan pada implementasi yang adil, transparan, dan mampu membangun
kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan.
Rekomendasi Praktis untuk Pelaku Usaha (Checklist Kepatuhan)
Untuk menavigasi lanskap hukum yang baru ini, pelaku usaha harus bersikap
proaktif dan tidak lagi dapat berlindung di balik ketidaktahuan.
Langkah-langkah berikut bersifat imperatif:
1.
Audit Internal Sumber Musik
Lakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua sumber musik yang diputar
di seluruh lokasi usaha, baik yang berasal dari platform streaming (seperti
Spotify, YouTube), radio, CD, maupun media lainnya.
2.
Verifikasi Jenis Lisensi
Pahami secara kritis bahwa langganan platform streaming untuk penggunaan
pribadi (misalnya, Spotify Premium) secara eksplisit tidak mencakup izin
untuk penggunaan komersial di tempat umum. Menggunakan akun pribadi untuk
bisnis adalah pelanggaran.
3.
Hubungi LMKN Secara Proaktif
Jangan menunggu surat somasi. Kunjungi situs resmi LMKN atau hubungi mereka
secara langsung untuk mendaftarkan usaha Anda. Minta penjelasan mengenai
skema lisensi yang paling sesuai dengan model bisnis Anda (misalnya,
berdasarkan jumlah kursi, luas area, atau jenis usaha).
4.
Alokasikan Anggaran Royalti
Masukkan biaya lisensi musik sebagai bagian dari anggaran operasional
tahunan (operational expenditure). Anggap ini sebagai biaya kepatuhan
yang sama pentingnya dengan pajak atau izin usaha lainnya.
5.
Simpan Bukti Kepatuhan
Dokumentasikan semua korespondensi, bukti pendaftaran, dan bukti pembayaran
lisensi kepada LMKN. Dokumen-dokumen ini akan menjadi perisai hukum yang
vital jika terjadi sengketa di kemudian hari.
Rekomendasi Kebijakan
Untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan, diperlukan
perbaikan dari sisi regulator dan penegak hukum:
-
Untuk Legislator (DPR)
Pertimbangkan untuk melakukan amandemen terbatas pada UU Hak Cipta guna
merumuskan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan
pengurusnya secara lebih eksplisit dan detail, sehingga mengurangi
ambiguitas dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi.
-
Untuk Pemerintah (Kemenkumham) dan LMKN
1.
Transparansi Radikal
Bangun portal publik real-time atau laporan berkala yang mudah
diakses, yang menunjukkan secara transparan berapa total royalti yang
terkumpul dari setiap sektor usaha dan bagaimana dana tersebut
didistribusikan kepada para pencipta. Langkah ini krusial untuk membangun
kembali kepercayaan.
2.
Edukasi Massif dan Inklusif
Luncurkan kampanye edukasi nasional yang menyasar langsung pelaku usaha,
terutama UMKM. Materi harus sederhana, praktis, dan disampaikan melalui
kanal yang efektif.
3.
Skema Khusus UMKM
Segera realisasikan amanat PP 56/2021 mengenai keringanan bagi usaha mikro
dengan menetapkan tarif yang sangat terjangkau dan prosedur pendaftaran yang
disederhanakan secara drastis.
-
Untuk Aparat Penegak Hukum dan Yudikatif
1.
Konsistensi Penegakan
Terapkan hukum secara konsisten untuk menciptakan efek jera yang merata dan
kepastian hukum.
2.
Pertimbangan Hakim yang Mendalam
Dalam memutus perkara hak cipta, hakim diharapkan untuk menulis
pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang komprehensif, menjelaskan
secara gamblang bagaimana setiap unsur pasal dibuktikan, sehingga putusan
tersebut dapat menjadi yurisprudensi yang berkualitas dan mendidik
publik.
Pada akhirnya, tujuan utama dari sistem hak cipta adalah untuk menumbuhkan
kreativitas. Keseimbangan yang adil harus ditemukan, di mana hak ekonomi
para kreator sebagai pilar ekonomi kreatif dihargai dan dilindungi,
sementara pada saat yang sama, kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk
berinvestasi dan berinovasi tetap terjaga. Penghargaan terhadap karya cipta
tidak boleh mematikan geliat usaha, dan sebaliknya, keuntungan komersial
tidak boleh diraih dengan mengorbankan hak para seniman.
Info lebih lanjut Anda dapat mengirimkan ke kami persoalaan Hukum anda melalui: Link di sini. atau melalui surat eletronik kami secara langsung: lawyerpontianak@gmail.com atau langsung ke nomor kantor Hukum Eka Kurnia yang ada di sini. Terima Kasih.
.png)
