Pengantar
Pemikiran Plato tentang keadilan, negara, dan hukum telah menjadi fondasi penting bagi tradisi filsafat politik dan hukum Barat selama lebih dari dua milenium. Dua karyanya yang paling berpengaruh dalam bidang ini, Republic (Πολιτεία) dan Nomoi (Νόμοι) atau Laws, menawarkan dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi terhadap pertanyaan fundamental tentang bagaimana kehidupan bersama yang baik harus diatur.
Jika Republic menghadirkan visi negara ideal yang diperintah oleh filsuf-raja dengan komunitas properti dan keluarga yang komunal, maka Nomoi, yang dipercaya ditulis pada masa tua Plato menjelang kematiannya pada 348/347 SM, menawarkan rancangan “negara terbaik kedua” (δεύτερος πλοῦς) yang lebih pragmatis, berbasis pada supremasi hukum tertulis, dan dapat diwujudkan dalam kondisi riil manusia.[1]
Ketegangan antara kedua visi ini (antara pemerintahan berdasarkan kebijaksanaan filosofis dan pemerintahan berdasarkan hukum) menawarkan wawasan yang sangat berharga bagi diskusi kontemporer tentang filsafat hukum di Indonesia.
Dalam konteks negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemikiran Plato tentang hubungan antara kebajikan (ἀρετή), hukum (νόμος), dan keadilan (δικαιοσύνη) memberikan kerangka reflektif untuk memahami tantangan fundamental dalam pembangunan hukum nasional.
Pembahasan
Keadilan dalam Republic: Dari Harmoni Internal Menuju Harmoni Sosial
Dalam Republic, Plato melakukan pencarian terhadap hakikat keadilan melalui metode analogi antara negara dan jiwa individu. Dialog yang direkam sehari setelah perayaan festival Bendis di Piraeus ini melibatkan Socrates, Glaucon, Adeimantus, Polemarchus, Cephalus, dan Thrasymachus dalam diskusi yang kompleks.[2]
Definisi keadilan yang diajukan oleh para peserta secara bertahap ditolak oleh Socrates: keadilan bukanlah sekadar “mengembalikan utang” (Cephalus), bukan pula “berbuat baik kepada teman dan jahat kepada musuh” (Polemarchus), dan bukan “kepentingan yang lebih kuat” (Thrasymachus).[3]
Puncak argumentasi Plato dalam Republic adalah identifikasi keadilan dengan prinsip bahwa setiap orang melakukan tugasnya sendiri (τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν) dan tidak mencampuri urusan orang lain. Dalam negara ideal, prinsip ini diwujudkan melalui struktur tripartit: kelas penguasa (filsuf-raja) yang memiliki kebijaksanaan, kelas prajurit (auxiliaries) yang memiliki keberanian, dan kelas pekerja (petani, pengrajin, pedagang) yang memiliki pengendalian diri (temperance).[4]
Sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Republic:
“Keadilan adalah melakukan urusan sendiri dan tidak menjadi seorang yang sibuk mengurus urusan orang lain.”[5]
Keadilan dalam diri individu merupakan analogi dari keadilan dalam negara. Jiwa manusia, seperti halnya negara, terdiri dari tiga bagian: logos (rasio), thymos (semangat atau keberanian), dan epithymia (hasrat atau nafsu).[6]
Orang yang adil adalah orang yang ketiga bagian jiwanya berada dalam harmoni, dengan rasio memerintah, semangat menjadi sekutu rasio, dan hasrat dikuasai. Keadilan bukanlah tindakan eksternal semata, melainkan kondisi internal jiwa yang teratur. Dalam rumusan Plato:
“Keadilan tidak berkaitan dengan tindakan lahiriah seseorang, tetapi dengan batinnya, dengan dirinya yang sebenarnya.”[7]
Puncak dari seluruh sistem etika-politik Plato dalam Republic adalah Idea tentang Kebaikan (ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα), yang diibaratkan seperti matahari dalam dunia yang dapat dilihat.[8] Idea tentang Kebaikan adalah sumber kebenaran dan pengetahuan, sekaligus sumber keberadaan dan esensi dari segala sesuatu. Hanya filsuf (karena cinta kebijaksanaan dan kemampuan menangkap realitas abadi di balik dunia indrawi yang terus berubah) yang dapat mencapai pengetahuan tentang Kebaikan ini. Oleh karena itu, hanya filsuf yang layak menjadi pemimpin negara, karena hanya mereka yang mengetahui apa yang benar-benar baik bagi diri sendiri dan bagi negara secara keseluruhan.[9]
Paradoks yang muncul kemudian adalah bahwa negara ideal ini hampir mustahil diwujudkan di dunia nyata. Sebagaimana diakui Plato sendiri melalui alegori gua, para filsuf yang telah mencapai pencerahan enggan kembali ke bawah untuk mengurus urusan duniawi.[10]
Namun demikian, ia menegaskan bahwa gagasan tentang negara ideal tetap memiliki nilai sebagai “pola yang disimpan di surga” (παράδειγμα ἐν οὐρανῷ), yang dapat menjadi acuan bagi siapa pun yang ingin menata kehidupannya.[11]
Nomoi: Supremasi Hukum sebagai Jalan Alternatif
Berbeda dengan Republic yang utopis dan spekulatif metafisis, Nomoi (Laws) yang terdiri dari dua belas buku dan merupakan dialog terpanjang Plato, hadir dengan pendekatan yang lebih empiris dan pragmatis. Dialog ini melibatkan tiga tokoh sepuh: Kleinias dari Knossos (Kreta), Megillos dari Sparta, dan seorang “Orang Asing dari Athena” yang namanya tidak disebutkan; sebuah penyimpangan signifikan dari hampir seluruh dialog Plato lainnya yang menampilkan Socrates sebagai tokoh utama.[12]
Latar dialog ini adalah perjalanan ziarah dari Knossos menuju gua Zeus di Gunung Ida, persis seperti yang konon dilakukan oleh Minos setiap sembilan tahun untuk menerima instruksi tentang hukum dari ayahnya, Zeus.[13]
Momen krusial dalam dialog ini terjadi ketika Kleinias mengungkapkan bahwa ia telah ditugaskan oleh kota Knossos untuk mempersiapkan pendirian koloni baru di Kreta (sebuah koloni yang akan disebut Magnesia atau kota Magnetes).[14]
Ia meminta bantuan Orang Asing Athena untuk merancang hukum dan konstitusi bagi kota baru tersebut. Dengan kata lain, Nomoi adalah rancangan konstitusi yang dimaksudkan untuk benar-benar diterapkan, bukan sekadar ideal dalam angan-angan.
Plato dalam Nomoi secara eksplisit menyebut konstitusi yang dirancangnya sebagai yang “terbaik kedua” (δεύτερος), sementara yang pertama (yang digambarkan dalam Republic dengan komunitas istri, anak, dan property) adalah yang terbaik namun hanya dapat diwujudkan oleh para dewa atau putra para dewa.[15]
Dalam rumusannya:
“Negara pertama dan konstitusi terbaik adalah di mana pepatah kuno ‘segala sesuatu adalah milik bersama di antara teman-teman’ masih berlaku di seluruh negara. […] Apakah ini ada di mana pun, atau akan ada, kita tidak tahu; tetapi lebih baik kita mengikuti yang kedua setelah yang pertama.”[16]
Karakteristik utama dari konstitusi “terbaik kedua” ini adalah supremasi hukum. Hukum, bukan kehendak subjektif penguasa, yang memegang kekuasaan tertinggi. Plato menegaskan bahwa di mana hukum tunduk pada penguasa dan tidak memiliki otoritas, di situ kehancuran negara sudah dekat; tetapi di mana hukum adalah penguasa atas para penguasa, di situ keselamatan dan segala berkah dari para dewa akan menyertai negara.[17]
Salah satu inovasi paling penting dalam Nomoi adalah pengenalan “pembukaan” (prooimion) untuk setiap hukum. Plato menyadari bahwa hukum yang hanya mengandalkan paksaan (ἀνάγκη) tanpa disertai persuasi (πειθώ) tidak akan efektif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap hukum harus diawali dengan penjelasan rasional tentang tujuannya, sehingga warga negara memahami mengapa hukum itu baik bagi mereka.[18]
Sebagaimana dinyatakan oleh Orang Asing Athena:
“Pembuat undang-undang tidak boleh hanya mengatakan ‘lakukan ini’ atau ‘jangan lakukan itu’; ia harus berusaha meyakinkan jiwa para warganya, agar mereka menerima hukum dengan sukarela.”[19]
Nomoi juga mengatur berbagai aspek kehidupan secara sangat rinci: jumlah warga negara ditetapkan sebanyak 5.040 kepala keluarga; sebuah angka yang dipilih karena memiliki 59 pembagi, sehingga memudahkan pembagian wilayah dan administrasi.[20]
Kepemilikan pribadi atas tanah diakui tetapi tidak dapat dipindahtangankan, dan kesenjangan kekayaan dibatasi secara ketat. Perempuan diberikan hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki dalam pendidikan dan bahkan dalam dinas militer, sebuah gagasan yang sangat revolusioner untuk zamannya.[21]
Lembaga paling penting dalam Nomoi adalah “Dewan Malam” (νυκτερινὸς σύλλογος), yang terdiri dari para penjaga hukum tertua (37 orang) bersama dengan para imam dan pejabat pendidikan.[22]
Dewan ini bertugas menjaga stabilitas konstitusi, mempelajari astronomi dan teologi, serta memastikan bahwa tujuan fundamental negara, yaitu kebajikan (ἀρετή), tetap menjadi pedoman dalam setiap kebijakan. Para anggota Dewan Malam harus mempelajari “satu gagasan tentang kebajikan yang tersebar dalam banyak hal,” suatu pengetahuan dialektis yang mengingatkan pada teori bentuk dalam Republic.[23]
Perbandingan antara Republic dan Nomoi
Terdapat perbedaan fundamental antara kedua karya ini dalam hal status dan fungsi hukum. Dalam Republic, hukum hampir tidak diperlukan karena para filsuf-raja, dengan pengetahuan langsung mereka tentang Kebaikan, dapat memutuskan setiap kasus berdasarkan kebijaksanaan mereka yang sempurna. Negara yang diperintah oleh filsuf tidak memerlukan hukum tertulis yang kaku, sebagaimana seorang dokter tidak memerlukan buku resep untuk mendiagnosis pasiennya.[24]
Sebaliknya, dalam Nomoi, hukum menjadi pusat dari seluruh sistem politik. Hal ini mencerminkan pergeseran pandangan Plato tentang sifat manusia di usia tuanya. Menurut sejumlah sarjana, setelah mengalami kegagalan dalam upayanya untuk mendidik Dionysius II dari Syracuse menjadi filsuf-raja, sebuah pengalaman yang diceritakan dalam Surat Ketujuh (meskipun otentisitas surat ini masih diperdebatkan di kalangan akademisi)[25], Plato menyadari bahwa kebajikan sempurna tidak dapat dicapai oleh mayoritas manusia. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai “akal tanpa nafsu” (νόμος ἄνευ θυμοῦ) yang membimbing manusia menuju kebajikan sejauh mungkin.[26]
Namun demikian, Republic dan Nomoi tidaklah kontradiktif secara fundamental. Keduanya sama-sama bertujuan pada kebajikan sebagai tujuan akhir negara.
Perbedaannya terletak pada asumsi tentang kondisi manusia. Republic adalah cita-cita yang hanya dapat diwujudkan jika para dewa turun tangan, sementara Nomoi adalah pendekatan realistis untuk membimbing manusia yang tidak sempurna menuju kehidupan yang baik melalui instrumen hukum.
Relevansi bagi Filsafat Hukum Indonesia
Pemikiran Plato tentang hubungan antara hukum, keadilan, dan kebajikan menawarkan tiga kontribusi penting bagi refleksi filosofis tentang hukum Indonesia.
Pertama, konsep “pembukaan hukum” (prooimion) Plato memiliki resonansi yang kuat dengan semangat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana Plato menekankan pentingnya persuasi dan penjelasan rasional di balik setiap perintah hukum, Indonesia juga menempatkan Pancasila sebagai “bintang penuntun” yang memberikan justifikasi filosofis bagi seluruh sistem hukum nasional.
Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut “UU 12/2011”, menyatakan:
“Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.”
Selain itu, Pasal 5 huruf a UU 12/2011 menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas kejelasan tujuan. Asas ini secara implisit mengakui pentingnya justifikasi rasional di balik setiap produk hukum, sebuah prinsip yang sejalan dengan gagasan Plato tentang hukum yang persuasif, bukan sekadar koersif.
Kedua, perdebatan Plato antara pemerintahan oleh kebijaksanaan (Republic) dan pemerintahan oleh hukum (Nomoi) mencerminkan ketegangan yang terus berlangsung dalam negara hukum Indonesia antara rule of law dan rule by law, serta antara legalitas dan keadilan substantif.
Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”) menyatakan:
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Namun demikian, pertanyaan tentang apakah hukum harus selalu dipatuhi meskipun isinya tidak adil (persoalan yang dihadapi Socrates dalam Crito), atau apakah keadilan substantif dapat mengesampingkan kepastian hukum dalam keadaan tertentu, terus menjadi perdebatan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Hans Kelsen, dalam teorinya tentang jaminan yurisdiksional konstitusi, telah meletakkan fondasi bagi peradilan konstitusi yang menjadi ciri negara hukum modern, termasuk Indonesia.[27]
Ketiga, lembaga “Dewan Malam” dalam Nomoi menawarkan model tentang bagaimana pengetahuan filosofis dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum tanpa mengorbankan supremasi hukum itu sendiri. Dewan Malam bukanlah penguasa absolut seperti filsuf-raja dalam Republic, melainkan badan penasihat yang bertugas menjaga koherensi dan konsistensi sistem hukum dengan tujuan fundamentalnya. Lembaga ini mengingatkan pada fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai “penjaga konstitusi” (the guardian of the constitution) yang menafsirkan UUD NRI berdasarkan nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui putusan-putusannya, telah menunjukkan bahwa penafsiran konstitusi tidak semata-mata bersifat formalistis tetapi juga melibatkan pertimbangan filosofis tentang tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006, tertanggal 23 Agustus 2006, Mahkamah menegaskan pentingnya penafsiran yang sistematis dan berorientasi pada nilai-nilai fundamental negara.[28]
Sehingga, kita juga harus kritis terhadap aspek-aspek dalam pemikiran Plato yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern yang demokratis dan pluralis. Nomoi tetap mempertahankan unsur-unsur otoritarian, yaitu seperti sensor terhadap musik dan puisi, penolakan terhadap inovasi dalam pendidikan, serta hukuman mati bagi para atheis yang tidak mau diyakinkan melalui argumen.[29]
Plato, dalam Nomoi X, mengembangkan teologi politik yang menghukum mati mereka yang tidak percaya pada keberadaan para dewa, ketidakpedulian mereka terhadap urusan manusia, atau kemungkinan mereka disuap oleh persembahan.[30] Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
Ketentuan ini secara tegas bertentangan dengan sanksi hukum terhadap atheis yang diusulkan Plato. Oleh karena itu, penerapan pemikiran Plato ke dalam konteks Indonesia harus dilakukan secara selektif dan kritis, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berkeyakinan yang dijamin konstitusi.
Penutup
Pemikiran Plato dalam Republic dan Nomoi menawarkan sebuah perjalanan intelektual yang panjang dan kompleks, yaitu dari keyakinan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui pengetahuan filosofis langsung tentang kebaikan, menuju kesadaran bahwa dalam kondisi manusia yang tidak sempurna, hukum tertulis yang didukung oleh persuasi dan pengawasan institusional adalah jalan terbaik menuju kehidupan yang bajik. Kedua karya ini tidak bertentangan secara fundamental, melainkan mewakili dua tingkat realisasi dari cita-cita yang sama: kebajikan sebagai tujuan akhir negara.
Bagi filsafat hukum Indonesia, warisan Plato mengingatkan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen teknis atau sebagai sistem perintah yang dipaksakan. Hukum, dalam perspektif Platonik, selalu membawa muatan etis dan bertujuan pada kebaikan bersama.
Prinsip ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan sebagai nilai-nilai yang memberikan makna dan tujuan bagi seluruh tatanan hukum nasional.
Tantangan bagi Indonesia ke depan adalah bagaimana membangun sistem hukum yang tidak hanya taat pada prosedur dan kepastian (sebagaimana ditekankan dalam Nomoi), tetapi juga mampu menjadi wahana bagi pencapaian keadilan substantif dan kebajikan publik (sebagaimana dicita-citakan dalam Republic), tanpa harus mengorbankan kebebasan dan hak asasi manusia yang menjadi ciri negara hukum modern yang demokratis.
[1] Aristoteles, Politica 1264b (Bekker numbering), sebagaimana dikutip dan dikomentari dalam Klaus Schöpsdau, “Platon: Nomoi (Gesetze),” dalam Platon: Werke, ed. Ernst Heitsch, vol. IX 2 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994), 135–36. Lihat juga Plato, Laws 739a–e, dalam Plato: Complete Works, ed. John M. Cooper (Indianapolis: Hackett, 1997). Selanjutnya karya Plato dalam Complete Works ed. Cooper 1997 akan dirujuk sebagai “Cooper 1997”.
[2] Plato, Republic 327a–328b, dalam Cooper 1997. Festival Bendis adalah perayaan untuk dewi Thrakia, yang menggambarkan latar belakang multikultural dari dialog ini.
[3] Republic 331c–332a (Cephalus), 332a–336a (Polemarchus), 336b–354c (Thrasymachus), dalam Cooper 1997.
[4] Republic 433a–434c, dalam Cooper 1997.
[5] Republic 433a–b, dalam Cooper 1997. Terjemahan bebas penulis.
[6] Republic 435c–441c, dalam Cooper 1997. Pembagian jiwa ini merupakan salah satu kontribusi paling orisinal Plato dalam psikologi moral.
[7] Republic 443c–e, dalam Cooper 1997. Terjemahan bebas penulis.
[8] Republic 505a–509c, dalam Cooper 1997. Perbandingan Idea tentang Kebaikan dengan matahari adalah salah satu alegori paling terkenal dalam sejarah filsafat.
[9] Republic 473c–e, dalam Cooper 1997. Inilah tesis filsuf-raja yang terkenal dan sering menimbulkan kontroversi.
[10] Republic 516c–517a, dalam Cooper 1997. Alegori gua menggambarkan proses pencerahan filosofis dan keengganan para filsuf untuk kembali ke dunia politik.
[11] Republic 592b, dalam Cooper 1997.
[12] Laws 624a–b, dalam Cooper 1997. Kehadiran tokoh “Orang Asing Athena” yang tidak disebutkan namanya, serta ketidakhadiran Socrates, merupakan fitur unik dari Nomoi yang membedakannya dari hampir semua dialog Plato lainnya.
[13] Laws 624a–b, dalam Cooper 1997. Perjalanan dari Knossos ke gua Zeus di Gunung Ida ini memiliki makna religius yang mendalam, karena Minos dipercaya menerima hukum langsung dari Zeus.
[14] Laws 702b–703a, dalam Cooper 1997. Nama “Magnesia” diberikan untuk kota baru ini.
[15] Laws 739a–e, dalam Cooper 1997.
[16] Laws 739a–e, dalam Cooper 1997. Terjemahan bebas penulis.
[17] Laws 715d, dalam Cooper 1997.
[18] Laws 718a–723d, dalam Cooper 1997. Penggunaan persuasi melalui pembukaan hukum adalah salah satu inovasi paling signifikan Plato dalam teori legislasi.
[19] Laws 722b–723a, dalam Cooper 1997. Parafrase penulis.
[20] Laws 737e–738e, dalam Cooper 1997. Angka 5.040 dipilih karena 5.040 = 7! (7 faktorial) = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7.
[21] Laws 771a–780c, dalam Cooper 1997.
[22] Laws 951a–969d, dalam Cooper 1997.
[23] Laws 965a–966a, dalam Cooper 1997. Pengetahuan tentang “satu dalam banyak” ini merupakan inti dari metode dialektika Plato.
[24] Republic 425d–426a, dalam Cooper 1997. Plato berargumen bahwa hukum tertulis yang terlalu rinci tidak diperlukan dalam negara yang diperintah oleh filsuf yang baik, namun ia tidak sepenuhnya menolak keberadaan hukum.
[25] Mengenai otentisitas Surat Ketujuh, terdapat perdebatan panjang di kalangan sarjana. Sebagian, seperti G.R. Morrow (lihat Plato’s Cretan City), menerimanya sebagai otentik; sebagian lain meragukannya. Di sini, Surat Ketujuh 324a–328d digunakan dengan catatan statusnya yang diperdebatkan.
[26] Frasa “νόμος ἄνευ θυμοῦ” (law without passion) muncul dalam Laws 875a–d, dalam Cooper 1997.
[27] Hans Kelsen, “La Garantie Juridictionnelle de la Constitution,” Revue du Droit Public 44 (1928): 197–257. Teori Kelsen tentang peradilan konstitusi ini berpengaruh besar terhadap pembentukan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
[28] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tertanggal 23 Agustus 2006. Dalam putusan ini, Mahkamah menggunakan penafsiran filosofis terhadap Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk menguji konstitusionalitas undang-undang.
[29] Laws 907d–910d, dalam Cooper 1997. Hukuman mati bagi atheis yang tidak mau “disembuhkan” melalui pembinaan di sophronisterion (rumah koreksi) adalah salah satu aspek yang paling dikritik dari Nomoi.
[30] Laws 885b–907b, dalam Cooper 1997. Buku X dari Nomoi ini sering disebut sebagai “teologi Platonik” karena berisi argumen-argumen rasional untuk membela keberadaan para dewa dan providensialisme.
.png)
