Putusan Hubungan Industrial Tidak Bisa Dieksekusi, Apa Solusinya?

 

Pertanyaan

Selamat sore, Bang Eka.
Saya seorang buruh yang telah bekerja selama belasan tahun di salah satu toko sepeda di Kota Pontianak. Saya pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hingga kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan saya dikabulkan, dan saya dinyatakan menang. Dalam putusan tersebut, pengusaha diwajibkan membayar pesangon kepada saya.

Namun, hingga saat ini pengusaha belum membayar pesangon tersebut. Proses eksekusi di pengadilan juga telah dilakukan, bahkan sudah ada perintah eksekusi. Kendalanya, ketika eksekusi dilakukan, aset milik pengusaha, seperti unit sepeda, sudah dikosongkan. Saya juga tidak mengetahui keberadaan BPKB kendaraan milik pengusaha tersebut.

Menurut Bang Eka, apa solusi yang bisa saya tempuh dalam kondisi seperti ini?
Terima kasih.

Jawaban

Pengantar

Bagi seorang pekerja yang telah menempuh jalan panjang dan melelahkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), amar putusan yang menyatakan kemenangannya seharusnya menjadi puncak perjuangan dalam mencari keadilan. Namun, ironisnya, kemenangan itu kerap hanya tertulis di atas kertas—menjadi sebuah “paper victory” yaitu kemenangan yang sah secara hukum, tetapi gagal memberikan manfaat nyata karena tidak terlaksana.

Realitas pahit ini menempatkan para pencari keadilan pada sebuah paradoks yaitu memenangkan perkara, tetapi tidak memperoleh hak yang diperjuangkan. Putusan pengadilan, yang semestinya menjadi mahkota keadilan, justru menjadi sesuatu yang tak terjangkau.

Esensi proses peradilan tidak berhenti pada pembacaan putusan (adjudikasi), melainkan terletak pada realisasi hak melalui pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut. Tanpa eksekusi yang efektif, putusan kehilangan makna, kewibawaan institusi peradilan terkikis, dan—yang terpenting—kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat berubah menjadi ilusi.

Adagium hukum kuno Fiat justitia et pereat mundus—“hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa”—menggarisbawahi betapa fundamentalnya pelaksanaan putusan sebagai pilar negara hukum, terlepas dari segala rintangan yang menghadang.

Artikel ini akan mengurai secara mendalam akar permasalahan non-eksekutabilitas putusan PHI, menganalisis kegagalan sistemik yang melatari fenomena ini, serta secara kritis menawarkan berbagai solusi dan legal breakthrough untuk memastikan bahwa keadilan bagi pekerja tidak berhenti di pintu ruang sidang, tetapi benar-benar terwujud secara nyata.

Memahami Fondasi Eksekusi dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Untuk memahami kebuntuan eksekusi putusan PHI, pertama-tama kita harus menelaah fondasi hukum acara yang menjadi landasannya, yaitu hukum eksekusi dalam ranah perdata.

Secara terminologis, eksekusi adalah tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum atau kekuatan umum (aparat negara). Tindakan paksa ini menjadi pilihan hukum ketika pihak yang kalah dalam perkara (termohon eksekusi) tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela.

Baca Juga: Kewenangan BPJS Ketenagakerjaan dalam Penegakan Kepatuhan Pendaftaran Peserta

Pada hakikatnya, eksekusi merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan. Kehadiran mekanisme ini secara inheren mengasumsikan adanya keengganan dari pihak yang dikalahkan untuk patuh. Dengan demikian, tujuan utama eksekusi adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan hak-hak pihak yang menang (pemohon eksekusi) yang telah ditetapkan oleh pengadilan, sehingga putusan tersebut tidak menjadi sia-sia dan kewibawaan lembaga peradilan tetap terjaga.

Pelaksanaan putusan dalam hukum acara perdata di Indonesia berpegang pada beberapa asas fundamental yang menjadi syarat mutlak, antara lain:

1.       Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde)

Prinsip utamanya adalah hanya putusan yang sudah final dan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa lagi (banding atau kasasi) yang dapat dieksekusi. Asas ini menjamin bahwa hubungan hukum antara para pihak telah bersifat tetap dan mengikat (res judicata), sehingga kepastian hukum tercapai sebelum tindakan paksa dilakukan. Terdapat beberapa pengecualian terhadap asas ini, seperti pada putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), putusan provisi, dan akta perdamaian yang dibuat di muka pengadilan;

2.       Asas Putusan Bersifat Menghukum (Condemnatoir)

Tidak semua putusan dapat dieksekusi. Hanya putusan yang amarnya mengandung penghukuman atau perintah kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu (misalnya, membayar sejumlah uang, menyerahkan barang, mengosongkan tanah) yang memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan yang sifatnya hanya menyatakan suatu keadaan hukum (deklaratoir) atau menciptakan suatu keadaan hukum baru (konstitutif) pada dasarnya tidak memerlukan eksekusi paksa;

3.       Asas Pelaksanaan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Kewenangan untuk memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi secara ex officio (karena jabatan) berada pada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Kewenangan ini tidak berada pada pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung. Perintah eksekusi ini dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang ditujukan kepada Panitera atau Jurusita untuk dilaksanakan.

Jenis dan Mekanisme Eksekusi Berdasarkan HIR/RBg

Hukum acara perdata warisan kolonial, yaitu Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura serta Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) untuk luar Jawa dan Madura, masih menjadi pedoman utama dalam tata cara eksekusi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, dikenal beberapa jenis eksekusi:

-        Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 200 HIR atau Pasal 208 sampai dengan Pasal 218 RBg. Jika termohon eksekusi tidak membayar sejumlah uang yang diperintahkan, maka eksekusi dijalankan dengan melakukan penyitaan (executorial beslag) terhadap aset-aset miliknya, yang kemudian dijual melalui lelang umum. Hasil lelang digunakan untuk melunasi kewajiban kepada pemohon eksekusi;

-        Eksekusi untuk Melakukan Suatu Perbuatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBg. Apabila termohon eksekusi menolak melakukan suatu perbuatan tertentu (misalnya, memperbaiki barang yang rusak), pemohon eksekusi dapat meminta Ketua Pengadilan untuk menilai perbuatan tersebut dengan sejumlah uang. Jika termohon tetap menolak, eksekusi akan dijalankan seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang;

-        Eksekusi Riil, mekanisme ini tidak diatur secara eksplisit dalam HIR/RBg, namun berkembang dalam praktik peradilan dengan merujuk pada Pasal 1033 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Eksekusi ini mencakup tindakan nyata seperti pengosongan sebidang tanah atau bangunan, pembongkaran, atau penyerahan barang secara langsung kepada pemohon eksekusi.

Prosedur standar eksekusi dimulai dengan pengajuan permohonan dari pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan akan memanggil pihak yang kalah untuk diberi teguran (aanmaning) agar melaksanakan putusan secara sukarela, lazimnya dalam tenggang waktu delapan hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Apabila teguran ini tidak diindahkan atau pihak yang kalah tidak hadir tanpa alasan yang sah, Ketua Pengadilan Negeri berwenang secara ex officio (karena jabatannya) untuk mengeluarkan penetapan perintah sita eksekusi (executorial beslag) berdasarkan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBg. Penetapan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan penyitaan secara paksa.

Baca Juga: Begini Aturan Upah Proses Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja

Namun, fondasi hukum ini sendiri menyimpan masalah fundamental. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang selanjutnya disebut dengan “UU PPHI”, melalui Pasal 57 UU PPHI, secara langsung merujuk pada hukum acara perdata umum yang didominasi oleh HIR/RBg. Ini menciptakan sebuah ketidaksesuaian (mismatch) yang signifikan. HIR/RBg adalah produk hukum kolonial yang dirancang untuk masyarakat agraris dengan sengketa yang relatif sederhana dan aset yang mayoritas bersifat fisik dan mudah diidentifikasi, seperti tanah atau hewan ternak. Sebaliknya, sengketa hubungan industrial modern melibatkan subjek hukum korporasi dengan struktur kepemilikan yang kompleks, aset finansial yang likuid, aset tidak berwujud, dan kemampuan untuk mengalihkan kekayaan lintas yurisdiksi dengan cepat. Dengan demikian, “jembatan” hukum yang dibangun oleh Pasal 57 UU PPHI pada dasarnya mengarahkan penyelesaian sengketa modern ke sebuah sistem yang kuno dan tidak lagi memadai. Kegagalan eksekusi putusan PHI, oleh karena itu, bukan hanya masalah implementasi, tetapi juga berakar pada desain legislatif yang kurang visioner.

Problematika Kronis dan Realitas Pahit Eksekusi Putusan PHI

Meskipun fondasi hukum eksekusi telah ada, pelaksanaannya dalam konteks sengketa hubungan industrial menghadapi serangkaian masalah kronis yang bersifat multidimensional, mulai dari celah regulasi hingga kendala faktual di lapangan.

Baca Juga: Bolehkah Perusahaan Memberhentikan Karyawan Perempuan Hamil Dengan Alasan Penurunan Penilaian Kerja?

Sumber utama dari berbagai permasalahan eksekusi putusan PHI adalah Pasal 57 UU PPHI itu sendiri. Pasal ini menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada PHI adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, “kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Masalahnya, UU PPHI hampir tidak menyediakan pengaturan khusus sama sekali mengenai tata cara eksekusi. Hal ini menciptakan kekosongan norma (rechtsvacuum) yang memaksa hakim dan para pihak untuk kembali sepenuhnya pada kerangka HIR/RBg.

Konsekuensinya sangat merugikan. Prosedur eksekusi sengketa industrial yang memiliki karakteristik khusus—terutama ketidakseimbangan posisi tawar yang ekstrem antara pekerja yang baru kehilangan pekerjaan dan pengusaha yang masih memiliki sumber daya—disamakan dengan sengketa perdata biasa. Ketiadaan aturan khusus ini mengabaikan kebutuhan akan mekanisme yang lebih sederhana, proaktif, dan berpihak pada posisi pekerja yang rentan.  

Identifikasi Kendala Multidimensional

Di lapangan, kebuntuan eksekusi termanifestasi dalam berbagai bentuk kendala yang saling terkait. Pasal 58 UU PPHI memberikan angin segar bagi pekerja dengan menyatakan bahwa semua biaya yang timbul dalam proses beracara di PHI, termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) ditanggung oleh negara.

Namun, amanat mulia ini sering kali menjadi janji kosong. Dalam praktiknya, banyak Pengadilan Negeri tidak memiliki alokasi anggaran yang spesifik dan memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi biaya operasional eksekusi, seperti biaya perjalanan jurusita, pengamanan dari aparat kepolisian, atau biaya saksi. Akibatnya, permohonan eksekusi dari pekerja, meskipun secara hukum gratis, menjadi mandek tanpa batas waktu karena ketiadaan dana operasional di pengadilan. Ini adalah sebuah paradoks tragis yaitu eksekusi gratis secara normatif, tetapi mustahil secara faktual.  

Salah satu hambatan terbesar adalah beban pembuktian aset. Dalam hukum acara perdata, pihak pemohon eksekusi (pekerja) diwajibkan untuk secara aktif menunjuk dan mengidentifikasi aset-aset milik termohon eksekusi (pengusaha) yang hendak disita. Tidak ada mekanisme yang memaksa pengusaha untuk membuka data asetnya.

Beban ini menjadi hampir mustahil untuk dipenuhi oleh pekerja. Dengan posisi yang lemah, sumber daya finansial yang terbatas, dan ketiadaan akses informasi pasca-PHK, pekerja dihadapkan pada tugas berat untuk melacak aset perusahaan yang mungkin sengaja disembunyikan atau dialihkan. Mereka juga kesulitan mendapatkan dokumen formal kepemilikan aset seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan, yang menjadi syarat administrasi untuk pelaksanaan sita.

Apabila pekerja tidak mampu menunjuk aset yang jelas dan bebas sengketa, Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan penetapan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non-executable). Pada titik inilah perjuangan hukum pekerja berakhir dengan kegagalan total, dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak bernilai.

Belum lagi, sikap tidak kooperatif dari pihak pengusaha menjadi faktor signifikan yang melumpuhkan proses eksekusi. Banyak pengusaha yang dengan sengaja mengabaikan panggilan teguran (aanmaning) dari pengadilan, menunjukkan itikad buruk dan penolakan terang-terangan untuk mematuhi putusan. Lebih jauh, tidak jarang pengusaha melakukan tindakan strategis untuk mengamankan asetnya, seperti menjual atau menghibahkannya kepada pihak terafiliasi setelah putusan dijatuhkan tetapi sebelum sita eksekusi sempat dilakukan.

Baca Juga: Hal yang Wajib Anda Ketahui tentang PHK Karena Alasan Pekerja Melakukan Kesalahan Berat

Selain itu, pengusaha juga dapat memanfaatkan celah hukum melalui mekanisme perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Mekanisme ini memungkinkan pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan atas penyitaan untuk mengajukan perlawanan. Meskipun menurut Pasal 207 ayat (3) HIR perlawanan pada prinsipnya tidak menangguhkan eksekusi, dalam praktiknya banyak Ketua Pengadilan yang memilih untuk menunda pelaksanaan eksekusi guna menghindari potensi kesalahan atau sengketa baru, yang pada akhirnya semakin memperpanjang penderitaan pekerja.

Studi Kasus – Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015: Cermin Kegagalan Sistemik

Sebuah kasus yang secara gamblang merefleksikan akumulasi dari berbagai kendala ini adalah sengketa yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Kasus ini melibatkan dua orang pekerja dari PT Anom Hasil Bumi Raya di Padang yang telah memenangkan hak atas pembayaran pesangon hingga tingkat kasasi.  

Meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap sejak 30 Maret 2015, proses eksekusinya menemui jalan buntu. Perusahaan secara konsisten menolak untuk melaksanakan putusan dengan berbagai dalih, termasuk mengklaim bahwa gugatan awal salah alamat. Menghadapi penolakan ini, Pengadilan Negeri Padang justru bersikap pasif dan melimpahkan kembali beban kepada para pekerja untuk mencari dan menunjukkan aset-aset perusahaan yang dapat disita. Tentu saja, sebagai mantan pekerja yang tidak lagi memiliki akses ke dalam perusahaan, tugas ini menjadi mustahil untuk dilaksanakan.  

Kasus ini menjadi cerminan sempurna dari kegagalan sistemik yaitu itikad buruk pengusaha yang tidak dapat disentuh sanksi, sikap pasif pengadilan yang terbelenggu oleh prosedur formalistik, dan beban pembuktian yang tidak adil yang diletakkan di pundak pihak yang lemah. Akibatnya, putusan Mahkamah Agung yang agung “katanya itu” sekalipun menjadi tidak berarti di hadapan realitas eksekusi yang lumpuh.

Kegagalan yang berulang dalam mengeksekusi putusan PHI pada akhirnya menciptakan sebuah siklus impunitas bagi pengusaha. Mereka belajar bahwa konsekuensi dari mengabaikan putusan pengadilan seringkali minimal atau bahkan tidak ada. Ketika seorang pengusaha berhasil menghindari kewajibannya tanpa sanksi yang berarti, hal ini menjadi preseden buruk bagi pengusaha lain, yang kemudian melihat bahwa putusan PHI tidak perlu ditakuti.

Bagi pekerja dan serikat pekerja, PHI mulai dipandang sebagai lembaga yang tidak efektif, yang hanya mampu memberikan kemenangan formal tanpa keadilan substantif. Ini adalah erosi kepercayaan yang sistemik. Jika lembaga yang didesain khusus untuk menyelesaikan sengketa industrial terbukti impoten pada tahap paling krusial, maka tujuan pembentukannya—menyediakan penyelesaian yang cepat, adil, dan murah—telah gagal total.  

Jalan Keluar dan Terobosan Hukum (Legal Breakthrough)

Menghadapi kebuntuan yang sistemik, diperlukan solusi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga terobosan hukum yang progresif. Beberapa instrumen hukum, baik yang konvensional maupun yang lintas-rezim, dapat dioptimalkan untuk mendobrak kebuntuan eksekusi.

Paradigma bahwa hakim dalam perkara perdata harus sepenuhnya pasif perlu dikoreksi. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut dengan “UU tentang Kekuasaan Kehakiman” secara tegas mengamanatkan pengadilan untuk “membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Amanat ini dapat ditafsirkan sebagai landasan yuridis bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam fase eksekusi.

Bentuk peran aktif ini dapat berupa tindakan konkret, misalnya, mengeluarkan penetapan yang memerintahkan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Samsat, atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan informasi mengenai aset yang terdaftar atas nama termohon eksekusi. Langkah ini akan secara signifikan meringankan beban pekerja dalam menelusuri aset dan merupakan sebuah terobosan dari praktik peradilan yang selama ini cenderung pasif menunggu petunjuk dari pemohon.

Menggunakan Uang Paksa (Dwangsom) sebagai Instrumen Penekan: Potensi dan Keterbatasan

Dwangsom atau uang paksa adalah hukuman tambahan yang dijatuhkan pengadilan, berupa kewajiban bagi pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pokok. Tujuannya adalah untuk memberikan tekanan psikologis agar pihak yang kalah segera mematuhi putusan.

Baca Juga: Begini Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja serta Menghitung Pesangon yang Baik dan Benar

Namun, dalam konteks eksekusi putusan PHI yang mayoritas amarnya adalah pembayaran pesangon (sejumlah uang), dwangsom bukanlah solusi yang efektif. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dijatuhkan dalam putusan yang amar utamanya adalah menghukum pembayaran sejumlah uang. Alasannya, mekanisme eksekusi pembayaran uang (sita lelang) sudah dianggap sebagai upaya paksa yang memadai. Oleh karena itu, upaya menuntut dwangsom dalam kasus pesangon kemungkinan besar akan ditolak oleh hakim.

Ketika instrumen hukum acara perdata konvensional terbukti tumpul, para pencari keadilan perlu melirik instrumen dari rezim hukum lain yang dapat memberikan daya paksa lebih besar.

Sanksi Pidana: Mengubah Paradigma dari Wanprestasi menjadi Kejahatan

Terobosan paling signifikan datang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 156 ayat (1) dalam klaster ketenagakerjaan secara tegas mengkategorikan tindakan pengusaha yang tidak membayar uang pesangon sebagai tindak pidana kejahatan.

Mekanisme ini mengubah lanskap penyelesaian sengketa secara fundamental. Pekerja yang putusan PHI-nya tidak dieksekusi dapat membuat Laporan Polisi terhadap direksi atau pemilik perusahaan. Langkah ini memiliki beberapa keunggulan strategis:

1.        Memindahkan Beban Penyelidikan

Beban untuk mencari bukti dan menelusuri aset tidak lagi berada di pundak pekerja, melainkan menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam proses penyidikan;

2.       Meningkatkan Daya Paksa (Leverage)

Ancaman sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda hingga Rp400.000.000,00 menjadi daya tekan yang jauh lebih kuat daripada sekadar sita eksekusi perdata. Pengusaha yang rasional akan cenderung memilih membayar pesangon daripada menghadapi risiko proses pidana, penyitaan aset pidana, dan potensi kehilangan kebebasan.  

Gugatan Actio Pauliana: Membatalkan Pengalihan Aset yang Curang

Ketika pengusaha dengan itikad buruk telah mengalihkan asetnya untuk menghindari eksekusi, pekerja dapat menempuh jalur gugatan Actio Pauliana. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Actio Pauliana memberikan hak kepada kreditur (dalam hal ini pekerja yang hak pesangonnya belum dibayar) untuk meminta pembatalan atas segala perbuatan hukum tidak wajib yang dilakukan oleh debitur (pengusaha) yang merugikan kreditur, asalkan dapat dibuktikan bahwa debitur dan pihak ketiga mengetahui perbuatan tersebut akan merugikan kreditur.

Misalnya, jika setelah putusan PHI dijatuhkan, seorang direktur menghibahkan aset perusahaan kepada anggota keluarganya, pekerja dapat menggugat untuk membatalkan hibah tersebut agar aset itu kembali menjadi milik perusahaan dan dapat dieksekusi. Namun, perlu diakui bahwa jalur ini sangat kompleks, memakan waktu dan biaya, serta memiliki beban pembuktian yang berat, terutama dalam membuktikan unsur “mengetahui” atau itikad buruk dari pengusaha dan pihak ketiga penerima aset.

Piercing the Corporate Veil: Menuntut Tanggung Jawab Pribadi Direksi

Sebagai upaya hukum pamungkas, terutama ketika perusahaan sengaja dikosongkan asetnya, pekerja dapat mencoba mendobrak benteng pertanggungjawaban terbatas melalui doktrin piercing the corporate veil (penembusan selubung perseroan). Doktrin ini merupakan pengecualian dari prinsip dasar bahwa perseroan terbatas (PT) adalah subjek hukum terpisah dari para pemegang saham dan direksinya.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan “UUPT” membuka kemungkinan bagi pemegang saham untuk bertanggung jawab secara pribadi hingga harta pribadinya jika, antara lain, ia dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi atau terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Demikian pula, Pasal 104 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa direksi dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng atas utang perseroan jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya. Dengan mendalilkan bahwa pengosongan aset perusahaan untuk menghindari pembayaran pesangon adalah bentuk perbuatan melawan hukum atau pengelolaan yang tidak beritikad baik, pekerja dapat mengajukan gugatan baru yang menargetkan harta pribadi direksi atau pemegang saham pengendali.

Baca Juga: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Wajib Anda Ketahui

Solusi-solusi yang ditawarkan ini sebaiknya tidak dipandang sebagai pilihan yang terpisah, melainkan sebagai sebuah spektrum atau tangga eskalasi strategis. Perjuangan pekerja dapat dimulai dari jalur eksekusi perdata konvensional. Jika jalur ini buntu karena itikad buruk pengusaha, eskalasi dapat dilakukan dengan membuat laporan pidana untuk menciptakan tekanan maksimal. Apabila aset telah dialihkan secara curang, gugatan Actio Pauliana dapat ditempuh untuk memulihkan boedel eksekusi. Dan sebagai langkah terakhir, jika entitas perusahaan itu sendiri digunakan sebagai tameng untuk perbuatan melawan hukum, doktrin piercing the corporate veil dapat menjadi senjata pamungkas untuk menuntut pertanggungjawaban personal. Keberhasilan menembus kebuntuan eksekusi bergantung pada kemampuan strategis untuk memilih dan mengombinasikan berbagai instrumen hukum ini secara cerdas dan berjenjang.

Rekomendasi dan Arah Reformasi Hukum

Mengatasi masalah noneksekutabilitas putusan PHI yang telah mengakar memerlukan intervensi dari berbagai lini, mulai dari reformasi kebijakan struktural hingga perubahan strategi praktis di tingkat pencari keadilan.

Untuk Legislatif (DPR dan Pemerintah)

Mendesak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 untuk menambahkan bab khusus yang mengatur secara rinci tentang “Tata Cara Eksekusi Putusan Hubungan Industrial”. Pengaturan ini harus mencakup:

-        Prosedur eksekusi yang disederhanakan dan berpihak pada posisi pekerja;

-        Pemberian kewenangan eksplisit kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan lembaga perbankan, BPN, dan instansi terkait lainnya untuk membuka data aset termohon eksekusi atas permohonan pemohon atau atas inisiatif pengadilan;

-        Penerapan sanksi administratif yang tegas (misalnya, pembekuan izin usaha) bagi pengusaha yang tidak mematuhi putusan yang telah inkracht; dan

-        Mekanisme pencairan anggaran yang jelas, cepat, dan akuntabel untuk mendanai biaya eksekusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 58.  

Untuk Yudikatif (Mahkamah Agung)

Sambil menunggu revisi undang-undang, Mahkamah Agung dapat mengambil langkah proaktif dengan menerbitkan regulasi internal sebagai pedoman teknis bagi pengadilan di bawahnya. PERMA atau SEMA ini hendaknya mengatur:

-        Kewajiban bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk bersikap lebih aktif dalam memimpin dan mengatasi kendala eksekusi, tidak hanya menunggu inisiatif pemohon;

-        Panduan penafsiran yang luas terhadap kewenangan hakim untuk membantu proses penelusuran aset demi tegaknya keadilan; dan

-        Standar operasional prosedur (SOP) yang baku bagi pengadilan dalam menangani permohonan eksekusi yang terkendala masalah anggaran, agar tidak dibiarkan mandek tanpa kepastian.

Bagi Pekerja dan Serikat Pekerja

-        Mengajukan permohonan eksekusi secara kolektif dapat meningkatkan tekanan politik dan hukum terhadap pengusaha. Peran serikat pekerja sangat krusial dalam mengorganisir, menyediakan pendampingan, dan membiayai bantuan hukum bagi anggotanya selama proses eksekusi; dan

-        Pekerja dan serikat pekerja tidak perlu ragu untuk menggunakan jalur laporan pidana berdasarkan UU Cipta Kerja sebagai strategi eskalasi yang efektif ketika jalur perdata terbukti tidak membuahkan hasil.

Bagi Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum

-        Para praktisi hukum yang mendampingi pekerja didorong untuk tidak hanya terpaku pada prosedur eksekusi konvensional. Gugatan-gugatan yang didasarkan pada doktrin Actio Pauliana dan piercing the corporate veil harus lebih sering dieksplorasi dan diajukan ke pengadilan untuk menciptakan yurisprudensi baru yang berpihak pada pekerja, apabila memungkinkan dan strategis;

-        Secara aktif terlibat dalam advokasi untuk mendorong reformasi legislatif dan yudisial melalui asosiasi profesi, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil lainnya;

Menuju Eksekusi yang Berkeadilan

Problematika putusan PHI yang tidak dapat dieksekusi bukanlah sekadar isu teknis prosedural, melainkan sebuah persoalan sistemik yang mengancam supremasi hukum, keadilan sosial, dan kewibawaan negara. Kemenangan hukum yang tidak dapat dinikmati oleh pihak yang berhak adalah bentuk pengingkaran keadilan yang paling nyata.

Baca Juga: Langkah Hukum Ketika Perusahaan Menolak Memberikan Surat Parklaring

Solusi atas kebuntuan ini tidak bersifat tunggal. Diperlukan sebuah pendekatan holistik yang mengombinasikan reformasi legislasi yang komprehensif, keberanian yudisial untuk melakukan terobosan hukum, serta strategi litigasi yang cerdas dan progresif dari para pencari keadilan dan pendampingnya. Pada akhirnya, putusan pengadilan yang dapat dieksekusi secara efektif adalah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi hak-hak fundamental warganya, terutama mereka yang berada dalam posisi paling rentan.

Info lebih lanjut Anda dapat mengirimkan ke kami persoalan Hukum Anda melalui: Link di sini. atau melalui surat eletronik kami secara langsung: lawyerpontianak@gmail.com atau langsung ke nomor kantor Hukum Eka Kurnia yang ada di sini. Terima Kasih.